Netty Prasetiyani Desak Perkuat Ketahanan Farmasi Nasional dan Jamin Keberlanjutan BPJS Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinannya terhadap potensi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap harga obat, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada pengobatan rutin untuk penyakit kronis. Apalagi, jelasnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena Indonesia memiliki jumlah peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang cukup besar, mulai dari penderita diabetes, hipertensi, hingga penyakit katastropik lainnya.

"Kita memiliki jumlah pasien Prolanis yang tidak sedikit. Ketika rupiah melemah, tentu akan berdampak pada harga obat, khususnya obat-obatan rutin yang dikonsumsi oleh penderita diabetes, hipertensi, dan penyakit katastropik lainnya," ujar Netty dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR dengan BPOM, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).

Dalam kesempatan yang sama, ia mengapresiasi langkah yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengantisipasi dampak tersebut melalui sejumlah strategi, seperti diversifikasi pemasok bahan baku, optimalisasi produksi dalam negeri, dan percepatan akses obat bagi masyarakat.

Saat ini, berdasarkan pemantauannya, ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Oleh karena itu, ucapnya, potensi bahan baku lokal dan sumber daya alam dalam negeri perlu terus dikembangkan guna memperkuat kemandirian sektor farmasi.

"Hari ini sebetulnya bahan sediaan, bahan baku, obat-obatan alam, dan berbagai potensi dalam negeri masih bisa terus digenjot. Ketika ketergantungan bahan baku masih berasal dari luar negeri, tentu akan sangat dipengaruhi oleh nilai tukar dolar terhadap rupiah," jelas politisi Fraksi PKS tersebut.

Tidak henti mengingatkan, Netty meminta pemerintah, mulai dari BPOM, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan di lapangan guna mencegah terjadinya lonjakan harga obat yang dapat mengganggu proses pengobatan pasien. "Kami meminta pemerintah terus melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap harga obat. Jangan sampai terjadi lonjakan harga yang kemudian berdampak pada terapi yang harus diterima secara rutin oleh pasien-pasien Prolanis," tegasnya.

Selain itu, Netty juga mendorong dukungan yang lebih besar terhadap riset dan inovasi farmasi nasional. Ia meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk memperkuat penelitian yang dapat mendukung pengembangan bahan baku dan produk farmasi dalam negeri. "Apa yang hari ini sudah dimulai oleh UMKM dan perusahaan-perusahaan dalam negeri harus didukung melalui riset dan kajian yang kuat sehingga bisa menjadi substitusi impor dan menjaga ketahanan farmasi nasional," ujarnya.

Dirinya pun menilai penting bagi pemerintah untuk membuka kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Menurutnya, informasi dari masyarakat dapat menjadi dasar yang akurat dalam merumuskan kebijakan pengendalian harga obat dan memperkuat ketahanan farmasi nasional.

"Kanal pelaporan harus dibuka seluas-luasnya agar masyarakat bisa menyampaikan apa yang terjadi di lapangan. Dengan begitu, pemerintah mendapatkan informasi yang akurat dan valid sebagai dasar pengambilan kebijakan," katanya.

Di sisi lain, Netty juga menyoroti hasil rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Direksi, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Ia menilai kini pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Alhamdulillah, dari rapat kemarin terlihat bahwa komitmen politik pemerintah sangat kuat. Artinya, kalau kemudian kita khawatir dengan potensi defisit yang dialami BPJS Kesehatan, pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan suntikan dana agar defisit itu tidak terjadi," ungkapnya.

Terakhir, ungkapnya, pemerintah juga berkomitmen untuk mencairkan dana yang telah disiapkan guna menghapus tunggakan peserta BPJS Kesehatan. Langkah tersebut dinilai akan memberikan manfaat besar bagi jutaan peserta yang selama ini belum dapat mengakses layanan kesehatan secara optimal.

"Sekitar 23 juta peserta yang menunggak nantinya bisa kembali aktif dan mengakses layanan kesehatan. Ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat dan penting untuk memastikan keberlangsungan program JKN ke depan," pungkas Politisi dari Fraksi PKS ini. (Ayu/um)