Berita Terbaru

Legislator Minta Kemenkop Perjelas Ukuran Keberhasilan Kopdes Merah Putih

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta Kementerian Koperasi memperjelas indikator keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2027. Menurutnya, program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tersebut perlu dilengkapi dengan ukuran kinerja yang terukur agar efektivitas penggunaan anggaran negara dapat dievaluasi secara objektif.

11 Juni 2026

BAKN Dukung Peningkatan Literasi dan Sosialisasi Program KUR ke Masyarakat

BAKN Dukung Peningkatan Literasi dan Sosialisasi Program KUR ke Masyarakat

PARLEMENTARIA, Makassar — Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menekankan pentingnya peningkatan literasi dan sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar masyarakat memahami manfaat serta mekanisme program tersebut secara utuh. Menurut Herman, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa KUR merupakan program pembiayaan perbankan yang mendapat subsidi bunga dari pemerintah sehingga memberikan keringanan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Kemenhut Diminta Fokus pada Mitigasi Bencana dan Pemberantasan Illegal Logging

Politik dan Keamanan11 Juni 2026

Kemenhut Diminta Fokus pada Mitigasi Bencana dan Pemberantasan Illegal Logging

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Ilham Pangestu menilai rancangan anggaran Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2027 belum menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Wakil Menteri Kehutanan terkait pembahasan RKA-K/L dan RKP Tahun 2027, Kamis (11/6/2026), ia meminta Kementerian Kehutanan memprioritaskan program mitigasi bencana, rehabilitasi kawasan hutan, serta pemberantasan pembalakan liar yang dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko bencana di berbagai daerah.

Apresiasi Penjaga Lingkungan Dikaji dalam RUU Masyarakat Adat

Apresiasi Penjaga Lingkungan Dikaji dalam RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengkaji pengaturan bentuk apresiasi bagi masyarakat adat yang berhasil menjaga lingkungan hidup dan ketahanan pangan dalam RUU tentang Masyarakat Adat. Wacana itu disampaikan Anggota Baleg DPR RI Ferdiansyah dalam kunjungan kerja Baleg di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).

Anggaran Kementerian UMKM Harus Ditambah, Demi Wujudkan 10 Juta UMKM Naik Kelas

Ekonomi dan Keuangan11 Juni 2026

Anggaran Kementerian UMKM Harus Ditambah, Demi Wujudkan 10 Juta UMKM Naik Kelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menilai usulan tambahan anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tahun 2027 masih belum memadai jika dikaitkan dengan target besar Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM.

BAKN Dorong Validasi Data di Sulsel, Pastikan KUR Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Validasi Data di Sulsel, Pastikan KUR Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Makassar — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan uji petik dalam rangka penelaahan tata kelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan. Penelaahan dilakukan dengan menggali informasi dari berbagai pemangku kepentingan guna memastikan program KUR berjalan efektif dan tepat sasaran.

Belajar dari Pemadaman Massal, Legislator: Perlu Perkuat Ketahanan Kelistrikan Lampung

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Belajar dari Pemadaman Massal, Legislator: Perlu Perkuat Ketahanan Kelistrikan Lampung

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung — Anggota Komisi XII DPR RI Ahmad Junaidi Auly menekankan pentingnya penguatan kemandirian energi di Provinsi Lampung guna menjaga keandalan pasokan listrik serta mengantisipasi gangguan yang dapat terjadi akibat bencana maupun cuaca ekstrem. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Rabu (10/6/2026).

Enam Undang-Undang Disinkronkan dalam Penyusunan RUU Masyarakat Adat

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Enam Undang-Undang Disinkronkan dalam Penyusunan RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat membutuhkan sinkronisasi sedikitnya enam undang-undang agar kehadirannya tidak justru menambah tumpang tindih regulasi dan data wilayah adat. Hal itu disampaikan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tonny Tesar dalam kunjungan kerja Baleg di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).

Kenaikan BBM Tak Terhindarkan, Sartono Tekankan Perlindungan Masyarakat

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Kenaikan BBM Tak Terhindarkan, Sartono Tekankan Perlindungan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung — Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono menekankan pentingnya langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi dampak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi. Menurutnya, kebijakan yang mengikuti dinamika harga pasar internasional tersebut perlu diimbangi dengan program-program yang dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Lampung Usulkan 30.600 Penerima BPBL, Ahmad Junaidi Desak Penyesuaian Kuota

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Lampung Usulkan 30.600 Penerima BPBL, Ahmad Junaidi Desak Penyesuaian Kuota

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung — Anggota Komisi XII DPR RI Ahmad Junaidi Auly meminta pemerintah untuk menambah alokasi program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat Provinsi Lampung. Permintaan tersebut disampaikan saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Rabu (10/6/2026).

Legislator Usul: Setop HGU di Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Legislator Usul: Setop HGU di Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Penetapan batas wilayah masyarakat adat dinilai menjadi kunci penyelesaian konflik agraria yang terus berulang. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI La Tinro La Tunrung mengusulkan agar wilayah adat yang telah ditetapkan tertutup bagi penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) baru. Usulan itu disampaikannya dalam kunjungan kerja Baleg terkait penyusunan RUU Masyarakat Adat di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).

Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Masuk Materi RUU