//
Anggota Komisi XII DPR RI Ahmad Junaidi Auly.|Foto: Pdt/Karisma
PARLEMENTARIA, Bandar Lampung — Anggota Komisi XII DPR RI Ahmad Junaidi Auly meminta pemerintah untuk menambah alokasi program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat Provinsi Lampung. Permintaan tersebut disampaikan saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Rabu (10/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Junaidi mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah mengusulkan lebih dari 30.600 calon penerima manfaat program BPBL. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, kuota yang dialokasikan untuk Lampung hanya sekitar 9.800 sambungan listrik.
"BPBL di Lampung ini sudah diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebanyak lebih dari 30.600 penerima. Tetapi informasi yang saya terima, alokasi yang tersedia hanya sekitar 9.800. Padahal pada tahun 2025 lalu Lampung mendapatkan 10.800 sambungan listrik," ujarnya kepada Parlementaria.
Politisi Fraksi PKS tersebut menilai jumlah tersebut perlu dievaluasi mengingat secara nasional kuota penerima manfaat BPBL justru mengalami peningkatan pada tahun 2026. Menurutnya, jumlah penerima subsidi BPBL secara nasional naik dari 215 ribu kepala keluarga menjadi 250 ribu kepala keluarga.
"Secara nasional terjadi kenaikan jumlah penerima manfaat BPBL, dari 215 ribu kepala keluarga menjadi 250 ribu kepala keluarga. Artinya ada peningkatan alokasi. Karena itu, kami mempertanyakan mengapa Lampung justru mengalami penurunan kuota," tegasnya.
Untuk itu, ia meminta pemerintah melakukan penyesuaian alokasi bagi Provinsi Lampung agar lebih proporsional dengan kebutuhan yang telah diusulkan daerah. Setidaknya, lanjutnya, separuh dari total usulan yang diajukan Pemerintah Provinsi Lampung dapat dipenuhi melalui program BPBL tahun ini.
"Kami meminta agar alokasi ini disesuaikan. Paling tidak 50 persen dari total usulan lebih dari 30.600 penerima tersebut dapat dipenuhi melalui subsidi BPBL. Dengan begitu, lebih banyak masyarakat Lampung yang dapat menikmati akses listrik yang layak," pungkasnya. (pdt/aha)
