//
PARLEMENTARIA, Lampung – Kondisi harga komoditas singkong dan juga produksi tepung tapioka yang khususnya berada di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir sangat memperihatinkan, dengan adanya impor yang terus menerus masuk dari beberapa negara membuat para pengusaha dan juga para petani lokal semakin kesulitan dalam menjual hasil produksinya. Padahal, tingkat produksi singkong yang dihasilkan oleh para petani di Provinsi Lampung sudah dikenal merupakan yang terbesar di seluruh Indonesia.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, T.A Khalid, menyoroti bagaimana fenomena tersebut dapat menjadi ancaman yang cukup serius baik bagi pengusaha juga petani, ia meminta jelasnya kepada pemerintah agar segera memberikan data terkait mengenai apa alasan dibalik masifnya impor tepung tapioka yang dapat merusak harga jual sehingga mengakibatkan para pengusaha industri tepung tapioka serta para petani singkong sebagai
“Kami telah jumpa dan turun ke lapangan melihat situasi kondisi masyarakat yang mengeluh akibat harga, dan juga mengeluh akibat situasi mereka di lapangan. Kemudian, dari industri juga selama ini yang mereka rasakan bahwa produksi tapioka di Provinsi Lampung ini luar biasa malah bisa mencukupi kebutuhan nasional, maka kami dari Baleg meminta pemerintah untuk memberikan data-data konkrit agar kenapa keran impor ini dibuka, ini keluhan dari teman teman pengusaha dengan dibukanya impor tapioka yang mana menghancurkan harga tapioka lokal yang berefek pada petani lokal,” ucap Khalid saat ditemui Tim Parlementaria di sela-sela kunjungan kerja spesifik Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Lampung, Senin (14/7/2025).
Politisi Fraksi Partai Gerindra yang juga sebagai anggota di Komisi IV yang membidangi pertanian, melihat bagaimana aspirasi dari para petani singkong dan pengusaha tepung tapioka ini nantinya akan ia bawa saat Komisi IV bertemu dengan menteri pertanian.
“Terutama saya yang berada di Komisi IV dengan mendapatkan masukan yang seperti ini insyaallah saya akan mempertanyakan hal tersebut kepada menteri pertanian, apalagi menurut mereka tadi bahwa harga tapioka yang ditetapkan oleh menteri pertanian hanya untuk daerah di Lampung saja, ini mereka (para petani) mengeluh ini, kenapa kalau penetapan harga tidak ke seluruh Indonesia kenapa mesti di Lampung sedangkan di provinsi lain harganya masih tergolong bebas sedangkan disini di ikat dengan harga Rp1.300 per kilogram nya,” terang Khalid.
Setelah melihat bagaimana kondisi di lapangan yang ternyata memperihatinkan, Khalid menilai begitu besarnya pengaruh impor yang dapat membuat efek rantai mulai dari petani hingga sampai ke perusahaan industri yang mengolah hasil tani tersebut.
“Kita harus bijak melihat situasi ini karena banyak sekali sekarang ini industri yang sudah tutup. Begitu tutup kan efeknya akan ke petani. Ini disini harus bijak harus bagaimana kita sikapi bersama dan insyaallah saya di Komisi IV akan berbicara dengan pak menteri bagaimana solusi terbaik agar petani singkong khususnya di Provinsi Lampung dapat mendapatkan jawaban akan permasalahannya,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, memberikan respon terkait kedatangan tim Badan Legislasi DPR RI ke daerahnya, ia berharap dengan adanya kunjungan kerja tersebut dapat memberikan angin segar bagi para pengusaha dan juga petani agar kedepannya geliat ekonomi di bidang pertanian dapat berubah menjadi lebih baik sehingga dapat mensejahterakan semua pihak.
“Mohon bantuannya pak karena itu di luar kemampuan kami di kabupaten dan provinsi, kami yakin sekali dengan keputusan bijak yang diambil kawan kawan dari DPR RI dan memberikan saran yang baik kepada kementerian itu akan bisa membawa dampak ke masyarakat, yang jelas dengan akhirnya nanti jumlah stok di pasar dan harga akan membaik dan saya yakin harga akan terpelihara karena karena memang dia (singkong dan tapioka) produksinya merupakan produksi dari kita sendiri dan saya yakin sebenarnya kita swasembada,” harapnya.
Legislator Dapil Aceh II tersebut juga berharap dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan juga DPR dapat menghasilkan solusi yang tepat kepada para pengusaha tepung tapioka dan juga petani singkong agar kedepannya dapat menjadi semakin baik.
“Inilah negara kita dengan kolaborasi yang baik insyaallah pasti ada solusinya baik kepada bupati atau gubernur dan juga kami dari DPR harus ada solusinya, masa negara sebesar ini kita tidak sanggup memberikan solusi kepada petani singkong?” tutupnya. ·mfn/aha
