Berita Terbaru

Komisi VII Dukung Tambahan Anggaran Kemen UMKM Rp1,52 Triliun, Perkuat Daya Saing Pelaku Usaha

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI sebesar Rp1,52 triliun pada Tahun Anggaran 2027 guna memperkuat program pemberdayaan dan pengembangan UMKM nasional. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri UMKM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

11 Juni 2026

Kesejahteraan Nelayan hingga Daya Saing Ekspor Dibahas dalam Anggaran KKP 2027

Kesejahteraan Rakyat11 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Kesejahteraan Nelayan hingga Daya Saing Ekspor Dibahas dalam Anggaran KKP 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menyatakan dukungannya terhadap usulan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2027, termasuk usulan tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun. Namun demikian, ia memberikan sejumlah catatan strategis untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan nasional.

Kesejahteraan Guru dan Dosen Kunci Wujudkan Generasi Emas

Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan Guru dan Dosen Kunci Wujudkan Generasi Emas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mufidah Kurniasih mendorong transformasi pendidikan Indonesia untuk mewujudkan generasi emas pada tahun 2045 mendatang. Ia menilai kesejahteraan guru dan dosen serta proses digitalisasi khususnya di daerah 3T menjadi kunci agar transformasi pendidikan berjalan dengan baik.

Muslim Ayub Minta Kemen Imipas Prioritaskan Program Mendesak dalam RKA 2027

Ekonomi dan Keuangan11 Juni 2026

Muslim Ayub Minta Kemen Imipas Prioritaskan Program Mendesak dalam RKA 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk merevisi usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027. Di tengah keterbatasan fiskal negara, Ia meminta kementerian fokus memprioritaskan program-program yang mendesak.

Pentingnya Pemutakhiran DTSEN Demi Wujudkan Sistem Data Nasional Terintegrasi

Ekonomi dan Keuangan

Pentingnya Pemutakhiran DTSEN Demi Wujudkan Sistem Data Nasional Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Makassar - Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai bagian dari pembangunan sistem Satu Data Indonesia yang lebih akurat dan terintegrasi.

Nurhadi Dorong Pemutihan Tunggakan BPJS bagi Masyarakat Miskin

Kesejahteraan Rakyat11 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi Dorong Pemutihan Tunggakan BPJS bagi Masyarakat Miskin

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti besarnya jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berstatus tidak aktif. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian kepesertaan BPJS Kesehatan yang hampir mencapai 99 persen penduduk belum sepenuhnya mencerminkan akses riil masyarakat terhadap layanan kesehatan.

RUU Masyarakat Adat Harus Jamin Ruang Hidup dan Lindungi dari Kriminalisasi

RUU Masyarakat Adat Harus Jamin Ruang Hidup dan Lindungi dari Kriminalisasi

PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Daniel Johan menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat harus mampu menjamin ruang hidup, memberikan perlindungan hukum, serta memperkuat hak ekonomi masyarakat adat di seluruh Indonesia. Menurutnya, kehadiran regulasi yang komprehensif sangat penting karena masyarakat adat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari konflik agraria, kriminalisasi, hingga belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak ekonomi mereka.

Darmadi Durianto : Fokus Pada Kualitas, Jangan Hanya Kejar Target Jumlah KDMP

Industri dan Pembangunan

Darmadi Durianto : Fokus Pada Kualitas, Jangan Hanya Kejar Target Jumlah KDMP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dinilai harus dibarengi dengan perencanaan bisnis yang matang agar tidak berakhir menjadi koperasi yang tidak aktif atau mangkrak. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi yang membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027.

Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Karhutla Perlu Jadi Prioritas Anggaran Kemenhut 2027

Ekonomi dan Keuangan11 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Karhutla Perlu Jadi Prioritas Anggaran Kemenhut 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penguatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan perlu menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran Kementerian Kehutanan Tahun 2027. Dukungan perlengkapan yang memadai dinilai penting untuk menjamin keselamatan petugas di lapangan, sementara keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.

BAKN Soroti Akurasi DTSEN, Pastikan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Soroti Akurasi DTSEN, Pastikan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Makassar — Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menegaskan pentingnya akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam mendukung penyaluran subsidi listrik yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Andreas pada Parlementaria saat memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap DTSEN Penerima Subsidi dan Kompensasi Listrik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/6/2026).

Jazuli Juwaini Dorong Kedaulatan Pangan, Pengelolaan Sampah, dan Pembinaan Satpol PP

Jazuli Juwaini Dorong Kedaulatan Pangan, Pengelolaan Sampah, dan Pembinaan Satpol PP

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini, mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap berbagai program strategis pemerintah. Khususnya yang berkaitan dengan kedaulatan pangan, penanganan sampah, serta peningkatan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Penyusunan RUU Masyarakat Adat Perlu Memperhatikan Lima Dimensi Strategis