•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

HUT ke-80, Habib Aboe: Polri Harus Lebih Humanis dan Pahami KUHP-KUHAP

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

HUT ke-80, Habib Aboe: Polri Harus Lebih Humanis dan Pahami KUHP-KUHAP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi berharap peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara menjadi momentum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat komitmen sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis.

1 Juli 2026

Komisi XI Siapkan Tiga Langkah Penyelesaian bagi UMKM DIY yang Terjerat Kredit

Ekonomi dan Keuangan1 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Siapkan Tiga Langkah Penyelesaian bagi UMKM DIY yang Terjerat Kredit

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan komitmennya mengawal penyelesaian persoalan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal itu disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI bersama Perkumpulan UMKM Mergi Gesang Manunggal Karso Abadi DIY.

Fauzi Amro: POJK Sertifikasi Perlu Masa Transisi

Ekonomi dan Keuangan1 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Fauzi Amro: POJK Sertifikasi Perlu Masa Transisi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyatakan Komisi XI akan mengawal masukan dari Asosiasi Governans Manajemen Risiko Kepatuhan Indonesia (AGRKI) terkait implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan. Hal tersebut disampaikan usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI yang membahas berbagai aspirasi dari para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan salah satunya dari AGRKI yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026)

Komisi XIII: Kementerian HAM Harus Pimpin Orkestrasi Lintas Lembaga Tuntaskan Sengketa Lahan

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII: Kementerian HAM Harus Pimpin Orkestrasi Lintas Lembaga Tuntaskan Sengketa Lahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR resmi mengeluarkan rekomendasi hasil rapat yang mendorong Kementerian HAM RI untuk mengambil peran komando dalam menyelesaikan konflik agraria di Kalimantan Barat dan Riau. Kementerian HAM diminta memimpin orkestrasi lintas lembaga guna mengusut tuntas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa masyarakat adat setempat.

Mafirion: Pengesahan UU Masyarakat Adat Jadi Kunci Putus Mata Rantai Konflik Agraria

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Mafirion: Pengesahan UU Masyarakat Adat Jadi Kunci Putus Mata Rantai Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menilai eskalasi konflik agraria yang kian meluas antara masyarakat adat dan korporasi menjadi bukti nyata bahwa regulasi yang mengatur kepastian hukum wilayah adat harus segera disahkan. Maraknya sengketa lahan pemegang konsesi hutan di berbagai daerah dinilai telah menjadi alarm keras bagi kinerja legislasi nasional.

Amin AK: APBN Harus Perkuat Daya Beli Demi Cegah Kelas Menengah Menyusut

Ekonomi dan Keuangan1 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Amin AK: APBN Harus Perkuat Daya Beli Demi Cegah Kelas Menengah Menyusut

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK mengingatkan pemerintah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu menjadi stimulus bagi investasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, kebijakan fiskal harus mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Mafirion Minta Konflik Lahan di Riau dan Kalbar Diusut Tuntas Lewat Tim Gabungan

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Mafirion Minta Konflik Lahan di Riau dan Kalbar Diusut Tuntas Lewat Tim Gabungan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendesak langkah terobosan berupa membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) agar hak-hak masyarakat adat mendapatkan kepastian hukum. Langkah tegas ini disampaikan Mafirion usai menerima audiensi dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi Konflik Mayawana Persada dan Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau guna mendengarkan pengaduan terkait sengketa lahan kawasan hutan adat yang menahun.

Proyek Jangan Dikuasai Pemain Besar, Lokot Nasution Minta DJBK Ubah Skema Pemaketan

Industri dan Pembangunan1 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Proyek Jangan Dikuasai Pemain Besar, Lokot Nasution Minta DJBK Ubah Skema Pemaketan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Lokot Nasution, mendesak Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan pemerataan distribusi proyek infrastruktur kepada pengusaha kelas menengah dan lokal di daerah. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen pada Selasa (30/6/2026).

Harmonisasi RUU Kepulauan Masih Tunggu DIM Delapan Kementerian

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Harmonisasi RUU Kepulauan Masih Tunggu DIM Delapan Kementerian

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembahasan harmonisasi RUU Daerah Kepulauan dengan sejumlah undang-undang sektoral lain masih menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah maupun fraksi-fraksi di DPR. Kendati demikian, rapat gabungan tripartit dan pandangan mini dari delapan fraksi serta pemerintah telah menyatakan sepakat atas urgensi RUU ini.

Ungkap Ironi Anggaran DJBK, Erna Sari Dewi: Tata Kelola Diperbaiki, Pengawasan Justru Minim Dana

Industri dan Pembangunan1 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Ungkap Ironi Anggaran DJBK, Erna Sari Dewi: Tata Kelola Diperbaiki, Pengawasan Justru Minim Dana

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, menyoroti ketimpangan anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian PU yang dinilai menghambat fungsi pengawasan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian Pekerjaan Umum di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara pada Selasa (30/6/2026).

Pansus Dahulukan Kewenangan Sebelum Bahas Anggaran Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pansus Dahulukan Kewenangan Sebelum Bahas Anggaran Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penyelesaian kewenangan pengelolaan daerah kepulauan akan didahulukan dalam pembahasan RUU Daerah Kepulauan, sebelum masuk ke perumusan skema pendanaan. Urutan ini ditegaskan Pansus untuk meluruskan persepsi bahwa RUU ini sekadar permintaan anggaran dari daerah kepulauan kepada pemerintah pusat.

Masukan RDPU Daerah Kepulauan Akan Diuji Kesesuaian Regulasinya

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Masukan RDPU Daerah Kepulauan Akan Diuji Kesesuaian Regulasinya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Delapan provinsi anggota Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan (BKSPK) bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Indonesia (APPKI) menitipkan puluhan poin usulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Selasa (30/6/2026). Pihak-pihak itu berharap seluruh masukan tidak hanya jadi pelengkap dokumentasi rapat saja.