•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Aliran Kepercayaan Memiliki Kedudukan Setara dalam Administrasi Kependudukan

Kesejahteraan Rakyat2 Juli 2026

Aliran Kepercayaan Memiliki Kedudukan Setara dalam Administrasi Kependudukan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menegaskan bahwa tidak ada istilah "agama resmi" dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, yang berlaku adalah pengelompokan agama, sementara negara tetap mengakui dan melindungi keberadaan aliran kepercayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 Juli 2026

Ketut Kariyasa: Negara Harus Hadir Lindungi Adat, Budaya, dan Kepercayaan Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat2 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ketut Kariyasa: Negara Harus Hadir Lindungi Adat, Budaya, dan Kepercayaan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menerima aspirasi dari Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI) Palangkaraya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah keinginan agar Kaharingan memperoleh pengakuan yang lebih besar sebagai agama.

Wibowo Prasetyo Minta Aspirasi BAMAG Nasional Dilengkapi Data dan Policy Paper

Kesejahteraan Rakyat1 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Wibowo Prasetyo Minta Aspirasi BAMAG Nasional Dilengkapi Data dan Policy Paper

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo meminta Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAG Nasional) melengkapi aspirasi yang disampaikan kepada DPR RI dengan data yang valid. Menurutnya, hal tersebut penting agar usulan yang diajukan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran.

Penyederhanaan Regulasi ATR/BPN Harus Mampu Pangkas Birokrasi Layanan Pertanahan

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Penyederhanaan Regulasi ATR/BPN Harus Mampu Pangkas Birokrasi Layanan Pertanahan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan menyoroti efektivitas penyederhanaan regulasi tujuh layanan prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Komisi VIII Jadikan Aspirasi BAMAG Bahan Evaluasi Pengawasan Kebijakan Keagamaan

Kesejahteraan Rakyat1 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Jadikan Aspirasi BAMAG Bahan Evaluasi Pengawasan Kebijakan Keagamaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan berbagai aspirasi yang disampaikan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAG Nasional) akan menjadi bahan evaluasi bagi Komisi VIII DPR RI dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan Kementerian Agama. Menurutnya, masukan dari organisasi keagamaan merupakan bagian penting dalam memastikan pelayanan negara kepada seluruh umat beragama terus ditingkatkan.

Syamsu Rizal Ingatkan Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Antarnegara Jangan Bebani Ruang Fiskal

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Syamsu Rizal Ingatkan Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Antarnegara Jangan Bebani Ruang Fiskal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi I DPR RI menyetujui kelanjutan ratifikasi kerja sama pertahanan antarnegara, khususnya antara Indonesia dan Turki, serta Indonesia dan Malaysia. Namun, Komisi I juga memberikan sejumlah catatan kritis terkait pengelolaan anggaran dan teknis alutsista, agar berhati-hati dalam menyusun skala prioritas pengadaan sehingga tidak membebani ruang fiskal negara.

Komisi VIII DPR Terima Sejumlah Aspirasi BAMAG Nasional

Kesejahteraan Rakyat1 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII DPR Terima Sejumlah Aspirasi BAMAG Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menerima sejumlah aspirasi strategis dari Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAG Nasional) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Aspirasi tersebut diantaranya mencakup persoalan krisis guru agama Kristen, reformasi perizinan rumah ibadah, penguatan Sekolah Tinggi Teologi (STT), hingga dorongan pembentukan regulasi pelayanan keagamaan.

Soroti Kesenjangan Kinerja KEK, Putra Nababan Nilai Investasi Besar Belum Berdampak Luas

Industri dan Pembangunan1 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Kesenjangan Kinerja KEK, Putra Nababan Nilai Investasi Besar Belum Berdampak Luas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Super Prioritas agar tidak hanya berorientasi pada besarnya investasi, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat di sekitar kawasan.

Komisi VIII DPR Siap Tindak Lanjuti Aspirasi BAMAG, Soroti Kesejahteraan Guru Agama hingga Rumah Ibadah

Kesejahteraan Rakyat1 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII DPR Siap Tindak Lanjuti Aspirasi BAMAG, Soroti Kesejahteraan Guru Agama hingga Rumah Ibadah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan sejumlah aspirasi yang disampaikan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAG Nasional) sejalan dengan berbagai isu yang selama ini diperjuangkan Komisi VIII DPR RI. Salah satunya terkait peningkatan kesejahteraan guru agama dan penyempurnaan regulasi pendirian rumah ibadah.

BAM Dorong Penyelesaian Sengketa Kemitraan Petani Sawit Riau dengan PTPN

News1 Juli 2026

News

BAM Dorong Penyelesaian Sengketa Kemitraan Petani Sawit Riau dengan PTPN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendorong penyelesaian yang berkeadilan atas sengketa kemitraan antara Koperasi Produsen Petani Sawit Makmur (KOPPSAM) Kabupaten Kampar, Riau, dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Dorongan tersebut disampaikan setelah BAM menerima aspirasi masyarakat yang mengadukan persoalan pengelolaan kebun sawit dan dugaan kerugian akibat tata kelola kemitraan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Putusan MK Harus Jadi Momentum Percepat Revisi UU Pemilu dan Pilkada

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Putusan MK Harus Jadi Momentum Percepat Revisi UU Pemilu dan Pilkada

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Pilkada harus dijalankan secara langsung, harus jadi momentum mempercepat revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada secara komprehensif.

Jalan Nasional Sulut Terancam Berantakan, Yasti Soepredjo Kritik Logika Anggaran Kementerian PU

Industri dan Pembangunan1 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Jalan Nasional Sulut Terancam Berantakan, Yasti Soepredjo Kritik Logika Anggaran Kementerian PU

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, menolak keras dialokasikannya anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp4 triliun lebih ke dalam pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Menurutnya, membebankan urusan bencana ke Kementerian PU hanya akan mengorbankan dana perawatan jalan nasional di berbagai daerah karena anggarannya habis terpakai untuk urusan di luar pembangunan jalan.