Wibowo Prasetyo Minta Aspirasi BAMAG Nasional Dilengkapi Data dan Policy Paper

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo meminta Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAG Nasional) melengkapi aspirasi yang disampaikan kepada DPR RI dengan data yang valid. Menurutnya, hal tersebut penting agar usulan yang diajukan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran.

"Saya kira ini perlu didukung data atau referensi yang akurat, Pak. Harus komprehensif serta juga mempertimbangkan perlindungan hak konstitusional, efektivitas tata kelola pemerintah, dan tentu saja kita harus berbasis pada kerukunan antarumat beragama. Dengan demikian, maka nanti solusinya akan juga jauh lebih komprehensif dan solutif," katanya, Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI dengan BAMAG Nasional di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Sebelumnya, Wibowo mengapresiasi kajian akademis yang dipaparkan organisasi tersebut karena dinilai telah disusun secara sistematis dan menempatkan isu pelayanan keagamaan Kristen dalam kerangka konstitusi serta ketahanan nasional.

"Yang pertama terima kasih saya sampaikan kepada Pak BAMAG yang sudah menyampaikan kajian akademis ini. Ini menurut saya kajian yang sudah cukup sistematis. Saya mengapresiasi langkah atau upaya dari Pak BAMAG untuk menghadirkan persoalan pelayanan keagamaan Kristen ini dalam kerangka konstitusi tentunya dan ketahanan nasional. Ini penting," ujarnya.

Menurut Wibowo, masukan dari BAMAG menjadi bahan penting bagi DPR dalam menyerap aspirasi sekaligus mengevaluasi apakah kebijakan yang selama ini diterapkan telah menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh warga negara.

Dalam kesempatan itu, Wibowo juga meminta BAMAG menentukan satu usulan kebijakan yang paling mendesak untuk segera diperjuangkan dalam waktu dekat.

"Ada enggak, Pak, satu kebijakan yang menurut Bapak itu mendesak untuk segera diwujudkan? Misalnya dalam satu tahun ke depan atau dalam waktu dekat ini. Tentu kita tidak bisa membahas semua poin yang tadi disampaikan. Tapi apa prioritasnya," ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti sejumlah data yang disampaikan BAMAG, termasuk klaim mengenai defisit sekitar 30 ribu guru agama Kristen dan sekitar 4,5 juta siswa yang disebut terancam tidak memperoleh layanan pendidikan agama. Menurutnya, data tersebut perlu dilengkapi dengan sumber yang jelas.

"Misalnya tadi disampaikan ada klaim defisit sekitar 30 ribu guru agama Kristen dan 4,5 juta siswa yang berpotensi tidak memperoleh layanan. Nah itu tidak disebutkan di sini. Sumber referensinya dari mana? Data pendukung yang valid dari mana? Kita perlu tahu, Pak. Jangan hanya menampilkan data yang tidak didukung dengan sumber data yang jelas. Karena ini penting," tegasnya.

Wibowo juga menilai usulan reformasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 layak untuk didiskusikan. Meski demikian, menurutnya pembahasan revisi regulasi tersebut juga harus memperhatikan fungsi PBM sebagai instrumen menjaga harmonisasi sosial dan mencegah konflik antarumat beragama.

Selain itu, ia meminta usulan mengenai penguatan kelembagaan, termasuk pemekaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, dilengkapi dengan analisis mengenai kebutuhan organisasi, anggaran, efisiensi, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan.

Di akhir, Wibowo meminta seluruh aspirasi yang disampaikan BAMAG dituangkan dalam bentuk policy paper sehingga menjadi dokumen kebijakan yang utuh dan mudah ditindaklanjuti DPR.

"Saya minta bisa berupa policy paper, Pak. Sehingga ini menjadi satu dokumen yang utuh. Usulan kebijakannya clear, jelas, dan tentu saja kalau ini memang betul-betul seperti kondisi saat ini ada, tentu DPR juga pasti akan mendukung, Pak. Pasti aspirasi akan kami serap dan kami diskusikan. Dan kalau itu untuk perbaikan ke depan, tentu saja tidak ada sesuatu hal yang bisa kita tolak," pungkasnya. (hal/ssb)