Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Lombok Tengah - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari mengapresiasi peningkatan signifikan infrastruktur dan kualitas pelayanan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, berbagai pembenahan tersebut menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa bandara.
PARLEMENTARIA, Banda Aceh — Anggota Komisi V DPR RI H Ruslan M. Daud mengapresiasi langkah pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh pascabencana. Namun, ia mengingatkan agar upaya pemulihan infrastruktur segera diselesaikan demi manfaatnya bisa cepat dirasakan oleh masyarakat Aceh.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan pentingnya reformasi tata kelola Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berkeadilan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan warga negara yang bekerja di luar negeri.
PARLEMENTARIA, Banda Aceh - Komisi V DPR RI menggelar agenda Kunjungan Kerja ke Provinsi Aceh dalam rangka meninjau langsung progres pemulihan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kunjungan ini menyoroti pentingnya percepatan recovery yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pendekatan sosial yang menyeluruh dan terintegrasi.
PARLEMENTARIA, Banda Aceh — Komisi V DPR RI menyoroti persoalan darurat sampah yang kian mengkhawatirkan di Provinsi Aceh. Satu di antaranya adalah isu pengelolaan sampah yang masih menjadi perhatian utama selain pemantauan percepatan pemulihan pascabencana, mengingat skala persoalan yang dinilai telah menjadi masalah nasional dan membutuhkan penanganan terpadu.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Achmad menegaskan bahwa masyarakat Desa Pagaran Tapah memiliki hak kemitraan plasma sebesar 20 persen dari perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah tersebut. Hal itu disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Lembaga Adat Kerapatan Desa Pagaran Tapah di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dipertimbangkan secara serius, tidak hanya dalam konteks pemberantasan narkoba, tetapi juga sebagai upaya melindungi kesehatan generasi muda dari gaya hidup tidak sehat.Pasalnya, tren penggunaan vape yang semakin meluas di kalangan anak muda menunjukkan bahwa produk tersebut telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup yang berisiko bagi kesehatan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani mendorong penguatan tata kelola data Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui penerapan identitas digital yang terintegrasi guna meningkatkan perlindungan secara menyeluruh. Baginya, menerapkan satu identitas digital PMI diyakini mampu merekam seluruh siklus migrasi, mulai dari proses pelatihan hingga purna penempatan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya mengapresiasi penyelenggaraan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Ia menilai pelaksanaan mudik pun dapat diklaim berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
PARLEMENTARIA, Padang – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan komitmen DPR RI untuk mengawal akselerasi pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat. Hal ini menjadi sorotannya lantaran bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra Barat telah menimbulkan dampak luas, baik bagi masyarakat maupun infrastruktur.
PARLEMENTARIA, Bekasi - Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim menilai persoalan air nasional masih belum terselesaikan hingga kini yakni masyarakat Indonesia kerap mengalami keterbatasan akses air bersih. Sejumlah wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, hingga beberapa daerah di Jawa masih menghadapi isu air ini.
PARLEMENTARIA, Bandung - Komisi III DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik untuk memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP berjalan optimal. Reformasi hukum pidana ini menjadi langkah besar menuju sistem hukum nasional yang lebih modern, dengan pendekatan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.