•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Gus Khozin: LAN RI Harus Hadirkan Instrumen Kualitas Kinerja ASN

Kesejahteraan Rakyat24 Agustus 2026

Gus Khozin: LAN RI Harus Hadirkan Instrumen Kualitas Kinerja ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mempertanyakan apakah LAN telah merancang instrumen pengukuran berbasis kualitatif guna memastikan ASN dapat bekerja secara maksimal dan optimal. Hal itu mengingat, menurutnya, standar penilaian di instansi Pemerintah saat ini masih didominasi laporan kehadiran, apel, dan kedisiplinan administratif semata.

24 Agustus 2026

Dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan OJK, Legislator Tuntut Indikator Keberhasilan yang Terukur

Ekonomi dan Keuangan24 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan OJK, Legislator Tuntut Indikator Keberhasilan yang Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pendalaman materi Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Tunggal Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) OJK, Sarjito, berlangsung tajam di Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Legislator Pertanyakan Rekam Jejak Calon Tunggal BMKS OJK

Ekonomi dan Keuangan24 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Legislator Pertanyakan Rekam Jejak Calon Tunggal BMKS OJK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino memberikan catatan kritis terkait latar belakang dan kompetensi Sarjito dalam membangun instrumen bursa komoditas dari nol. Harris menilai portofolio calon lebih didominasi oleh pengalaman di sektor pengawasan pasar modal serta penegakan hukum, ketimbang penguasaan teknis perdagangan komoditas.

Terima Aspirasi Masyarakat Pati, Sari Yuliati Dorong Penguatan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Kesejahteraan Rakyat24 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Terima Aspirasi Masyarakat Pati, Sari Yuliati Dorong Penguatan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penguatan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual perlu berjalan beriringan dengan upaya pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan terhadap anak, perempuan, dan kelompok rentan.

Cucun: Penegakan Hukum Karhutla Harus Beri Efek Jera

Kesejahteraan Rakyat24 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cucun: Penegakan Hukum Karhutla Harus Beri Efek Jera

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah pemerintah dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Ia mendorong penegakan hukum secara tegas terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab guna memberikan efek jera.

24 Agustus 2026

OTT Rektor Unsoed, Habib Syarief Dorong Bersih-Bersih Korupsi di Kampus

Kesejahteraan Rakyat24 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

OTT Rektor Unsoed, Habib Syarief Dorong Bersih-Bersih Korupsi di Kampus

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq dan sejumlah pihak lainnya. Ia menilai penindakan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di lingkungan perguruan tinggi.

Legislator Dukung Presiden Tindak Tegas Korporasi Terlibat Karhutla

Politik dan Keamanan24 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Dukung Presiden Tindak Tegas Korporasi Terlibat Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendukung ketegasan pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), termasuk membawa korporasi yang terbukti melakukan pembakaran ke proses hukum. Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto seusai memimpin rapat penanganan Karhutla di Palangka Raya.

Mori Hanafi Nilai Modifikasi Cuaca Penting untuk Pemadaman Karhutla

Industri dan Pembangunan24 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Mori Hanafi Nilai Modifikasi Cuaca Penting untuk Pemadaman Karhutla

PARLEMENTARIA, Kubu Raya — Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai operasi modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah penting dalam membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Upaya tersebut dinilai dapat mendukung percepatan pemadaman di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung.

Kemarau Panjang dan Karhutla, Yuliansyah Ingatkan Ancaman Gangguan Pasokan Bahan Pokok

Industri dan Pembangunan24 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Kemarau Panjang dan Karhutla, Yuliansyah Ingatkan Ancaman Gangguan Pasokan Bahan Pokok

PARLEMENTARIA, Kubu Raya — Anggota Komisi V DPR RI Yuliansyah, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak kemarau Panjang dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap ketersediaan kebutuhan masyarakat di Kalimantan Barat. Menurutnya, kekeringan tidak hanya berdampak pada kondisi lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu pasokan bahan pokok dan berimbas pada harga yang harus ditanggung masyarakat.

Akomodir Platform Digital, Komisi I Usulkan Penghapusan Kata ‘Siaran’ dalam RUU Penyiaran

Politik dan Keamanan24 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Akomodir Platform Digital, Komisi I Usulkan Penghapusan Kata ‘Siaran’ dalam RUU Penyiaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi I DPR RI mengusulkan agar kata “siaran” dihilangkan dari definisi konten digital dalam Pasal 1 Ayat (19) RUU Penyiaran. Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja menilai bahwa usulan tersebut penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengatur konten pada platform digital.

Rekening Donasi Masyarakat Pati Diblokir, Andre Rosiade Minta Konfirmasi Dasar Pemblokiran

Industri dan Pembangunan24 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Rekening Donasi Masyarakat Pati Diblokir, Andre Rosiade Minta Konfirmasi Dasar Pemblokiran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta adanya konfirmasi mengenai dasar pemblokiran rekening Bank Mandiri milik aliansi masyarakat Pati. Menurutnya, perbankan memiliki prosedur yang harus dipatuhi dalam melakukan pemblokiran rekening, termasuk apabila terdapat permintaan dari aparat penegak hukum (APH) maupun otoritas berwenang lainnya.

DPR Tekankan Kehati-hatian Bahas RUU Perampasan Aset

Ekonomi dan Keuangan24 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

DPR Tekankan Kehati-hatian Bahas RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara hati-hati agar regulasi yang dihasilkan tidak menjadi instrumen kekuasaan untuk menekan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menerima aspirasi masyarakat Pati yang salah satunya mendesak DPR segera mengesahkan RUU tersebut.