Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Medan - Upaya penanganan banjir rob di kawasan Belawan, Kota Medan, dinilai tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan hunian tetap (huntap). Komisi V DPR RI menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan mata pencaharian warga yang terdampak relokasi.
PARLEMENTARIA, Aceh – Persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional, khususnya di Banda Aceh dan Aceh Besar, menjadi sorotan Komisi V DPR RI. Pasalnya, darurat sampah di dua kota ini menjadi masalah klasik yang hingga kini belum terselesaikan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mendorong transformasi kebijakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berbasis peningkatan keterampilan (skill), guna mengurangi dominasi pekerja sektor domestik, khususnya pekerja seperti Asisten Rumah Tangga (ART), di luar negeri. Ia menilai selama ini komposisi PMI masih didominasi oleh pekerja sektor informal yang rentan terhadap berbagai persoalan, baik dari sisi perlindungan hukum maupun kesejahteraan.
PARLEMENTARIA, Bandung Barat - Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita menambahkan bahwa upaya perlindungan petani harus dibarengi dengan kebijakan yang konkret dan berbasis data yang akurat. Ia menilai, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan, termasuk impor, benar-benar mempertimbangkan kondisi produksi dalam negeri.
PARLEMENTARIA, Bandung Barat - Komisi IV DPR RI menyoroti dampak tingginya impor bawang putih terhadap keberlangsungan produksi dalam negeri. Komisi IV menilai tingginya impor bawang putih itu telah menekan daya saing petani lokal dan berpotensi menghambat upaya swasembada pangan.
PARLEMENTARIA, Bandung Barat - Komisi IV DPR RI mengevaluasi kinerja riset pertanian nasional dan menyoroti dampak perubahan kelembagaan terhadap optimalisasi sumber daya manusia peneliti, yang dinilai berpengaruh pada pengembangan benih unggul dan pencapaian swasembada pangan. Anggota Komisi IV DPR RI Dadang M. Naser mengungkapkan, perubahan struktur kelembagaan riset, termasuk pengalihan peneliti ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyebabkan banyak tenaga ahli tidak dimanfaatkan secara optimal di sektor pertanian.
PARLEMENTARIA, Malang – Pengembangan komoditas bawang putih masih menjadi persoalan hingga kini. Harapan untuk membenahinya tidak cukup hanya dari sisi produktivitas petani, melainkan juga menjadi bagian dari persoalan strategis bangsa yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI, Musthofa, mengapresiasi kinerja sekaligus memberikan catatan kritis terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ia mengingatkan agar laporan kinerja tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga dilengkapi dengan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur.
PARLEMENTARIA, Salatiga – Ketergantungan pemerintah dalam impor susu masih sangat tinggi. Tercatat, 80 persen bahan baku susu di Indonesia berasal dari impor dan sisanya 20 persen dari produksi lokal. Ketergantungan tinggi ini disebabkan rendahnya populasi sapi perah, wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta efisiensi biaya akibat perjanjian perdagangan bebas.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menyatakan bahwa pihaknya memberkan perhatian serius terhadap laporan kinerja Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan di sektor keuangan. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan LPS di Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Seorang siswa kelas IX di SMP Sains Tahfizh Islamic Center, Kabupaten Siak, Riau, berinisial MAA (15), meninggal dunia saat mengikuti praktik pembuatan senapan rakitan berbasis teknologi 3D (3D-printed gun), pada Rabu (9/4/2026). Korban meninggal setelah serpihan dari perangkat yang digunakan saat praktik mengenai kepala dan menyebabkan luka fatal.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemanfaatan data terkini terkait anak tidak sekolah merupakan langkah penting dalam mengatasi sejumlah kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan.