•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Iklim Investasi di Pati Harus Terjaga dan Beri Ruang Masyarakat untuk Peroleh Kesejahteraan

Ekonomi dan Keuangan26 Agustus 2026

Iklim Investasi di Pati Harus Terjaga dan Beri Ruang Masyarakat untuk Peroleh Kesejahteraan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, menyoroti maraknya investor yang disebut membatalkan rencana investasinya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan pesisir.

26 Agustus 2026

Aria Bima: RUU Air Minum dan Sanitasi Harus Pastikan Layanan Merata dan Berkualitas

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Aria Bima: RUU Air Minum dan Sanitasi Harus Pastikan Layanan Merata dan Berkualitas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Aria Bima menilai penyusunan RUU tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak secara merata. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI dengan agenda penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Kemarau Panjang Kalbar, Yuliansyah Imbau Pemda dan Kementerian Sinergi Tangani Krisis Air

Industri dan Pembangunan26 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Kemarau Panjang Kalbar, Yuliansyah Imbau Pemda dan Kementerian Sinergi Tangani Krisis Air

PARLEMENTARIA, Kubu Raya — Anggota Komisi V DPR RI, Yuliansyah, mengimbau Pemerintah Daerah Kalimantan Barat beserta seluruh pemangku kepentingan terus berupaya untuk memperkuat sinergi dalam menangani ancaman krisis air bersih akibat fenomena El Nino. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di wilayah Kalimantan Barat berpotensi berlangsung hingga awal November 2026.

Lasarus Targetkan Satu Sekolah Rakyat di Setiap Kabupaten/Kota

Industri dan Pembangunan26 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Lasarus Targetkan Satu Sekolah Rakyat di Setiap Kabupaten/Kota

PARLEMENTARIA, Pontianak — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendorong perluasan program Sekolah Rakyat agar dapat menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau Sekolah Rakyat di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Senin (24/8/2026).

Pendataan Rumah dan Kenyamanan Pengungsi Bencana NTT Jadi Perhatian Komisi VIII

Kesejahteraan Rakyat26 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pendataan Rumah dan Kenyamanan Pengungsi Bencana NTT Jadi Perhatian Komisi VIII

PARLEMENTARIA, Manggarai – Penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) memasuki tahap penting setelah delapan hari masa tanggap darurat. Di tengah upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih berada di pengungsian, perhatian juga diarahkan pada pendataan rumah-rumah warga yang terdampak agar bantuan dapat segera diberikan.

Atasi Krisis Air Kubu Raya, Komisi V Kawal Pembangunan SPAM Arang Limbung

Industri dan Pembangunan26 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Atasi Krisis Air Kubu Raya, Komisi V Kawal Pembangunan SPAM Arang Limbung

PARLEMENTARIA, Kubu Raya — Akses terhadap air bersih yang layak konsumsi masih menjadi tantangan nyata bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Menjawab krisis ketersediaan air tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, secara resmi memulai peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Arang Limbung, Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Senin (24/8/2026).

Syarat Mutasi ASN 10 Tahun Terlalu Berat, LAN RI Harus Kaji Ulang Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat25 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Syarat Mutasi ASN 10 Tahun Terlalu Berat, LAN RI Harus Kaji Ulang Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini mendesak Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk meninjau dan mengkaji ulang regulasi mengenai batas waktu pengajuan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini dipatok selama 10 tahun. Menurutnya, aturan tersebut dinilai terlalu berat dan kurang mengedepankan asas keadilan serta kemanusiaan bagi para abdi negara.

Komisi XI Setujui Sarjito Jadi Calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK

Ekonomi dan Keuangan25 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Setujui Sarjito Jadi Calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XI DPR RI resmi menyetujui Sarjito sebagai Calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031 melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam Rapat Internal Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Apresiasi Klarifikasi Unhan Soal Tak Ada Larangan Hijab di Unhan, Perlu Konsistensi dalam Implementasi

Kesejahteraan Rakyat25 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Apresiasi Klarifikasi Unhan Soal Tak Ada Larangan Hijab di Unhan, Perlu Konsistensi dalam Implementasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menyoroti soal isu pelarangan penggunaan hijab bagi calon kadet atau mahasiswa Universitas Pertahanan (Unhan). Ia pun mengapresiasi klarifikasi tak ada pelarangan penggunaan hijab bagi kadet di Perguruan Tinggi Negeri yang dibina Kementerian Pertahanan (Kemhan) itu.

Progres RUU Perampasan Aset: 35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026

Politik dan Keamanan25 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Progres RUU Perampasan Aset: 35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI memastikan kembali bahwa RUU Perampasan Aset akan disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI bulan Desember 2026. Menurut Ketua Komisi III, Habiburokhman, bahwa jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR di tahun ini, termasuk setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU Perampasan Aset ini hanya membutuhkan waktu sekitar delapan minggu lagi.

ANRI Harus Percepat Integrasi dan Digitalisasi Kearsipan Nasional di Seluruh Instansi Pemerintah

Kesejahteraan Rakyat24 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

ANRI Harus Percepat Integrasi dan Digitalisasi Kearsipan Nasional di Seluruh Instansi Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI mendorong Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk mempercepat integrasi dan digitalisasi kearsipan nasional di seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk mencegah terjadinya polemik batas wilayah hingga sengketa hukum di masa mendatang akibat tata kelola arsip yang masih bersifat manual dan konvensional.

ANRI Dapat Jadi Simpul Pemersatu Bangsa, Rekam Jejak Pahlawan Lokal Perlu Digali

Kesejahteraan Rakyat24 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

ANRI Dapat Jadi Simpul Pemersatu Bangsa, Rekam Jejak Pahlawan Lokal Perlu Digali

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu menyoroti pentingnya peran Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai simpul pemersatu bangsa. Atas dasar itulah, Bob menekankan pentingnya penyelamatan serta pemetaan dokumen sejarah hingga ke tingkat daerah.