Berita Terbaru

Tak Cukup Padamkan Api, Boyman Harun Dorong Pencegahan Karhutla Diperkuat

PARLEMENTARIA, Pontianak — Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun mendorong penguatan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui sosialisasi kepada masyarakat serta pemberian sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan pembakaran. Menurutnya, pencegahan perlu dilakukan sejak awal dengan membangun kesadaran masyarakat dan memastikan aturan ditegakkan.

26 Agustus 2026

Lasarus: Jangan Korbankan Anak Kurang Mampu untuk Mendapat Pendidikan Layak

Industri dan Pembangunan

Lasarus: Jangan Korbankan Anak Kurang Mampu untuk Mendapat Pendidikan Layak

PARLEMENTARIA, Pontianak — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan persoalan fasilitas tidak boleh mengorbankan kesempatan anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal tersebut dipaparkan saat melakukan kunjungan spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau Sekolah Rakyat di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Senin (24/8/2026).

Perlu Status Bencana Nasional untuk Perkuat Penanganan Karhutla

Industri dan Pembangunan

Perlu Status Bencana Nasional untuk Perkuat Penanganan Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional guna memperkuat penanganan di lapangan. Menurutnya, status tersebut diperlukan agar pengerahan sumber daya, termasuk anggaran dan peralatan pemadaman, dapat dilakukan secara lebih optimal di tengah meluasnya kebakaran dan kondisi cuaca yang kering.

Komisi IV Desak Pemerintah Audit Korporasi Ungkap Aktor Karhutla

Kesejahteraan Rakyat26 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Desak Pemerintah Audit Korporasi Ungkap Aktor Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak Pemerintah segera melakukan audit korporasi terhadap perusahaan yang diduga terlibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Desakan ini menyusul penetapan 72 tersangka perorangan oleh Bareskrim Polri dalam kasus Karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 1.006,67 hektare.

Warga yang Kehilangan Penghasilan Akibat Bencana Harus Jadi Perhatian Kemensos

Kesejahteraan Rakyat

Warga yang Kehilangan Penghasilan Akibat Bencana Harus Jadi Perhatian Kemensos

PARLEMENTARIA, Manggarai — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly A. Gantina meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat peran dalam menangani dampak sosial dan ekonomi akibat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh hanya berfokus pada kebutuhan darurat, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat terdampak.

Ansory Minta Kekurangan Penanganan Gempa NTT Segera Dilaporkan ke Pusat

Kesejahteraan Rakyat26 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ansory Minta Kekurangan Penanganan Gempa NTT Segera Dilaporkan ke Pusat

PARLEMENTARIA, NTT — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan komitmen DPR untuk memperjuangkan dukungan pendanaan apabila masih terdapat kekurangan dalam penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas agar penanganan bencana dapat berjalan optimal.

Selly Dorong Pembaruan Data Terintegrasi untuk Percepat Respons Bencana NTT

Kesejahteraan Rakyat26 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Selly Dorong Pembaruan Data Terintegrasi untuk Percepat Respons Bencana NTT

PARLEMENTARIA, Manggarai — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengapresiasi penguatan koordinasi kementerian dan lembaga di bawah komando Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sinergi lintas sektor dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terdampak.

Pembangunan Kapasitas ASN Harus Jadi Agenda Strategis Hadirkan Pelayanan Publik Berstandar Dunia

Pembangunan Kapasitas ASN Harus Jadi Agenda Strategis Hadirkan Pelayanan Publik Berstandar Dunia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi agenda strategis nasional untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik berstandar dunia.

Bane Raja Manalu Ingatkan Perluasan Ranah Pengawasan KPI di RUU Penyiaran

Bane Raja Manalu Ingatkan Perluasan Ranah Pengawasan KPI di RUU Penyiaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bane Raja Manalu mewanti-wanti agar perluasan ruang lingkup pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam RUU Penyiaran tidak mencampuradukkan ranah penyiaran konvensional dengan penyiaran digital. Menurutnya, karakteristik dan kebutuhan pengawasan keduanya berbeda sehingga pembagian kewenangan perlu dirumuskan secara jelas.

RUU PAMS Harus Buka Ruang Kerja Sama Investasi dan Pastikan Akses Luas Masyarakat

RUU PAMS Harus Buka Ruang Kerja Sama Investasi dan Pastikan Akses Luas Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wahyu Sanjaya menyoroti tata kelola layanan air bersih di daerah yang dinilainya masih menjadi salah satu hambatan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan air. Ia menilai dominasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan kebijakan tarif perlu dievaluasi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi (PAMS).

Penegasan Menhan Soal Tidak Adanya Larangan Hijab Sejalan dengan Amanat Konstitusi

Penegasan Menhan Soal Tidak Adanya Larangan Hijab Sejalan dengan Amanat Konstitusi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman, menyambut baik dan mengapresiasi klarifikasi resmi yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI terkait isu penggunaan hijab bagi mahasiswi dan kadet perempuan di Universitas Pertahanan (Unhan) RI.

Cegah Persoalan Hukum, Wahyu Sanjaya Minta Definisi Air Minum Diperjelas