•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Komisi VI Dorong Pembaruan Regulasi Perkoperasian

Industri dan Pembangunan26 Agustus 2026

Komisi VI Dorong Pembaruan Regulasi Perkoperasian

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan perlunya pembaruan regulasi perkoperasian melalui perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurutnya, aturan yang telah berlaku lebih dari tiga dekade tersebut perlu penyesuaian dengan perkembangan kondisi perekonomian dan perubahan model bisnis saat ini.

26 Agustus 2026

Pemerintah Harus Turun Tangan Penuhi Hak dan Kompensasi Pensiunan PT Bina Karya

Kesejahteraan Rakyat26 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Harus Turun Tangan Penuhi Hak dan Kompensasi Pensiunan PT Bina Karya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) menggelar rapat dengan Pimpinan Gerakan Pekerja dan Buruh Indonesia Raya Provinsi DKI Jakarta terkait permasalahan pensiunan pegawai PT Bina Karya (Persero) yang belum memperoleh hak-haknya sesuai kewajiban perusahaan. Rapat berlangsung di Ruang Rapat BAM, Gedung DPR, Rabu (26/8/2026).

Dewi Pusporini Dorong KIPP Perkuat Budaya Inovasi Setjen DPR

Isu Lainnya26 Agustus 2026

Isu Lainnya

Dewi Pusporini Dorong KIPP Perkuat Budaya Inovasi Setjen DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — Inovasi pelayanan publik harus menjadi bagian dari budaya kerja sekaligus penggerak reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Hal ini penting untuk memastikan pelayanan kepada anggota DPR RI maupun masyarakat semakin efektif, efisien, adaptif, dan tepat sasaran.

26 Agustus 2026

Hamid Noor Yasin Dorong Mitigasi Karhutla Diperkuat, Peringatan Dini Harus Jadi Tindakan

Industri dan Pembangunan26 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Hamid Noor Yasin Dorong Mitigasi Karhutla Diperkuat, Peringatan Dini Harus Jadi Tindakan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin meminta pemerintah memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah yang mulai menunjukkan peningkatan titik panas. Ia menekankan agar peringatan dini terkait cuaca dan potensi karhutla segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.

Sekolah Rakyat Tak Cukup Hanya Dibangun, Erna Sari Dewi Ingatkan Maintenance-nya

Industri dan Pembangunan26 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Sekolah Rakyat Tak Cukup Hanya Dibangun, Erna Sari Dewi Ingatkan Maintenance-nya

PARLEMENTARIA, Pontianak — Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi menyoroti pentingnya memastikan pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain pendataan calon siswa, ia juga meminta kualitas infrastruktur serta pemeliharaan sekolah menjadi perhatian.

Lestari Moerdijat Dorong Sistem Pendidikan Adaptif Hadapi Ancaman Bencana

Kesejahteraan Rakyat26 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lestari Moerdijat Dorong Sistem Pendidikan Adaptif Hadapi Ancaman Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rentetan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan terakhir, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan hingga gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menguji ketangguhan sektor pendidikan nasional.

Komisi XI DPR RI Aklamasi Tetapkan Sarjito Pimpin BMKS OJK

Ekonomi dan Keuangan26 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI DPR RI Aklamasi Tetapkan Sarjito Pimpin BMKS OJK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI secara penuh menyetujui penetapan Sarjito sebagai Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) OJK periode 2026–2031 dalam agenda Rapat Internal Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026) lalu. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyampaikan bahwa keputusan ini menjadi momentum penting untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional.

KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN AKADEMISI MENERIMA MASUKAN TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN AKADEMISI MENERIMA MASUKAN TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET

26 Agustus 2026

Setahun Kerja Komisi XI DPR RI, Stabilitas Fiskal dan Reformasi Keuangan Jadi Fokus Utama

Ekonomi dan Keuangan26 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Setahun Kerja Komisi XI DPR RI, Stabilitas Fiskal dan Reformasi Keuangan Jadi Fokus Utama

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dinamika perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian, percepatan transformasi sektor keuangan, serta tuntutan menjaga keberlanjutan fiskal menjadi tantangan yang mewarnai kerja Komisi XI DPR RI sepanjang satu tahun masa sidang. Walaupun begitu, tugas menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan tidak pernah berhenti demi memastikan ekonomi negara tetap stabil sekaligus inklusif dan berkelanjutan.

Cegah Karhutla Meluas, Hanan A. Rozak Dorong Penguatan Sinergi Lintas Sektor

Industri dan Pembangunan26 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Cegah Karhutla Meluas, Hanan A. Rozak Dorong Penguatan Sinergi Lintas Sektor

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan. Menurutnya, penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat, masyarakat, hingga dunia usaha agar pencegahan dan penanggulangan kebakaran dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Panja Harmonisasi RUU Penyiaran Sepakati Jumlah Komisioner KPI, Bertambah Jadi 11 Orang

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Panja Harmonisasi RUU Penyiaran Sepakati Jumlah Komisioner KPI, Bertambah Jadi 11 Orang

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyoroti usulan Komisi I DPR RI terkait penambahan jumlah komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi I mengusulkan jumlah Komisioner KPI dari semula sembilan menjadi sebelas orang dalam RUU tersebut.

Tembus Titik Api Lewat Sungai dan Modifikasi Cuaca, Komisi V Minta Negara Optimal Atasi Karhutla

Industri dan Pembangunan26 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Tembus Titik Api Lewat Sungai dan Modifikasi Cuaca, Komisi V Minta Negara Optimal Atasi Karhutla

PARLEMENTARIA, Kubu Raya — Anggota Komisi V DPR RI menyoroti pentingnya langkah komprehensif dalam menghadapi darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat. Sinergi lintas sektor, penyediaan fasilitas penunjang, serta optimalisasi teknologi cuaca dinilai mendesak untuk meredam eskalasi titik api di lapangan.