Berita Terbaru

Sinkronisasi Data Antarlembaga Kunci Selesaikan Berbagai Konflik Pertanahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendorong sinkronisasi data antarlembaga dalam menangani berbagai persoalan dan konflik pertanahan. Menurutnya, kesamaan data menjadi penting agar pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki gambaran yang jelas mengenai jumlah serta karakteristik persoalan tanah yang terjadi di masyarakat.

26 Agustus 2026

Komisi V Evaluasi Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol

Komisi V Evaluasi Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Rapat ini berfokus pada evaluasi mendalam terkait penanganan kecelakaan di jalan tol serta pembenahan fasilitas keselamatan infrastruktur transportasi darat.

26 Agustus 2026

Konflik Agraria Tak Selalu Harus Berujung Pidana, Komisi III Dorong Penyelasian Humanis

Konflik Agraria Tak Selalu Harus Berujung Pidana, Komisi III Dorong Penyelasian Humanis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Al Fath mendorong pendekatan yang lebih humanis dalam menangani konflik agraria yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, persoalan pertanahan yang telah berlangsung sejak lama tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum pidana.

Kepastian Hukum dalam Proses Pelelangan, Penting!

Kepastian Hukum dalam Proses Pelelangan, Penting!

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tonny Tesar menilai kepastian hukum menjadi aspek penting yang harus diperkuat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelelangan. Menurutnya, kepastian tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemenang lelang sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap proses pelelangan.

26 Agustus 2026

Polri dan Bank Mandiri Harus Segera Pulihkan Rekening Botok Pati, Tidak Ada Ihwal Pidana!

Polri dan Bank Mandiri Harus Segera Pulihkan Rekening Botok Pati, Tidak Ada Ihwal Pidana!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI mendorong agar rekening milik aktivis Pati, Supriyono alias Botok, segera dapat kembali digunakan apabila dalam proses penanganannya tidak ditemukan unsur pidana. Dorongan tersebut disampaikan setelah muncul persoalan terkait rekening Botok yang tidak dapat digunakan untuk bertransaksi.

Komisi II Dukung Penguatan Kelembagaan serta Daya Paksa Hasil Rekomendasi Ombudsman

Komisi II Dukung Penguatan Kelembagaan serta Daya Paksa Hasil Rekomendasi Ombudsman

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya memperkuat kelembagaan serta daya paksa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI (ORI). Rifqinizamy mengungkapkan, selama ini Ombudsman memiliki keterbatasan kewenangan dalam hal penjatuhan sanksi langsung.

Ateng Sutisna Soroti Paradoks RKAB Nikel, Minta Sinkronisasi Tambang dan Smelter

Ateng Sutisna Soroti Paradoks RKAB Nikel, Minta Sinkronisasi Tambang dan Smelter

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menyoroti paradoks kebijakan pengetatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan nikel. Pasalnya, pembatasan produksi yang bertujuan memperbaiki harga nikel dunia justru berpotensi membuat smelter di dalam negeri kekurangan bahan baku sehingga bergantung pada impor bijih nikel.

Anggaran Kamtib Rp259 Triliun Harus Putus Jaringan Bandar Judol dan Narkoba

Anggaran Kamtib Rp259 Triliun Harus Putus Jaringan Bandar Judol dan Narkoba

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta pemerintah memastikan alokasi anggaran fungsi Ketertiban dan Keamanan (Kamtib) sebesar Rp259,3 triliun dalam RAPBN 2027 mampu memperkuat strategi penegakan hukum terhadap kejahatan judi online dan narkotika. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan ukuran keberhasilan yang lebih substantif, bukan hanya berdasarkan jumlah perkara maupun penangkapan.

81 Tahun DPR RI: Catatan Korpolkam Kawal Legislasi hingga Diplomasi untuk Kepentingan Rakyat dan Nasional

81 Tahun DPR RI: Catatan Korpolkam Kawal Legislasi hingga Diplomasi untuk Kepentingan Rakyat dan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Memasuki usia ke-81 pada 29 Agustus 2026, DPR RI terus menjalankan mandat konstitusional melalui empat fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, pengawasan, serta diplomasi parlemen. Sepanjang setahun terakhir, periode 29 Agustus 2025 hingga menjelang peringatan HUT ke-81 di 2026, pelaksanaan fungsi tersebut diwarnai berbagai agenda strategis, mulai dari pembentukan regulasi, reformasi hukum, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pengawalan APBN, hingga memperkuat posisi Indonesia melalui diplomasi parlemen.

Ateng Sutisna: Jangan Salahkan El Niño, tapi Tindak Tegas Korporasi

Ateng Sutisna: Jangan Salahkan El Niño, tapi Tindak Tegas Korporasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menilai meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai bencana alam akibat fenomena kemarau panjang El Niño. Apalagi, ungkapnya, ancaman karhutla telah diperingatkan sejak awal tahun, namun tidak diterjemahkan menjadi tindakan pencegahan yang disiplin, terukur, dan mengikat hingga ke tingkat pemerintah daerah serta pemegang konsesi.

Perlu Optimalisasi Sungai Kapuas dan PDAM Hadapi Tantangan Lahan Gambut di Kalbar