Berita Terbaru

Bukan Lagi Sekadar Pilihan, Transformasi Digital Jadi Infrastruktur Strategis Penentu Arah Kebijakan

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung – Transformasi digital kini telah menjadi fondasi utama dalam pembangunan ekonomi modern. Saking pentingnya hal itu, maka digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan telah berkembang menjadi infrastruktur strategis yang menentukan arah pertumbuhan ekonomi, peningkatan efisiensi layanan publik, serta perluasan akses masyarakat terhadap berbagai peluang ekonomi.

I Wayan Sudirta Dorong Reformasi Penanganan Kasus Mandek Sesuai KUHAP dan KUHP Terkini

PARLEMENTARIA, Denpasar— Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mendorong reformasi penanganan perkara di kepolisian agar berjalan sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia menyoroti masih adanya laporan masyarakat yang berlarut-larut tanpa kepastian hukum dan tetap berada pada tahap penyelidikan dalam waktu lama.

Habib Aboe Bakar Al Habsyi Desak Kolaborasi BNN dan Lapas Demi Berantas Peredaran Narkoba Terstruktur di Bali

Martin Daniel Tumbeleka Tekankan Penindakan Tegas dan Publikasi Penegakan Hukum di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar — Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbeleka, menegaskan perlunya langkah tegas aparat untuk menangani pelanggaran hukum di Bali, khususnya yang melibatkan warga negara asing (WNA). Pun, ia menyatakan bahwa Bali menjadi pusat perhatian nasional dan internasional sehingga setiap pelanggaran harus ditindak secara serius.

Komisi III DPR Tinjau Implementasi KUHP dan KUHAP di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menandai fase baru reformasi hukum pidana nasional, yang mana kedua regulasi tersebut mulai diberlakukan secara efektif sejak awal 2026.

Ahmad Sahroni Soroti Ancaman Narkotika di Bali di Tengah Implementasi KUHP-KUHAP

PARLEMENTARIA, Denpasar — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti meningkatnya kompleksitas penanganan tindak pidana narkotika di tengah implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku pada tahun 2026.

Sinergi Penegak Hukum di Aceh Bisa Maksimalkan Implementasi KUHP-KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Banda Aceh - Anggota Komisi III DPR RI Teuku Ibrahim mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum di Aceh usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI di Banda Aceh, Jumat (10/4/2026). Baginya, sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh berjalan baik, terutama dalam mendukung implementasi KUHP dan KUHAP baru.

Rikwanto Usul Strategi Efektif Berantas Narkotika di Aceh

PARLEMENTARIA, Banda Aceh - Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menekankan pentingnya penerapan dua strategi utama untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, yakni penindakan tegas sekaligus penguatan pencegahan berbasis masyarakat. Hal tersebut

Konflik Lahan Cot Girek Memanas, Komisi III DPR Minta Proses Hukum Ditangguhkan

PARLEMENTARIA, Banda Aceh - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh Rano Alfathbmenerima aduan terkait konflik sengketa pertanahan di wilayah Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, di Kantor Polda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh, Jumat (10/4/2026). Aduan tersebut disampaikan secara langsung oleh PT Perkebunan Nusantara IV serta Tim Konsorsium Pembaruan Agraria yang diwakili Rony Septian. 

Ambisi Pembangunan di Masa Lalu Sebabkan Utang BUMN Karya Menumpuk

PARLEMENTARIA, Jambi – Komisi VI DPR RI mengevaluasi proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang memiliki hambatan serius dalam penyelesaian proyek tersebut. Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menjelaskan akar dari persoalan ini adalah karena adanya ambisi pembangunan di masa lalu yang tidak selaras dengan kapasitas keuangan perusahaan.

RUU Satu Data Indonesia Harus Selesaikan Masalah Ego Sektoral dan Daerah

PARLEMENTARIA, Makassar – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mengintensifkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) melalui penyerapan aspirasi dari daerah. Kali ini, kunjungan kerja dilakukan ke Sulawesi Selatan guna memperoleh masukan komprehensif terkait tata kelola data nasional, yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/4/2026).

Negara Jangan Kalah oleh Preman, Aparat Harus Tindak Tegas !

PARLEMENTARIA, Bandung – Aparat Penegak Hukum (APH) harus bertindak tegas terhadap segala bentuk premanisme. Hal ini menyusul adanya kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang pemilik hajatan di Purwakarta, Jawa Barat, baru-baru ini