//
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI ke Kota Jambi, Jambi.|Foto: Clarissa/Mahendra
PARLEMENTARIA, Jambi – Komisi VI DPR RI mengevaluasi proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang memiliki hambatan serius dalam penyelesaian proyek tersebut. Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menjelaskan akar dari persoalan ini adalah karena adanya ambisi pembangunan di masa lalu yang tidak selaras dengan kapasitas keuangan perusahaan.
Pasalnya, terjadi ketimpangan (mismatch) antara besarnya target pembangunan dengan kemampuan pendanaan. Sehingga, hal ini menyebabkan perusahaan terjebak dalam ketergantungan pada pinjaman yang tinggi serta dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Berdasarkan paparan dari mitra ditemukan bahwa beban utang menumpuk mengganggu arus kas perusahaan, sehingga mengancam stabilitas dan keberlangsungan operasional perusahaan-perusahaan karya tersebut.
Kondisi inilah, tambahnya, yang akhirnya memaksa pihak manajemen untuk melakukan perbaikan fundamental melalui penerapan disiplin keuangan yang lebih ketat.
“Nah, tadi Perusahaan-perusahaan karya (Hutama Karya dan Waksita Karya) melakukan perubahan-perubahan aksi korporasi, disiplin keuangan dilakukan, penjualan aset-aset tadi ada yang dijual ke Bakri dan sebagainya itu memang bagian daripada program agar menyehatkan perusahaan,” ujar Darmadi kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI ke Kota Jambi, Jambi, Jumat (10/4/2026).
Berkaca dari tantangan operasional yang sempat dihadapi perusahaan akibat beban utang di masa lalu, Darmadi menegaskan bahwa fungsi pengawasan Komisi VI akan lebih difokuskan pada upaya pencegahan agar kebijakan pembangunan tetap selaras dengan kapasitas keuangan perusahaan.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini berharap perusahaan BUMN Karya dapat lebih bijak dalam menentukan prioritas pembangunan tanpa harus memaksakan ambisi yang berpotensi membebani kinerja keuangan perusahaan di masa depan. (clr/rdn)
