•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

13 Kriteria Tindak Pidana Ini Jadi Sasaran Perampasan Aset, Mulai dari Korupsi hingga Perdagangan Orang

Politik dan Keamanan29 Agustus 2026

13 Kriteria Tindak Pidana Ini Jadi Sasaran Perampasan Aset, Mulai dari Korupsi hingga Perdagangan Orang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menerangkan beberapa hal kepada publik mengenai penyusunan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan hal tersebut khususnya menyangkut ruang lingkup jenis tindak pidana dalam RUU ini setelah melakukan riset dan pendalaman.

29 Agustus 2026

Komisi I Soroti Infrastruktur Lanud Husein Sastranegara, Dukung Penerbangan Sipil dan Militer

Politik dan Keamanan29 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Soroti Infrastruktur Lanud Husein Sastranegara, Dukung Penerbangan Sipil dan Militer

PARLEMENTARIA, Bandung - Komisi I DPR RI menyoroti kelayakan infrastruktur dan mendesak modernisasi alutsista di Pangkalan Udara (Lanud) Husein Sastranegara, seiring rencana reaktivasi pangkalan tersebut menjadi bandara komersial internasional. Perbaikan fasilitas dinilai mutlak dilakukan agar standar keselamatan penerbangan sipil dan fungsi pertahanan udara tidak saling mengorbankan.

Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Batas Kewenangan Pusat-Daerah, Hindari Tumpang-Tindih Aturan

Politik dan Keamanan29 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Batas Kewenangan Pusat-Daerah, Hindari Tumpang-Tindih Aturan

PARLEMENTARIA, Manado – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, menegaskan RUU ini sangat dibutuhkan khususnya bagi masyarakat di daerah kepulauan, seperti Sulawesi Utara. Regulasi ini, menurutnya, bernilai krusial karena akan menjadi payung hukum kewenangan konkret bagi daerah dalam mengelola wilayah kepulauannya.

RUU Daerah Kepulauan Harus Disusun Berbasis Realitas dan Keadilan Geografis

Politik dan Keamanan28 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Harus Disusun Berbasis Realitas dan Keadilan Geografis

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan perlu disusun dengan menjadikan kondisi geografis sebagai dasar utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Menurut Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Hendry Munief, daerah yang wilayahnya tersebar di banyak pulau menghadapi beban pelayanan dan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah daratan.

Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara Harus Perkuat Pertahanan Udara dan Pacu Ekonomi Lokal

Politik dan Keamanan28 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara Harus Perkuat Pertahanan Udara dan Pacu Ekonomi Lokal

PARLEMENTARIA, Bandung - Komisi I DPR RI mendorong optimalisasi fungsi ganda Pangkalan Udara (Lanud) Husein Sastranegara di Kota Bandung, Jawa Barat, pasca reaktivasi rute penerbangan sipil di bandara tersebut.

Kunjungi Bangka Belitung, Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Tingginya Potensi Perikanan Laut

Politik dan Keamanan28 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Kunjungi Bangka Belitung, Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Tingginya Potensi Perikanan Laut

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (28/6/2026). Hal ini dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan RUU tersebut.

Serap Aspirasi di Manado, Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Ketimpangan Pembangunan

Politik dan Keamanan28 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi di Manado, Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Ketimpangan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Manado – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada hari Jumat (28/8/2026). Kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti Surat Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang penataan daerah otonomi baru, sekaligus menyerap aspirasi pemerintah daerah, akademisi, dan pendidik terkait percepatan pembangunan wilayah kepulauan.

Lanud Sulaiman Bandung Harus Menjadi Center of Excellent Hasilkan Personel Terbaik

Politik dan Keamanan28 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Lanud Sulaiman Bandung Harus Menjadi Center of Excellent Hasilkan Personel Terbaik

PARLEMENTARIA, Bandung - Wakil Ketua Komisi I Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai perlunya peningkatan infrastruktur, kenaikan status pangkalan, serta penambahan personel TNI Angkatan Udara (TNI AU) di wilayah Bandung. Langkah strategis tersebut mendesak dilakukan guna mengikuti perkembangan zaman yang semakin kompleks.

HUT ke-81 DPR, Baleg Berhasil Rampungkan Berbagai UU Penuhi Kebutuhan Publik

Politik dan Keamanan28 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

HUT ke-81 DPR, Baleg Berhasil Rampungkan Berbagai UU Penuhi Kebutuhan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Menandai momentum Hari Ulang Tahun ke-81 DPR RI, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan menegaskan kembali komitmennya dalam menghadirkan produk legislasi yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas.

Kunjungi Lanud Sulaiman Bandung, Komisi I Tekankan Pentingnya Modernisasi Fasilitas Pendukung

Politik dan Keamanan28 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Kunjungi Lanud Sulaiman Bandung, Komisi I Tekankan Pentingnya Modernisasi Fasilitas Pendukung

PARLEMENTARIA, Bandung - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan pentingnya modernisasi fasilitas pendukung, termasuk alutsista bagi TNI AU, untuk benar-benar menjamin keamanan nasional. Hal ini diungkapkannya dalam kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI di Lanud Sulaiman, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/8/2026).

Komisi II Usul Komite Badan Bank Tanah Cukup Dijabat Menteri ATR/BPN

Politik dan Keamanan28 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Usul Komite Badan Bank Tanah Cukup Dijabat Menteri ATR/BPN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah agar efektivitas koordinasi kinerja dapat ditingkatkan. Sorotan ini mengemuka setelah diketahui Badan Bank Tanah selama ini belum pernah menggelar rapat komite bersama Menteri ATR/BPN, Menkeu, dan Menteri Pekerjaan Umum sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Padahal, kelancaran koordinasi komite sangat menentukan eksekusi kebijakan dan penyelesaian hambatan di lapangan.

Keberanian Pimpinan DPR dalam RUU Perampasan Aset Sejalan Visi Presiden Hadirkan Pemerintahan Bersih

Politik dan Keamanan28 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Keberanian Pimpinan DPR dalam RUU Perampasan Aset Sejalan Visi Presiden Hadirkan Pemerintahan Bersih

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Bahtra Banong mengapresiasi keberanian para Pimpinan DPR RI, khususnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dalam mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. Bahtra menilai keberanian tersebut merupakan bukti nyata komitmen, integritas, dan tanggung jawab seorang kader terbaik yang memandang jabatan sebagai amanah.