•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Kerja Sama Indonesia-India Harus Bermanfaat Nyata bagi Rakyat, DPR Berperan Penting Mengawal

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Kerja Sama Indonesia-India Harus Bermanfaat Nyata bagi Rakyat, DPR Berperan Penting Mengawal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong agar hubungan Indonesia dan India tidak hanya diwujudkan melalui peningkatan kerja sama antarpemerintah, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat kedua negara. Menurutnya, parlemen memiliki peran penting dalam mendukung penguatan kemitraan strategis Indonesia dan India.

7 Juli 2026

DPR Dukung Penguatan Kerja Sama Strategis Indonesia–India, Sambut Baik Visi Gangga-Mahakam

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

DPR Dukung Penguatan Kerja Sama Strategis Indonesia–India, Sambut Baik Visi Gangga-Mahakam

PARLEMENTARIA, Jakarta– Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI siap mendukung penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan India, termasuk berbagai kesepakatan yang telah dibangun kedua negara. Komitmen itu disampaikan usai menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Gedung DPR RI bersama Presiden Prabowo Subianto.

Evaluasi Distribusi Penempatan PPAT Demi Perkuat Pelayanan Pertanahan

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Evaluasi Distribusi Penempatan PPAT Demi Perkuat Pelayanan Pertanahan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi dan produktivitas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ditegaskannya, evaluasi tersebut penting agar penempatan PPAT sesuai dengan kebutuhan pelayanan di setiap daerah sehingga masyarakat memperoleh layanan pertanahan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas.

Komisi II Minta ATR/BPN RI Kaji Pembentukan UU PPAT

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Minta ATR/BPN RI Kaji Pembentukan UU PPAT

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI) mengkaji usulan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT) terkait dihadirkannya Undang-Undang tersendiri tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini dalam rangka untuk peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di masa depan yang lebih bertanggung jawab, terstandardisasi dan berkeadilan.

Serap Masukan di Jatim, Baleg Pastikan Penuhi Unsur Meaningful Participation RUU Penyadapan

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Serap Masukan di Jatim, Baleg Pastikan Penuhi Unsur Meaningful Participation RUU Penyadapan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan perlu disusun untuk memberikan kepastian hukum serta menyatukan aturan penyadapan yang selama ini tersebar di berbagai regulasi.

Hukum Seberat-beratnya Pelaku Pembunuhan Polisi Saat Operasi Berantas Narkoba

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Hukum Seberat-beratnya Pelaku Pembunuhan Polisi Saat Operasi Berantas Narkoba

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga personel Satresnarkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah, saat menjalankan operasi pemberantasan narkotika. Ia meminta Kepolisian RI mengusut tuntas kasus tersebut, menangkap seluruh pelaku, serta membongkar jaringan mafia narkotika yang diduga terlibat.

Harapan Masyarakat Saat Urus Pertanahan: Cepat, Aman, Transparan, dan Tepat Waktu

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Harapan Masyarakat Saat Urus Pertanahan: Cepat, Aman, Transparan, dan Tepat Waktu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan bahwa harapan utama masyarakat terhadap pelayanan pertanahan adalah proses yang cepat, aman, transparan, dan memiliki kepastian waktu. Untuk itu, Bahtra mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat tata kelola pelayanan agar memberikan kepastian kepada masyarakat.

Komisi I Terima Undangan Parlemen Singapura, Kawal 26 Kerja Sama Antar-Kedua Negara

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Terima Undangan Parlemen Singapura, Kawal 26 Kerja Sama Antar-Kedua Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Singapura untuk Indonesia H.E. Mr. Kwok Fook Seng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan diplomasi parlemen, tindak lanjut kerja sama bilateral Indonesia-Singapura, hingga berbagai isu strategis kawasan.

Komisi XIII Minta Komnas HAM Turun Usut Aduan Warga Rantau Bakula

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Minta Komnas HAM Turun Usut Aduan Warga Rantau Bakula

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR meminta Komnas HAM segera turun ke Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk menelusuri dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang disampaikan masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Aliansi Masyarakat Rantau Bakula. Menanggapi, Anggota Komisi XIII DPR RI Muhammad Rofiqi mengatakan, langkah tersebut menjadi tindak lanjut awal atas berbagai aduan masyarakat, mulai dari dugaan pencemaran lingkungan, persoalan tenaga kerja asing (TKA), hingga dugaan kriminalisasi terhadap warga.

Sektor Perdagangan Hingga Ketenagakerjaan, BKSAP Siap Percepat Kerja Sama Indonesia–Rumania

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Sektor Perdagangan Hingga Ketenagakerjaan, BKSAP Siap Percepat Kerja Sama Indonesia–Rumania

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyatakan Indonesia dan Rumania sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama di berbagai bidang yang saling menguntungkan dalam berbagai peluang peningkatan kerja sama bilateral, mulai dari perdagangan, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga hubungan antar parlemen.

Aturan Penyadapan Akan Disatukan dalam Satu RUU, Baleg DPR RI Himpun Masukan

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Aturan Penyadapan Akan Disatukan dalam Satu RUU, Baleg DPR RI Himpun Masukan

PARLEMENTARIA, Medan – Aturan mengenai penyadapan yang selama ini tersebar di beberapa undang-undang akan disatukan dalam satu payung hukum melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Langkah tersebut diharapkan dapat menghadirkan kepastian hukum sekaligus menyamakan praktik penyadapan di setiap lembaga penegak hukum.

Komisi I: Peluang Kerja Sama Diplomasi Parlemen RI-UEA Masih Sangat Besar

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I: Peluang Kerja Sama Diplomasi Parlemen RI-UEA Masih Sangat Besar

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI menerima kunjungan delegasi Parlemen Uni Emirat Arab (UEA) yang dipimpin Yang Mulia Ali Rashid Al Nuaimi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menjelaskan pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi parlemen sekaligus mendorong peningkatan hubungan strategis antara Indonesia dan UEA.