•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Komisi XIII DPR Minta BPIP Perkuat 'Research-Based' dalam Peta Jalan Pancasila

Politik dan Keamanan14 April 2026

Komisi XIII DPR Minta BPIP Perkuat 'Research-Based' dalam Peta Jalan Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya memberikan catatan mendalam terkait metodologi pembinaan ideologi Pancasila dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia menekankan agar BPIP beralih dari pendekatan yang bersifat asumtif menuju pendekatan ilmiah (scientific approach) yang berbasis riset dalam menyusun peta jalan dan kebijakan.

14 April 2026

RUU SDI Potensi Hasilkan Data Rujukan Utama Pembangunan

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

RUU SDI Potensi Hasilkan Data Rujukan Utama Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengungkapkan bila Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) dirancang untuk bisa menghasilkan Data Dasar Nasional (DDN) sebagai rujukan utama perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan bahwa SDI betul-betul berasaskan keterpaduan, kedaulatan, desentralisasi interoperabilitas, rekognisi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan data.

Indonesia Harus Aktif Redam Konflik Pasca Diplomasi AS-Iran Gagal

Politik dan Keamanan13 April 2026

Politik dan Keamanan

Indonesia Harus Aktif Redam Konflik Pasca Diplomasi AS-Iran Gagal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti kegagalan upaya diplomasi internasional dalam meredam eskalasi konflik di Timur Tengah yang hingga kini terus meluas dan berdampak pada stabilitas global. Ia mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil peran lebih aktif untuk deeskalasi melalui jalur diplomasi internasional.

Otsus Papua Harus Tetap Berpihak pada Orang Asli Papua

Politik dan Keamanan13 April 2026

Politik dan Keamanan

Otsus Papua Harus Tetap Berpihak pada Orang Asli Papua

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Kamarudin Watubun mengingatkan agar kebijakan afirmasi dalam Otonomi Khusus (Otsus) Papua tetap berpihak pada Orang Asli Papua (OAP) dan tidak menyimpang dari tujuan awal pembentukannya. Ia menekankan bahwa salah satu tujuan utama Otsus Papua adalah memberikan afirmasi kepada OAP. Namun, ia mengkhawatirkan implementasi di lapangan justru tidak sepenuhnya berpihak kepada kelompok yang seharusnya dilindungi.

Amelia Anggraini Dorong Sanksi Keras untuk Israel Usai Insiden TNI di Lebanon

Politik dan Keamanan13 April 2026

Politik dan Keamanan

Amelia Anggraini Dorong Sanksi Keras untuk Israel Usai Insiden TNI di Lebanon

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi tegas atas serangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon. Pasalnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius hukum humaniter internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi.

BPIP Diminta Manfaatkan Teknologi untuk Diseminasi Pancasila

Politik dan Keamanan13 April 2026

Politik dan Keamanan

BPIP Diminta Manfaatkan Teknologi untuk Diseminasi Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti lemahnya pemanfaatan teknologi komunikasi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat. Ia menilai BPP belum maksimal dalam menggunakan kewenangan dan alat teknologi modern untuk menjangkau masyarakat secara meluas. Menurutnya, hal ini menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila masih mandek pada level sekadar ‘tahu’, belum sampai pada level ‘berpengetahuan’.

Amelia Anggraini Serukan Sanksi Tegas Israel atas Serangan terhadap TNI di Lebanon

Politik dan Keamanan13 April 2026

Politik dan Keamanan

Amelia Anggraini Serukan Sanksi Tegas Israel atas Serangan terhadap TNI di Lebanon

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendorong komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi tegas atas serangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius hukum humaniter internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi.

Pengaturan KUHP 2023 Tegaskan Perlindungan Hak dan Ketertiban Publik

Politik dan Keamanan13 April 2026

Politik dan Keamanan

Pengaturan KUHP 2023 Tegaskan Perlindungan Hak dan Ketertiban Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan bahwa pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah dirumuskan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan ketertiban publik.

Miris Penipuan Rekrutmen ASN, Mardani Dorong Pemda Contoh Pola Job Fair DKI

Politik dan Keamanan13 April 2026

Politik dan Keamanan

Miris Penipuan Rekrutmen ASN, Mardani Dorong Pemda Contoh Pola Job Fair DKI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera merasa miris dengan kasus penipuan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memakan banyak korban di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ia mendorong Pemerintah bersama pihak berwajib membongkar semua sindikat penipuan rekrutmen ASN.

Komisi XIII Soroti Lemahnya Pengawasan Keimigrasian di Perbatasan Kalimantan Barat

Politik dan Keamanan13 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Soroti Lemahnya Pengawasan Keimigrasian di Perbatasan Kalimantan Barat

PARLEMENTARIA, Pontianak - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara menyoroti berbagai kendala dalam pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan. Hal ini termasuk kondisi pos lintas batas serta aktivitas pengawasan di kawasan perbatasan Indonesia.

Kinerja Kejaksaan Lebih Progresif dan Berdampak Langsung bagi Keuangan Negara

Politik dan Keamanan13 April 2026

Politik dan Keamanan

Kinerja Kejaksaan Lebih Progresif dan Berdampak Langsung bagi Keuangan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, memberikan apresiasi bagi Jaksa Agung RI ST Burhanuddin atas capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang berhasil menyetor Rp11,42 triliun ke kas negara.

Rieke Diah Pitaloka Soroti Penguatan Sistem Keimigrasian Sebagai Pilar Pertahanan Negara

Politik dan Keamanan13 April 2026

Politik dan Keamanan

Rieke Diah Pitaloka Soroti Penguatan Sistem Keimigrasian Sebagai Pilar Pertahanan Negara

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Anggota komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, menegaskan pentingnya perubahan perspektif terhadap sistem keimigrasian di Indonesia dan keimigrasian tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai layanan administratif, melainkan bagian integral dari sistem pertahanan negara. Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah membangun pemahaman bahwa fungsi keimigrasian berkaitan langsung dengan kedaulatan nasional.