•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Cindy Monica Salurkan Bantuan Internet untuk Sekolah Pelosok di Lima Puluh Kota

Politik dan Keamanan11 Mei 2026

Cindy Monica Salurkan Bantuan Internet untuk Sekolah Pelosok di Lima Puluh Kota

PARLEMENTARIA, Lima Puluh Kota – Anggota Komisi II DPR RI Cindy Monica menunjukkan kepeduliannya terhadap pemerataan akses pendidikan dengan menyalurkan bantuan perangkat internet Starlink untuk SD Negeri 04 Simpang Kapuak di Jorong Kubang Balambak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Kamis (7/5/2026).

11 Mei 2026

Abdullah: Tidak Ada yang Kebal Hukum dalam Kasus Konten Rasis

Politik dan Keamanan11 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Abdullah: Tidak Ada yang Kebal Hukum dalam Kasus Konten Rasis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum dalam kasus tindakan rasis, termasuk apabila pelaku memiliki latar belakang keluarga aparat penegak hukum.

Maruli Siahaan: Penegakan Hukum Wajib Junjung HAM dalam Dugaan Pemukulan Terdakwa Kasus Indramayu

Politik dan Keamanan10 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan: Penegakan Hukum Wajib Junjung HAM dalam Dugaan Pemukulan Terdakwa Kasus Indramayu

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti serius dugaan adanya praktik kekerasan dalam proses penyidikan pada kasus pembunuhan satu keluarga di Paoman, Indramayu, yang kini tengah menjadi perhatian publik nasional. Diketahui, kasus tersebut mencuat setelah terdakwa Ririn Rifanto dalam persidangan mengaku mengalami penyiksaan selama proses pemeriksaan hingga dipaksa mengakui perbuatan yang menurutnya tidak dilakukan.

Benny Utama Dorong Pengelolaan Potensi Nagari Galugua untuk Kesejahteraan Warga

Politik dan Keamanan10 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Benny Utama Dorong Pengelolaan Potensi Nagari Galugua untuk Kesejahteraan Warga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kunjungan reses ke wilayah pelosok berperan penting demi memastikan aspirasi masyarakat di daerah dapat terserap langsung, terutama terkait potensi ekonomi lokal yang belum tergarap optimal. Di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, masyarakat menyampaikan harapan agar potensi sumber daya alam setempat dapat dikelola lebih baik untuk mendorong kesejahteraan warga.

Legislator Ingatkan Potensi Multitafsir Lampiran Perpres soal Ekstremisme

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Ingatkan Potensi Multitafsir Lampiran Perpres soal Ekstremisme

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti potensi multitafsir dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 terkait definisi dan ruang lingkup ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Menurutnya, sejumlah poin dalam aturan tersebut berisiko memunculkan labelisasi yang tidak objektif terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Legislator Dorong Pengakuan Konstitusional Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Dorong Pengakuan Konstitusional Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Denpasar — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Bali guna menyerap masukan langsung terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Kunjungan ini krusial mengingat Bali memiliki struktur sosial masyarakat adat yang sangat stabil dan telah diakui secara tradisional namun masih kerap menghadapi tantangan dalam sinkronisasi regulasi nasional.

Cegah Tumpang Tindih, Baleg Integrasikan RUU Masyarakat Adat dengan Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Cegah Tumpang Tindih, Baleg Integrasikan RUU Masyarakat Adat dengan Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Denpasar — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong terciptanya tertib administrasi melalui sinkronisasi antara RUU Masyarakat Adat dan RUU Satu Data Indonesia. Integrasi ini dinilai mendesak untuk menyelesaikan persoalan sengketa wilayah dan ketidakpastian status hukum yang sering menimpa masyarakat adat akibat perbedaan data antara pusat dan daerah.

Tak Ada Kompromi bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Tak Ada Kompromi bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah lembaga pendidikan dinilai menjadi alarm serius bagi sistem perlindungan anak di Indonesia. Penanganan hukum terhadap pelaku diminta dilakukan secara tegas tanpa kompromi, termasuk memastikan tidak ada perlindungan bagi tersangka yang diduga melarikan diri.

Susun RUU Masyarakat Adat, Baleg DPR RI Serap Aspirasi 'Meaningful Participation' di Bali

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Susun RUU Masyarakat Adat, Baleg DPR RI Serap Aspirasi 'Meaningful Participation' di Bali

PARLEMENTARIA, Bali — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat di Provinsi Bali, Kamis (7/5/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan langsung atau meaningful participation dari masyarakat lokal guna memastikan poin-poin krusial dalam perlindungan masyarakat adat terakomodasi dalam legislasi nasional.

Baleg Himpun Masukan dari Akademisi dan Masyarakat Adat Minang

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Himpun Masukan dari Akademisi dan Masyarakat Adat Minang

PARLEMENTARIA, Padang — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Shadiq Pasadigoe, menilai sejatinya penerapan hukum adat di Sumatera Barat relatif tidak menghadapi banyak kendala dibandingkan daerah lain. Hal ini karena nilai-nilai adat telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Baleg Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, Tekankan Kepastian Hukum dan Kearifan Lokal

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, Tekankan Kepastian Hukum dan Kearifan Lokal

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia. Menurut Bob Hasan, masyarakat adat merupakan entitas yang telah ada jauh sebelum terbentuknya negara, dengan sistem nilai, karakter, dan batas-batas wilayah yang jelas.

Sampaikan Keterangan di Sidang MK, DPR Tegaskan UU Pesantren Tidak Bertentangan dengan UUD 1945

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Sampaikan Keterangan di Sidang MK, DPR Tegaskan UU Pesantren Tidak Bertentangan dengan UUD 1945

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI sekaligus Tim Kuasa Hukum DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak bertentangan dengan UUD 1945.