Berita Korpolkam

Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Harus Dilakukan secara Transparan dan Akuntabel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendukung penuh rencana pemerintah menjual Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Ki Hajar Dewantara yang merupakan kapal latih milik TNI Angkatan Laut (TNI AL).

22 Agustus 2026

Pemerintah Harus Ambil Alih Penanganan Karhutla, Pemangkasan Anggaran Jangan Jadi Alasan

Pemerintah Harus Ambil Alih Penanganan Karhutla, Pemangkasan Anggaran Jangan Jadi Alasan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi ll DPR RI, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra. Ia menilai penanganan karhutla membutuhkan mobilisasi sumber daya secara maksimal dan tidak bisa lagi hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah.

Aturan Pengangkutan Barang Jangan Hanya Bagus di Atas Kertas, Pastikan Implementasi di Lapangan

Aturan Pengangkutan Barang Jangan Hanya Bagus di Atas Kertas, Pastikan Implementasi di Lapangan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal merespons langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menyiapkan aturan mengenai layanan pengantaran barang dan makanan oleh ojek online (ojol).

Komisi XIII Dorong Satu Standar dan Satu Data Perkuat Profesi Kurator

Komisi XIII Dorong Satu Standar dan Satu Data Perkuat Profesi Kurator

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong penguatan standar profesi serta integrasi data kepailitan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator dan Pengurus. Menurutnya, kedua aspek tersebut penting untuk membangun tata kelola profesi kurator yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Pengaturan OTT dalam RUU Penyiaran Tidak Akan Hambat Investasi di Dunia Digital

Pengaturan OTT dalam RUU Penyiaran Tidak Akan Hambat Investasi di Dunia Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI masih mengkaji ketentuan mengenai platform digital media Over-the-Top (OTT) dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Pembahasan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan pergeseran kebiasaan masyarakat dalam menikmati informasi serta konten audio visual melalui platform digital.

Istilah Asing dalam RUU Penyiaran Harus Disesuaikan ke dalam Bahasa Indonesia

Istilah Asing dalam RUU Penyiaran Harus Disesuaikan ke dalam Bahasa Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan mempertanyakan padanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam RUU Penyiaran, beberapa di antaranya adalah istilah over the top (OTT) dan user generated content (UGC). Pertanyaan tersebut dilontarkannya dalam rapat Panitia Kerja Harmonisasi RUU Penyiaran di ruang rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).

Legislator Dukung Perlindungan Profesi Kurator

Legislator Dukung Perlindungan Profesi Kurator

PARLEMENTARIA, Surabaya – Sistem digital terintegrasi dan database tunggal dinilai penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus mendukung pelaksanaan profesi kurator. Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong penguatan sistem tersebut melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator.

21 Agustus 2026

RUU Penyiaran Diharapkan Lindungi Kreator Digital dan Masyarakat

RUU Penyiaran Diharapkan Lindungi Kreator Digital dan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi DPR RI Putra Nababan berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran tidak membatasi ruang kreativitas para kreator digital. Sebaliknya, regulasi tersebut menurutnya, perlu memberikan perlindungan sekaligus menciptakan keadilan bagi kreator dalam berkarya di ruang digital.

Fauzan Khalid Minta ATR/BPN Petakan Potensi Konflik Pertanahan Sejak Dini

Fauzan Khalid Minta ATR/BPN Petakan Potensi Konflik Pertanahan Sejak Dini

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat langkah pemetaan dan identifikasi terhadap berbagai persoalan pertanahan yang berpotensi memicu sengketa dan konflik.

Kang Aher Desak ATR/BPN Percepat Pelepasan HPL Lahan Transmigrasi Pelalawan Riau

Kang Aher Desak ATR/BPN Percepat Pelepasan HPL Lahan Transmigrasi Pelalawan Riau

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menuntaskan sengketa lahan sekaligus merealisasikan pelepasan Hak Pengelolaan (HPL) seluas 400 hektare bagi masyarakat transmigran Kuala Tolam, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Komisi XIII Dukung Perkuat Perlindungan Hukum bagi Kurator dalam RUU Profesi Kurator

Politik dan Keamanan20 Agustus 2026

Komisi XIII Dukung Perkuat Perlindungan Hukum bagi Kurator dalam RUU Profesi Kurator

PARLEMENTARIA, Surabaya – Komisi XIII DPR RI mendukung penguatan perlindungan hukum bagi kurator dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator. Perlindungan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum kepada kurator dalam menjalankan tugas secara profesional dan beritikad baik, tanpa memberikan kekebalan hukum terhadap potensi penyalahgunaan wewenang.

Abdullah Desak Ungkap Aktor Intelektual dan Telusuri Aliran Uang Sindikat Pemalsu Meterai