Berita Korpolkam

Komisi XIII Libatkan Ombudsman Investigasi Kisruh Surat Dukungan Utama SDUWHV

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyoroti kisruh perebutan Surat Dukungan Utama Working and Holiday Visa (SDUWHV) atau yang dikenal sebagai war SDUWHV yang terjadi dalam sistem imigrasi. Sugiat menyampaikan bahwa mekanisme seleksi SDUWHV tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau layaknya undian cepat. Menurutnya, kebijakan imigrasi adalah bagian dari kebijakan negara yang berkaitan langsung dengan kepentingan Indonesia di luar negeri.

9 April 2026

Baleg DPR Dorong Pembentukan Badan Otoritatif Satu Data Indonesia

Baleg DPR Dorong Pembentukan Badan Otoritatif Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya pembentukan badan otoritatif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Menurutnya, keberadaan lembaga khusus tersebut menjadi kunci dalam memastikan integrasi, akurasi, dan validitas data nasional.

Sahkan RUU Satu Data: Kalau Data Salah, Output Pembangunan Juga akan Salah

Sahkan RUU Satu Data: Kalau Data Salah, Output Pembangunan Juga akan Salah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyebutkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia perlu segera disahkan mengingat pentingnya penggunaan data sebagai elemen fundamental proses pengambilan keputusan negara. Ia turut menyoroti dampak penggunaan data terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan pemerintah.

Soroti Batasan Penyitaan dalam RUU Perampasan Aset

Soroti Batasan Penyitaan dalam RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menyoroti pentingnya pengaturan batasan penyitaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Hal tersebut disampaikan saat menerima masukan dari kalangan mahasiswa dalam forum diskusi di Ruang Rapat Komisi III, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

RUU Satu Data Indonesia Solusi Ketidaksinkronan Data Bansos

RUU Satu Data Indonesia Solusi Ketidaksinkronan Data Bansos

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menyoroti masih maraknya ketidaksinkronan data bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Ia menilai, perbedaan data antar kementerian dan lembaga menjadi salah satu persoalan utama yang ingin diselesaikan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.

Aher Minta BPN Perkuat Perlindungan Aset Pemerintah dari Mafia Tanah

Aher Minta BPN Perkuat Perlindungan Aset Pemerintah dari Mafia Tanah

PARLEMENTARIA, Kota Tangerang - Penyelamatan aset pemerintah dari ancaman mafia tanah menjadi salah satu perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Selasa (7/4/2026). Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menilai Kementerian ATR/BPN dan perangkat dibawahnya harus mengambil peran yang lebih kokoh agar aset negara dan pemerintah daerah tidak mudah dipermainkan melalui sengketa pertanahan.

Fauzan Khalid Dorong Percepatan Layanan Digital dan Sertifikasi Tanah Wakaf

Fauzan Khalid Dorong Percepatan Layanan Digital dan Sertifikasi Tanah Wakaf

PARLEMENTARIA, Tangerang - Inovasi layanan pertanahan berbasis digital dinilai menjadi langkah penting untuk memudahkan masyarakat menjangkau layanan kantor pertanahan secara lebih cepat, transparan, dan efisien. Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid mengapresiasi pelaksanaan digitalisasi layanan pertanahan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Banten.

Habib Aboe: Arogansi Presiden AS Buat Situasi Global di Ambang Ketidakpastian

Habib Aboe: Arogansi Presiden AS Buat Situasi Global di Ambang Ketidakpastian

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Aboe Bakar Al-Habsyi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ia menilai situasi global saat ini berada di ambang ketidakpastian yang berbahaya dan menyerukan penghentian segera segala bentuk agresi.

Junjung Tinggi Praduga Tak Bersalah, RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Abuse of Power Aparat

Junjung Tinggi Praduga Tak Bersalah, RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Abuse of Power Aparat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menerima masukan dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) yang diselenggarakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. RDPU ini berlangsung di ruang rapat Komisi III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Banyak Perkara Menumpuk di Kanwil, Perkuat Kewenangan Kantah Setingkat Eselon II

Banyak Perkara Menumpuk di Kanwil, Perkuat Kewenangan Kantah Setingkat Eselon II

PARLEMENTARIA, Tangerang - Keterbatasan kewenangan Kantor Pertanahan (Kantah) dinilai menjadi salah satu persoalan klasik yang terus berulang dalam penyelesaian urusan agraria di berbagai daerah. Kondisi tersebut disebut berpotensi menimbulkan penumpukan perkara di tingkat kantor wilayah (Kanwil) dan menghambat percepatan investasi.

Anggota Komisi II Dukung BPSDM ATR/BPN Cetak SDM Unggul

Anggota Komisi II Dukung BPSDM ATR/BPN Cetak SDM Unggul

PARLEMENTARIA, Kota Bogor – Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menegaskan pentingnya peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai “rahim” bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Perubahan Tata Ruang Tak Terkendali Ancam Masa Depan Ketahanan Pangan