•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Komisi II Tekankan Pentingnya Legalitas Lahan dan Peningkatan Sarpras ATR/BPN Palu

Politik dan Keamanan27 April 2026

Komisi II Tekankan Pentingnya Legalitas Lahan dan Peningkatan Sarpras ATR/BPN Palu

PARLEMENTARIA, Palu - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong Kementerian ATR/BPN dalam menerbitkan sertifikat lahan. Ia menilai pemenuhan legalitas lahan penting dilakukan untuk mencegah permasalahan di kemudian hari.

27 April 2026

Legislator Dorong GTRA Tertibkan Perusahaan yang Tak Ada HGU

Politik dan Keamanan27 April 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Dorong GTRA Tertibkan Perusahaan yang Tak Ada HGU

PARLEMENTARIA, Palu — Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur mengatakan bahwa persoalan tanah di Provinsi Sulawesi Tengah bukan sekedar persoalan administratif melainkan menyangkut keadilan untuk masyarakat. Dimana banyak perusahaan beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

Aparat Jangan Ragu Sikat Miras Berkedok Tradisi di NTT!

Politik dan Keamanan25 April 2026

Politik dan Keamanan

Aparat Jangan Ragu Sikat Miras Berkedok Tradisi di NTT!

PARLEMENTARIA, Kupang - Komisi III DPR RI menyoroti kasus pembunuhan dan kekerasan seksual dari berbagai tindakan pidana. Menurut Komisi III persoalan tersebut sering kali bermula dari kebiasaan mengonsumsi minuman keras (miras) oplosan.

NTT Jadi Daerah Perbatasan, Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru Harus Diperhatikan

Politik dan Keamanan25 April 2026

Politik dan Keamanan

NTT Jadi Daerah Perbatasan, Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru Harus Diperhatikan

PARLEMENTARIA, Kupang - Berlakunya KUHP dan KUHAP baru di tahun 2026 ini rupanya masih menyisakan pekerjaan rumah di lapangan. Hal inilah yang menjadi sorotan utama Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Ma'ruf Sulaiman.

Modus Debt Collector Tipu Layanan Darurat, Legislator Minta Pelaku Dipidanakan

Politik dan Keamanan25 April 2026

Politik dan Keamanan

Modus Debt Collector Tipu Layanan Darurat, Legislator Minta Pelaku Dipidanakan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Praktik penagihan utang oleh pihak ketiga atau debt collector harus ditindak tegas. Pasalnya, belakangan praktik tersebut diketahui telag banyak merugikan banyak pihak. Teranyar, debt collector menipu layanan ambulans dan pemadam kebakaran (damkar) untuk mendatangi rumah debitur di sejumlah daerah.

Desak Penanganan Komprehensif, Legislator Soroti Darurat TPPO dan Narkotika di NTT

Politik dan Keamanan25 April 2026

Politik dan Keamanan

Desak Penanganan Komprehensif, Legislator Soroti Darurat TPPO dan Narkotika di NTT

PARLEMENTARIA, Kupang - Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menyoroti tingginya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), prostitusi anak online, hingga maraknya penyelundupan narkotika di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menekankan, perlunya sinergi kuat antarlembaga untuk memutus mata rantai kejahatan transnasional dan eksploitasi di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga ini.

Komisi XIII DPR Dorong Penguatan Layanan HAM dan Kelembagaan di Maluku Utara

Politik dan Keamanan25 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII DPR Dorong Penguatan Layanan HAM dan Kelembagaan di Maluku Utara

PARLEMENTARIA, Ternate - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan sejumlah catatan penting dalam Rapat Dengar Pendapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Ternate, Maluku Utara, Kamis (23/4/2026). Dalam keterangannya, ia menegaskan komitmen Komisi XIII untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta peningkatan layanan kelembagaan di daerah.

Sudah Jadi Masalah Struktural, Persoalan Agraria di Kalteng Bukan Konflik Lahan Biasa

Politik dan Keamanan25 April 2026

Politik dan Keamanan

Sudah Jadi Masalah Struktural, Persoalan Agraria di Kalteng Bukan Konflik Lahan Biasa

PARLEMENTARIA, Palangkaraya - Komisi II DPR RI menilai persoalan agraria di Kalimantan Tengah bukan sekadar konflik lahan biasa, melainkan masalah struktural yang berkaitan dengan ketimpangan penguasaan sumber daya agraria.

Masih Ada Persoalan Serius terkait Izin Tinggal Ilegal dan Aktivitas WNA di Morowali

Politik dan Keamanan25 April 2026

Politik dan Keamanan

Masih Ada Persoalan Serius terkait Izin Tinggal Ilegal dan Aktivitas WNA di Morowali

PARLEMENTARIA, Morowali - Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti kinerja pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan serius, terutama terkait meningkatnya pelanggaran izin tinggal dan aktivitas WNA di kawasan industri.

Reforma Agraria Tersendat, Komisi II DPR Desak Pemetaan Lahan PT Timah

Politik dan Keamanan25 April 2026

Politik dan Keamanan

Reforma Agraria Tersendat, Komisi II DPR Desak Pemetaan Lahan PT Timah

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mendorong percepatan pemetaan lahan eks tambang PT Timah di Bangka Belitung agar reforma agraria dapat segera berjalan dan masyarakat memperoleh kepastian hak atas tanah. Pernyataan itu disampaikannya usai memimpin rapat dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, jajaran ATR/BPN Kantor Wilayah Bangka Belitung dan stakeholder terkait di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Rabu (22/04/2026).

Penerapan KUHP dan KUHAP Baru di NTB Berjalan Baik, Koordinasi Humanis Antarlembaga

Politik dan Keamanan25 April 2026

Politik dan Keamanan

Penerapan KUHP dan KUHAP Baru di NTB Berjalan Baik, Koordinasi Humanis Antarlembaga

PARLEMENTARIA, Mataram - Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, mengapresiasi implementasi awal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, penerapan regulasi tersebut sejauh ini berjalan cukup baik, ditopang oleh koordinasi yang harmonis antarlembaga penegak hukum.

GTRA dan Satgas PKA Harus Tertibkan Perusahaan yang Belum Miliki HGU

Politik dan Keamanan25 April 2026

Politik dan Keamanan

GTRA dan Satgas PKA Harus Tertibkan Perusahaan yang Belum Miliki HGU

PARLEMENTARIA, Palu - Anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola mengatakan bahwa masih banyak konflik agraria di Provinsi Sulawesi Tengah yang harus diselesaikan. Untuk itu Ia mendorong peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dengan Satgas PKA (Penyelesaian Konflik Agraria) yang telah dibentuk untuk menertibkan perusahaan yang belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU).