RUU Perampasan Aset

104 artikel dengan tag ini

KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN HARRY PONTO/PERADI SAI DAN HERMANSYAH DULAIMI/DPN PERADI

Politik dan Keamanan13 Juli 2026

Politik dan Keamanan

KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN HARRY PONTO/PERADI SAI DAN HERMANSYAH DULAIMI/DPN PERADI

13 Juli 2026

KOMISI III - RDPU DENGAN DR. DIDI SUNARDI & SENAT MAHASISWA UIN JAKARTA TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET

Politik dan Keamanan13 Juli 2026

Politik dan Keamanan

KOMISI III - RDPU DENGAN DR. DIDI SUNARDI & SENAT MAHASISWA UIN JAKARTA TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET

RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas

Politik dan Keamanan12 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung merespons narasi dan infografis yang beredar belakangan ini yang menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tantang Perampasan Aset dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Komisi III Antisipasi Abuse of Power dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan12 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Antisipasi Abuse of Power dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan kalangan akademisi. Dalam forum tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan pentingnya mengantisipasi potensi penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dalam penerapan regulasi tersebut.

Gus Falah Dorong Tata Kelola Aset Rampasan Diatur Lebih Efektif dalam RUU PA

Politik dan Keamanan12 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Gus Falah Dorong Tata Kelola Aset Rampasan Diatur Lebih Efektif dalam RUU PA

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI terus mematangkan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset (PA) Terkait Tindak Pidana dengan memberikan perhatian pada efektivitas pengelolaan aset hasil kejahatan. Dalam pembahasan RUU, Komisi III menilai regulasi tersebut tidak hanya harus mengatur mekanisme penyitaan dan perampasan aset, tetapi juga menjamin kepastian pengelolaan hingga konversi aset menjadi penerimaan negara agar tidak mengalami penyusutan nilai.

RUU Perampasan Aset Harus Utamakan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perampasan Aset Harus Utamakan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus mengedepankan prinsip kehati-hatian agar mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, regulasi tersebut tidak boleh disusun secara tergesa-gesa hingga berpotensi bertentangan dengan aturan hukum lain, termasuk aspek hak asasi manusia (HAM).

Tidak Hanya Tipikor, RUU Perampasan Aset Juga Harus Mampu Sasar Kasus Judol

Politik dan Keamanan8 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Tidak Hanya Tipikor, RUU Perampasan Aset Juga Harus Mampu Sasar Kasus Judol

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti kemungkinan penerapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak hanya untuk tindak pidana korupsi, tetapi juga terhadap tindak pidana lain, terutama judi online. Menurutnya, perlu ada kajian lebih lanjut agar instrumen hukum tersebut mampu menjangkau kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime).

RUU Perampasan Aset Harus Tetap Perhatikan Aspek Hukum Perdata

Politik dan Keamanan8 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perampasan Aset Harus Tetap Perhatikan Aspek Hukum Perdata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak dapat hanya dilihat dari perspektif hukum pidana. Menurutnya, pengaturan tersebut juga harus mempertimbangkan aspek hukum perdata, khususnya terkait status kepemilikan suatu harta.

Legislator Dorong Harmonisasi Regulasi dalam RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan8 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Dorong Harmonisasi Regulasi dalam RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menyoroti pentingnya sinkronisasi berbagai regulasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Menurutnya, harmonisasi aturan menjadi aspek penting agar implementasi undang-undang nantinya berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih.

Perampasan Aset Harus Melalui Mekanisme Hukum yang Jelas, Terukur, dan Bertanggung Jawab

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Perampasan Aset Harus Melalui Mekanisme Hukum yang Jelas, Terukur, dan Bertanggung Jawab

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai harus mampu menjamin perlindungan hak warga negara. Karena itu, semangat memperkuat pemberantasan kejahatan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum dan kepastian hukum.

Pengaturan RUU Perampasan Aset Jangan Abaikan Perlindungan Hak Warga Negara

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Pengaturan RUU Perampasan Aset Jangan Abaikan Perlindungan Hak Warga Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Barends, menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme perampasan aset dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, pengaturan yang disusun harus mampu mendukung upaya pemulihan aset hasil kejahatan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip due process of law dan perlindungan hak warga negara.

Legislator Minta RUU Perampasan Aset Perjelas Tindak Lanjut Hasil Penelusuran

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Minta RUU Perampasan Aset Perjelas Tindak Lanjut Hasil Penelusuran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pembahasan RUU Perampasan Aset harus menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi aparat penegak hukum (APH) dalam menindaklanjuti hasil penelusuran aset. Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menilai kejelasan mekanisme tersebut penting agar upaya pemulihan kerugian negara dapat berjalan lebih efektif.