Pencarian Lanjutan

Gelar Evaluasi di Makkah, Timwas Haji DPR Apresiasi Kesiapan Armuzna dan Soroti Fasilitas Pemondokan

Parlementaria, MAKKAH – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menggelar evaluasi komprehensif terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026 bersama jajaran Kementerian Haji dan Umrah di AlQim'ma Hall, Makkah, Minggu (24/5/2026). Dalam pertemuan ini Timwas DPR menyoroti sejumlah pencapaian positif sekaligus catatan perbaikan menjelang fase puncak ibadah haji.

25 Mei 2026

Penguatan RUU Satu Data Demi Pembangunan yang Tepat Sasaran

Penguatan RUU Satu Data Demi Pembangunan yang Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia untuk mengatasi persoalan data pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pengelolaan data nasional belum terintegrasi secara optimal dan sering menimbulkan ego sektoral antarinstansi.

Timwas Haji Soroti Kesejahteraan Petugas dan Kelayakan Pelayanan Jemaah di Makkah

Industri dan Pembangunan25 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Timwas Haji Soroti Kesejahteraan Petugas dan Kelayakan Pelayanan Jemaah di Makkah

PARLEMENTARIA, Makkah - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Sari Yuliati, menegaskan bahwa pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia tidak boleh mengabaikan aspek kesejahteraan petugas maupun kelayakan pelayanan jemaah.

Miliki Nilai Tambah Wisata Budaya, Komisi VI Optimis Wisata DIY Sejajar Bali

Industri dan Pembangunan

Miliki Nilai Tambah Wisata Budaya, Komisi VI Optimis Wisata DIY Sejajar Bali

PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo optimistis sektor pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mampu sejajar dengan Bali sebagai destinasi wisata internasional. Optimisme tersebut didasarkan pada kekayaan variasi produk wisata di DIY yang memiliki nilai tambah tinggi melalui warisan budaya dan sejarah yang tidak dimiliki daerah lain.

Di Balik Kekhusyukan Haji, Timwas DPR Ingatkan Negara Tak Boleh Lalai Layani Jemaah

Kesejahteraan Rakyat

Di Balik Kekhusyukan Haji, Timwas DPR Ingatkan Negara Tak Boleh Lalai Layani Jemaah

PARLEMENTARIA, MAKKAH — Menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, perhatian terhadap kualitas pelayanan jamaah kembali menjadi sorotan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengingatkan bahwa keikhlasan jemaah dalam beribadah tidak boleh dimanfaatkan dengan cara mengabaikan hak-hak dasar mereka.

Fikri Faqih Minta Relaksasi Dana BOSP Dioptimalkan untuk Dongkrak Mutu Sekolah Swasta

Kesejahteraan Rakyat

Fikri Faqih Minta Relaksasi Dana BOSP Dioptimalkan untuk Dongkrak Mutu Sekolah Swasta

PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa relaksasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) harus dioptimalkan sebagai instrumen pendorong kemajuan mutu sekolah swasta.

Belum ada Keppres, Putusan MK sudah Tepat Ibu Kota Tetap Jakarta

Belum ada Keppres, Putusan MK sudah Tepat Ibu Kota Tetap Jakarta

PARLEMENTARIA, Sukoharjo - Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid menegaskan bahwa status ibu kota negara hingga saat ini masih berada di Jakarta. Hal tersebut disampaikannya menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 terkait pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Fauzan Khalid Sebut LSD Sukoharjo Relatif Tak Bermasalah

Fauzan Khalid Sebut LSD Sukoharjo Relatif Tak Bermasalah

PARLEMENTARIA, Sukoharjo — Anggota Komisi II DPR Fauzan Khalid menyoroti Pengawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) oleh ATR/BPN Sukoharjo dalam kunjungan kerja spesifik ke Kantor ATR/BPN di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Jumat (22/5/2026). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa Sukoharjo dinilai tidak menghadapi persoalan besar terkait LSD karena karakter wilayahnya yang bukan daerah pertanian utama.

Ahmad Heryawan: Perlindungan Lahan Sawah Langkah Strategis Jaga Kedaulatan Pangan Nasional

Ahmad Heryawan: Perlindungan Lahan Sawah Langkah Strategis Jaga Kedaulatan Pangan Nasional

PARLEMENTARIA, Surakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan langkah strategis menjaga kedaulatan pangan nasional. Ia menekankan pangan bukan sekadar komoditas, melainkan elemen peradaban yang harus dijaga keberadaannya.

RUU Satu Data Indonesia yang Terintegrasi Libatkan Partisipasi Publik

RUU Satu Data Indonesia yang Terintegrasi Libatkan Partisipasi Publik

PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan pentingnya integrasi regulasi, penguatan keamanan data, serta keterlibatan publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Hal itu disampaikan usai Baleg DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) dan menerima berbagai masukan dari pemerintah daerah hingga kalangan akademisi di Jawa Tengah.

Gamal: Validitas dan Keamanan Data Jadi Kunci Keberhasilan Satu Data Indonesia

Industri dan Pembangunan25 Mei 2026

Gamal: Validitas dan Keamanan Data Jadi Kunci Keberhasilan Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Badan Legislasi DPR RI Gamal menekankan pentingnya Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia memiliki daya paksa yang kuat agar mampu membangun kepatuhan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam penerapan tata kelola data nasional yang terintegrasi. Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Jumat (22/5/2026).

Integrasi Hunian Rusunawa TOD Depok Harus Diimbangi Pentingnya Pengawasan Berkala

Industri dan Pembangunan

Integrasi Hunian Rusunawa TOD Depok Harus Diimbangi Pentingnya Pengawasan Berkala

PARLEMENTARIA, Depok – Di wilayah perkotaan, rumah merupakan aset penting. Namun, sayangnya, harga aset properti yang tinggi itu tidak diimbangi oleh kenaikan upah masyarakat.

Penyelesaian Kasus GRIB dan Putri Ahmad Bahar Tidak Boleh Main Hakim Sendiri

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Penyelesaian Kasus GRIB dan Putri Ahmad Bahar Tidak Boleh Main Hakim Sendiri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menilai penyelesaian kasus yang melibatkan Ormas GRIB dengan putri penulis Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitriana (33) tidak boleh dilakukan dengan cara main hakim sendiri. Menurutnya, dalam negara hukum semua pihak wajib tunduk pada hukum dan mengedepankan mekanisme hukum yang sah.

Doli Kurnia: Baleg Targetkan RUU Satu Data Indonesia Rampung Tahun Ini