E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Pendidikan|Film|APBN|Diplomasi|Kesehatan|RUU Masyarakat Adat|Piala Dunia|BBM|RUU Polri|ASN|layanan kesehatan|BUMN|Imigrasi
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 78%
Angin: 9 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Pendidikan|Film|APBN|Diplomasi|Kesehatan|RUU Masyarakat Adat|Piala Dunia|BBM|RUU Polri|ASN|layanan kesehatan|BUMN|Imigrasi
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 78%
Angin: 9 km/h
/
/
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Pendidikan|Film|APBN|Diplomasi|Kesehatan|RUU Masyarakat Adat|Piala Dunia|BBM|RUU Polri|ASN|layanan kesehatan|BUMN|Imigrasi
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 78%
Angin: 9 km/h
/
/
Berita/Industri dan Pembangunan

Integrasi Hunian Rusunawa TOD Depok Harus Diimbangi Pentingnya Pengawasan Berkala

Diterbitkan
Senin, 25 Mei 2026 11.05 WIB
Bagikan:
Integrasi Hunian Rusunawa TOD Depok Harus Diimbangi Pentingnya Pengawasan Berkala

Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi saat kunjungan kerja spesifik Komisi V ke Depok, Jawa Barat.|Foto: Mahendra

PARLEMENTARIA, Depok – Di wilayah perkotaan, rumah merupakan aset penting. Namun, sayangnya, harga aset properti yang tinggi itu tidak diimbangi oleh kenaikan upah masyarakat.

 

Dampaknya, terjadi backlog perumahan yakni kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan jumlah pasokan rumah yang tersedia. Dilansir dari Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023, backlog perumahan dikawasan Jabodetabek masih tinggi, mencapai lebih dari 2,9 juta unit.

Lihat Juga :

Sidak Pasar Depok Jaya, Komisi IX DPR Ingatkan Pemkot Depok Pengawasan Makanan Tak Boleh Kendur

Sidak Pasar Depok Jaya, Komisi IX DPR Ingatkan Pemkot Depok Pengawasan Makanan Tak Boleh Kendur

Putra Nababan: Fungsi Pengawasan DPR Harus Lebih Tajam dan Dapat Dilaksanakan

Putra Nababan: Fungsi Pengawasan DPR Harus Lebih Tajam dan Dapat Dilaksanakan

 

Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi sangat mengapresiasi pemerintah terkait Rusunawa Transit-Oriented Development (TOD) yang ada di Pondok Cina, Depok. Pasalnya dengan adanya Rusunawa  TOD Pondok Cina bisa mengurangi persentase backlog dan memudahkan akses transum untuk masyarakat.

 

“Program ini sangat baik, bagaimana (pemerintah) bisa mengintegrasikan antara hunian dan akses ke transportasi umum sekaligus mengurangi angka backlog perumahan di sini,” ujar Teguh kepada Parlementaria usai kunjungan kerja spesifik Komisi V ke Depok, Jawa Barat, Jumat (22/05/2026).

 

Selain mengapresiasi program Rusunawa TOD itu, Teguh menambahkan bahwa program Rusunawa TOD tersebut harus diamplifikasi dan dikembangkan kedepannya.

 

Selain itu, Politisi Fraksi Nasdem Dapil Sulawesi Selatan II menyoroti bahwa tingkat okupansi Rusunawa TOD di Pondok Cina sudah sangat tinggi yakni mencapai 90 persen. Tidak hanya kamar subsidi, di Rusunawa TOD Pondok Cina juga memiliki apartemen yang bersifat komersil sehingga bisa mencakup seluruh jangkauan masyarakat. 

 

Depok memiliki data backlog yang cukup tinggi yakni, 170.000. Teguh menilai bahwa program rusunawa TOD harus dilakukan pengawasan secara berkala sehingga menyentuh akar permasalahan pemenuhan kebutuhan papan bagi warga setempat. Oleh karena itu, program alokasi hunian berbasis integrasi transportasi ini didesak untuk lebih berpihak pada pemenuhan hak-hak masyarakat terutama masyarakat lokal di wilayah tersebut.

 

"Kami berharap sebetulnya ke depannya ketika ada pembangunan TOD, diutamakan untuk keluarga-keluarga lokal supaya mereka juga bisa mendapatkan rumah yang layak." pungkasnya. (aym/rdn)

Berita terkait

Sidak Pasar Depok Jaya, Komisi IX DPR Ingatkan Pemkot Depok Pengawasan Makanan Tak Boleh Kendur
Kesejahteraan Rakyat
Sidak Pasar Depok Jaya, Komisi IX DPR Ingatkan Pemkot Depok Pengawasan Makanan Tak Boleh Kendur
Putra Nababan: Fungsi Pengawasan DPR Harus Lebih Tajam dan Dapat Dilaksanakan
Isu Lainnya
Putra Nababan: Fungsi Pengawasan DPR Harus Lebih Tajam dan Dapat Dilaksanakan
Komisi V Tekankan Pentingnya Pengawasan Intensif Pembangunan Sekolah Rakyat
Industri dan Pembangunan
Komisi V Tekankan Pentingnya Pengawasan Intensif Pembangunan Sekolah Rakyat
Tags:#Rusun#Pondok Cina#Transit Oriented Development
Sebelumnya

Penyelesaian Kasus GRIB dan Putri Ahmad Bahar Tidak Boleh Main Hakim Sendiri

Selanjutnya

Gamal: Validitas dan Keamanan Data Jadi Kunci Keberhasilan Satu Data Indonesia

Kembali ke Berita

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(878)
  • Industri dan Pembangunan(3208)
  • Isu Lainnya(1019)
  • Kesejahteraan Rakyat(3219)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3909)
  • Populer(417)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

INFOGRAFIS

LOKAS
DPR RI Buka Pendaftaran, Seleksi, dan Pemilihan Anggota Badan Supervisi OJK

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Pendidikan|Film|APBN|Diplomasi|Kesehatan|RUU Masyarakat Adat|Piala Dunia|BBM|RUU Polri|ASN|layanan kesehatan|BUMN|Imigrasi
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 78%
Angin: 9 km/h