//
Integrasi Hunian Rusunawa TOD Depok Harus Diimbangi Pentingnya Pengawasan Berkala
Diterbitkan
Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi saat kunjungan kerja spesifik Komisi V ke Depok, Jawa Barat.|Foto: Mahendra
PARLEMENTARIA, Depok – Di wilayah perkotaan, rumah merupakan aset penting. Namun, sayangnya, harga aset properti yang tinggi itu tidak diimbangi oleh kenaikan upah masyarakat.
Dampaknya, terjadi backlog perumahan yakni kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan jumlah pasokan rumah yang tersedia. Dilansir dari Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023, backlog perumahan dikawasan Jabodetabek masih tinggi, mencapai lebih dari 2,9 juta unit.
Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi sangat mengapresiasi pemerintah terkait Rusunawa Transit-Oriented Development (TOD) yang ada di Pondok Cina, Depok. Pasalnya dengan adanya Rusunawa TOD Pondok Cina bisa mengurangi persentase backlog dan memudahkan akses transum untuk masyarakat.
“Program ini sangat baik, bagaimana (pemerintah) bisa mengintegrasikan antara hunian dan akses ke transportasi umum sekaligus mengurangi angka backlog perumahan di sini,” ujar Teguh kepada Parlementaria usai kunjungan kerja spesifik Komisi V ke Depok, Jawa Barat, Jumat (22/05/2026).
Selain mengapresiasi program Rusunawa TOD itu, Teguh menambahkan bahwa program Rusunawa TOD tersebut harus diamplifikasi dan dikembangkan kedepannya.
Selain itu, Politisi Fraksi Nasdem Dapil Sulawesi Selatan II menyoroti bahwa tingkat okupansi Rusunawa TOD di Pondok Cina sudah sangat tinggi yakni mencapai 90 persen. Tidak hanya kamar subsidi, di Rusunawa TOD Pondok Cina juga memiliki apartemen yang bersifat komersil sehingga bisa mencakup seluruh jangkauan masyarakat.
Depok memiliki data backlog yang cukup tinggi yakni, 170.000. Teguh menilai bahwa program rusunawa TOD harus dilakukan pengawasan secara berkala sehingga menyentuh akar permasalahan pemenuhan kebutuhan papan bagi warga setempat. Oleh karena itu, program alokasi hunian berbasis integrasi transportasi ini didesak untuk lebih berpihak pada pemenuhan hak-hak masyarakat terutama masyarakat lokal di wilayah tersebut.
"Kami berharap sebetulnya ke depannya ketika ada pembangunan TOD, diutamakan untuk keluarga-keluarga lokal supaya mereka juga bisa mendapatkan rumah yang layak." pungkasnya. (aym/rdn)
