Pencarian Lanjutan

Kesejahteraan Rakyat2 Juni 2026

Kesenjangan Ekonomi hingga Rapuhnya Polarisasi Identitas Bayangi Peringatan Hari Lahir Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta - Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kegiatan seremonial.

Rawan Praktik Ilegal, Timwas Haji Usulkan Pembentukan Lembaga Resmi Khusus Badal Haji

Kesejahteraan Rakyat2 Juni 2026

Rawan Praktik Ilegal, Timwas Haji Usulkan Pembentukan Lembaga Resmi Khusus Badal Haji

PARLEMENTARIA, Makkah - Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendesak pemerintah untuk segera menata tata kelola badal haji (haji yang diwakilkan) secara lebih terstruktur. Pihaknya mengusulkan agar dibentuk sebuah lembaga resmi di bawah direktorat jenderal Kementerian Haji dan Umrah untuk mengelola pelaksanaannya.

Cucun: Jangan Kambing Hitamkan KBIHU Atas Dinamika Jemaah Haji di Tanah Suci

Kesejahteraan Rakyat31 Mei 2026

Cucun: Jangan Kambing Hitamkan KBIHU Atas Dinamika Jemaah Haji di Tanah Suci

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta semua pihak untuk tidak menyudutkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) terkait berbagai dinamika dan problematika jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Cucun, KBIHU memiliki rekam jejak dan jasa yang besar dalam memberikan edukasi manasik kepada jemaah bertahun-tahun sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.

Kasus Gagal Berangkat Umrah Jadi Momentum Perkuat Perlindungan Jemaah oleh Kemenhaj

Kasus Gagal Berangkat Umrah Jadi Momentum Perkuat Perlindungan Jemaah oleh Kemenhaj

PARLEMENTARIA, Makkah — Kasus gagal berangkat umrah yang menimpa ribuan calon jemaah Hanania Travel dinilai menjadi ujian awal bagi efektivitas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat, tetapi juga menguji sejauh mana negara hadir memberikan perlindungan kepada jemaah yang menjadi korban penyelenggara perjalanan ibadah.

Revisi UU HAM Fokus Perkuat Perlindungan Warga Negara, Bukan Perebutan Kewenangan Lembaga

Kesejahteraan Rakyat31 Mei 2026

Revisi UU HAM Fokus Perkuat Perlindungan Warga Negara, Bukan Perebutan Kewenangan Lembaga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan revisi UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) harus difokuskan untuk memperkuat perlindungan hak warga negara, bukan menjadi arena perebutan kewenangan antarlembaga.

Hidayat Nur Wahid Dorong Pemenuhan Hak Jemaah Hanania Travel

Hidayat Nur Wahid Dorong Pemenuhan Hak Jemaah Hanania Travel

PARLEMENTARIA, Makkah — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyayangkan kembali terjadinya kasus gagal berangkat umrah yang menimpa ribuan calon jemaah Hanania Travel. Ia menegaskan negara harus hadir untuk memastikan hak-hak jemaah terpenuhi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Lindungi Data Pribadi, Aher Apresiasi Dirjen Dukcapil Imbau Larangan Fotokopi KTP Elektronik

Industri dan Pembangunan31 Mei 2026

Lindungi Data Pribadi, Aher Apresiasi Dirjen Dukcapil Imbau Larangan Fotokopi KTP Elektronik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan, mengapresiasi langkah tegas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mengimbau seluruh lembaga pemerintah maupun swasta untuk menghentikan praktik fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dalam pelayanan administrasi.

Firman Soebagyo: Jangan Korbankan Petani Sawit Akibat Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Industri dan Pembangunan

Firman Soebagyo: Jangan Korbankan Petani Sawit Akibat Kebijakan Ekspor Satu Pintu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ekspor sawit melalui sistem satu pintu yang dijalankan oleh BUMN Danantara Sumber daya Indonesia (DSI).

Revisi UU Pemilu Akomodir Putusan MK Soal Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen

Industri dan Pembangunan31 Mei 2026

Revisi UU Pemilu Akomodir Putusan MK Soal Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD pada pemilu mendatang.

Desak Pertamina Hulu Energi Percepat Eksplorasi untuk Dongkrak Lifting Migas

Industri dan Pembangunan

Desak Pertamina Hulu Energi Percepat Eksplorasi untuk Dongkrak Lifting Migas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, mendesak PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk melakukan percepatan eksplorasi wilayah kerja migas guna meningkatkan lifting minyak nasional. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama jajaran direksi PT Pertamina Hulu Energi beserta seluruh direktur regional dan general manager zona di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, beberapa waktu lalu.

Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan Harus Jadi Momentum Perbaikan Kaderisasi Politik

Ekonomi dan Keuangan31 Mei 2026

Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan Harus Jadi Momentum Perbaikan Kaderisasi Politik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI, Anis Byarwati menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR/DPRD merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam politik nasional.

Kejar Pertumbuhan Delapan Persen, Sektor Ekonomi Digital Dapat Perkuat Penerimaan Negara

Ekonomi dan Keuangan

Kejar Pertumbuhan Delapan Persen, Sektor Ekonomi Digital Dapat Perkuat Penerimaan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto memerlukan dukungan kapasitas fiskal yang kuat. Saat ini, rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih tertahan di kisaran 12 persen, yang menempatkannya sebagai salah satu yang terendah di antara negara-negara anggota G20.

Komisi III: Bantuan Hewan Kurban Presiden Sah Secara Hukum dan Syariah

Komisi III: Bantuan Hewan Kurban Presiden Sah Secara Hukum dan Syariah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema Bantuan Presiden sah secara hukum maupun syariah.

Muslim Ayub: Badan Koordinasi Otsus Penting untuk Pemerataan Pembangunan Aceh