Politik dan Keamanan

5277 artikel ditemukan

Pengaturan WFH ASN Harus Berbasis Kinerja, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal

Politik dan Keamanan2 April 2026

Pengaturan WFH ASN Harus Berbasis Kinerja, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan (Aher), mendorong agar kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) diatur secara lebih terukur dan berbasis kinerja. Ia menegaskan, fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

2 April 2026

Ahmad Basarah Minta Transparansi Pengelolaan Komplek GBK dan Kemayoran

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Ahmad Basarah Minta Transparansi Pengelolaan Komplek GBK dan Kemayoran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah meminta agar pengelola kedua komplek tersebut (GBK dan Kemayoran) menyiapkan data lengkap terkait aset yang dikelola dan kontrak yang telah disepakati. Menurutnya kedua aset tersebut merupakan indentitas bangsa Indonesia yang harus tetap terjaga.

Puan Berduka Pasukan Perdamaian RI Gugur, Dorong Tanggung Jawab Internasional

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Puan Berduka Pasukan Perdamaian RI Gugur, Dorong Tanggung Jawab Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL) imbas serangan Israel.

Cerminkan Rasa Keadilan, Komisi III Apresiasi Putusan Bebas Amsal Sitepu

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Cerminkan Rasa Keadilan, Komisi III Apresiasi Putusan Bebas Amsal Sitepu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri yang membebaskan Amsal Sitepu dari jerat perkara dugaan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut dinilai menjadi perhatian publik karena menyangkut profesi pekerja kreatif yang selama ini kerap menghadapi tantangan dalam proses pengadaan jasa.

Komisi II Soroti Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Soroti Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah

PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi II DPR Edi Oloan Pasaribu menyoroti tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah daerah Jawa Tengah adalah penurunan angka kemiskinan. Untuk itu, pentingnya visi besar dan strategi konkret dari setiap kepala daerah untuk mengatasi persoalan tersebut melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan penguatan aktivitas ekonomi lokal.

BKSAP Akan Angkat Persoalan Gugurnya TNI di Misi UNIFIL ke Forum Parlemen Dunia

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Akan Angkat Persoalan Gugurnya TNI di Misi UNIFIL ke Forum Parlemen Dunia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan duka cita mendalam sekaligus mengecam keras tindakan yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta dua lainnya yang mengalami luka berat dalam menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada 30 Maret 2026 di wilayah Lebanon Selatan.

Aziz Subekti Soroti Ketimpangan Anggaran dan Capaian Kinerja Program

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Aziz Subekti Soroti Ketimpangan Anggaran dan Capaian Kinerja Program

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran dan capaian kinerja program pertanahan yang dipaparkan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid dalam rapat bersama Komisi II DPR. Salah satunya terkait adanya ketidaksinkronan antara besaran anggaran dengan output yang dihasilkan.

Antisipasi PHK, Mardani Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan Alokasi Belanja Pegawai

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Antisipasi PHK, Mardani Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan Alokasi Belanja Pegawai

PARLEMENTARIA, Jakarta — Sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) dilaporkan mulai berancang-ancang untuk tidak memperpanjang kontrak kerja PPPK. Alasan klasiknya? Benturan regulasi dan kantong daerah yang kempis. Banyak Pemda yang kini “angkat tangan” dalam mempertahankan tenaga PPPK. Mereka berdalih pada regulasi yang melarang alokasi belanja pegawai melampaui angka 30 persen dari APBD.

Baleg DPR Targetkan Pengambilan Keputusan RUU Pemerintahan Aceh Sebelum Penutupan Masa Sidang

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Targetkan Pengambilan Keputusan RUU Pemerintahan Aceh Sebelum Penutupan Masa Sidang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri menargetkan pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat dilakukan sebelum penutupan masa sidang DPR RI pada 21 April 2026. Hal itu disampaikan Iman dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Baleg DPR Tekankan Pentingnya Undang Kemenag Bahas RUU Pemerintahan Aceh

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Tekankan Pentingnya Undang Kemenag Bahas RUU Pemerintahan Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyusun agenda maraton pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan melibatkan berbagai kementerian dan pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh isu krusial dapat diklarifikasi sebelum pengambilan keputusan pada akhir masa sidang.

Tunda Rapat Panja RUU Pemerintahan Aceh, Baleg DPR Sebut Perlu Tambahan Waktu Perbaiki Usulan

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Tunda Rapat Panja RUU Pemerintahan Aceh, Baleg DPR Sebut Perlu Tambahan Waktu Perbaiki Usulan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri mengusulkan penundaan Rapat Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat panja di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Dewi Juliani Soroti Perlindungan Hak Asuh Anak Perkawinan Campuran Saat Bahas RUU Hukum Perdata Internasional

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Dewi Juliani Soroti Perlindungan Hak Asuh Anak Perkawinan Campuran Saat Bahas RUU Hukum Perdata Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Dewi Juliani menekankan pentingnya RUU tentang Hukum Perdata Internasional dalam memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia (WNI), khususnya perempuan dan anak yang terlibat dalam perkawinan campuran. Pasalnya, berdasarkan pengamatannya, kerap muncul sengketa hak asuh lintas negara yang menempatkan posisi perempuan WNI pada kondisi yang tidak menguntungkan.