Kesejahteraan Rakyat

4145 artikel ditemukan

Tenaga Kesehatan Harus Mendapat Perlindungan dan Kepastian Status

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Tenaga Kesehatan Harus Mendapat Perlindungan dan Kepastian Status

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti masih adanya ketimpangan status ketenagakerjaan serta dugaan pemanfaatan tenaga kerja secara tidak adil di sektor kesehatan. Ia mendorong pemerintah memberikan perlindungan dan kepastian status kepegawaian yang setara bagi tenaga kesehatan (nakes), sebagaimana kebijakan yang diberikan kepada tenaga pendidik dalam skema Aparatur Sipil Negara (ASN).

20 Agustus 2026

Charles Dorong PPPK Nakes Diangkat PNS, Honorer Diberi Kepastian Status

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Charles Dorong PPPK Nakes Diangkat PNS, Honorer Diberi Kepastian Status

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah memberikan kepastian status kepegawaian dan penghasilan yang lebih layak bagi tenaga kesehatan (nakes), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK paruh waktu, dan tenaga honorer. Menurutnya, kepastian tersebut penting untuk menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan sekaligus menjaga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Komisi X Perjuangkan Penguatan Anggaran dan Karier Pustakawan

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Perjuangkan Penguatan Anggaran dan Karier Pustakawan

PARLEMENTARIA, Semarang — Komisi X DPR RI memperjuangkan penguatan anggaran perpustakaan sekaligus kepastian status dan jenjang karier pustakawan sebagai bagian penting dalam memperkuat pembangunan literasi nasional. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dinilai menjadi salah satu faktor utama agar layanan perpustakaan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Komisi VIII Dorong Modernisasi Mesin UPQ untuk Tingkatkan Produksi Al-Qur’an

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Dorong Modernisasi Mesin UPQ untuk Tingkatkan Produksi Al-Qur’an

PARLEMENTARIA, Ciawi – Komisi VIII DPR RI mendorong modernisasi mesin dan penguatan anggaran Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ) Kementerian Agama RI di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan kapasitas produksi Al-Qur’an sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Esti Soroti Kesenjangan antara Kenaikan Anggaran dan Layanan Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Esti Soroti Kesenjangan antara Kenaikan Anggaran dan Layanan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menilai kenaikan anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 belum otomatis menunjukkan penguatan layanan pendidikan. Menurutnya, pemerintah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari peningkatan kesejahteraan guru hingga pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.

Achmad Ru’yat Minta Kemnaker Perkuat Pengawasan Penyusunan SKKNI Perancangan Kota

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Achmad Ru’yat Minta Kemnaker Perkuat Pengawasan Penyusunan SKKNI Perancangan Kota

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terlibat lebih jauh dalam menyelesaikan polemik penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perancangan Perkotaan (SKKNI-RK). Menurutnya, Kemnaker memiliki kewenangan penting untuk memastikan penyusunan standar kompetensi tersebut berjalan sesuai ketentuan.

Selly Dorong Mitigasi Bencana Masuk Skema Penyelenggaraan Haji

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Selly Dorong Mitigasi Bencana Masuk Skema Penyelenggaraan Haji

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menekankan pentingnya mitigasi komprehensif terhadap potensi bencana dalam penyelenggaraan ibadah haji. Selain faktor geopolitik dan ekonomi, potensi bencana alam dinilai perlu menjadi bagian dari skema antisipasi pemerintah, terutama menjelang keberangkatan jemaah.

RUU Ketenagakerjaan Harus Adaptif terhadap Perubahan Dunia Kerja

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

RUU Ketenagakerjaan Harus Adaptif terhadap Perubahan Dunia Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan harus mampu menjawab perubahan dunia kerja, termasuk meningkatnya jumlah pekerja informal dan pekerja berbasis platform digital. Regulasi baru dinilai perlu memberikan kepastian pelindungan bagi kelompok pekerja yang selama ini berada di wilayah abu-abu.

Kenaikan BPIH 2027 Harus Rasional dan Beri Manfaat bagi Jemaah

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kenaikan BPIH 2027 Harus Rasional dan Beri Manfaat bagi Jemaah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta usulan BPIH 2027 sebesar Rp107,34 juta per jemaah dikaji secara menyeluruh. Menurutnya, kenaikan hampir Rp20 juta dibandingkan tahun sebelumnya harus memiliki dasar yang rasional serta memberikan manfaat nyata bagi jemaah.

Cucun Tampung Aspirasi HIMPAUDI soal Kesetaraan Pendidik PAUD

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cucun Tampung Aspirasi HIMPAUDI soal Kesetaraan Pendidik PAUD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal menerima audiensi Pengurus Pusat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (PP HIMPAUDI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan regulasi serta peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD non-formal.

Bonnie Triyana Dorong Kementerian Kebudayaan Siapkan SOP Penanganan Cagar Budaya Saat Bencana

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Bonnie Triyana Dorong Kementerian Kebudayaan Siapkan SOP Penanganan Cagar Budaya Saat Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penanganan cagar budaya saat terjadi bencana dinilai perlu didukung standar operasional prosedur (SOP) yang jelas agar proses penyelamatan dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terencana. Langkah tersebut penting untuk memastikan penanganan tidak baru dilakukan setelah bencana terjadi.

Aher: Keberhasilan Pembangunan Harus Berdampak Langsung bagi Rakyat

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Aher: Keberhasilan Pembangunan Harus Berdampak Langsung bagi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari capaian pembangunan fisik maupun pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, ukuran utama pembangunan harus terlihat dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.