//
Wakil Ketua Komisi X DPR RI M.Y. Esti Wijayati sekaligus Ketua tim rombongan saat kunjungan spesifik Komisi X DPR RI ke Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (20/08/2026). |Foto : Arifman/Alma
PARLEMENTARIA, Semarang — Komisi X DPR RI memperjuangkan penguatan anggaran perpustakaan sekaligus kepastian status dan jenjang karier pustakawan sebagai bagian penting dalam memperkuat pembangunan literasi nasional. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dinilai menjadi salah satu faktor utama agar layanan perpustakaan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI M.Y. Esti Wijayati selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (20/8/2026). Menurut Esti, persoalan pustakawan dan keterbatasan anggaran tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tetapi juga menjadi tantangan secara nasional.
“Yang pertama, soal pustakawan. Kedua, soal anggaran yang beberapa tahun ini mengalami penurunan yang signifikan,” ujar Esti.
Esti mengatakan, penguatan SDM pustakawan perlu dilakukan dengan membuka ruang pengangkatan dan memberikan kepastian status kepegawaian serta jenjang karier. Menurutnya, keberadaan pustakawan dengan kompetensi khusus juga dibutuhkan, termasuk tenaga yang memiliki kemampuan membaca dan mengelola naskah-naskah kuno.
“Yang pasti, kita sangat butuh petugas-petugas yang mempunyai kemampuan untuk membaca naskah-naskah kuno. Dan yang pasti, pustakawan di sekolah boleh dikatakan tidak ada. Ini yang menjadi masalah,” katanya.
Selain persoalan SDM, Esti menilai dukungan anggaran terhadap sektor perpustakaan perlu diperkuat. Ia menyebut penurunan anggaran dalam beberapa tahun terakhir terjadi tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi juga secara nasional. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena pembangunan literasi berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas SDM.
Esti menegaskan, Komisi X akan mengupayakan penguatan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas), termasuk memastikan distribusi fasilitas dan bahan bacaan kembali menjangkau masyarakat melalui berbagai sarana di tingkat komunitas. Ia mencontohkan dukungan buku untuk pojok baca, posyandu, hingga desa yang dinilai perlu diperkuat kembali.
“Bagaimana mungkin kita mendorong masyarakat untuk membaca sedangkan fasilitas bacaan tersebut tidak tersedia. Artinya, anggaran Perpusnas harus kita tingkatkan dan kami akan full team mengupayakan itu dari Komisi X,” tegasnya.
Lebih lanjut, Esti menilai penguatan perpustakaan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan SDM secara berkelanjutan. Karena itu, selain memperjuangkan dukungan anggaran, Komisi X akan membawa persoalan status dan jenjang karier pustakawan dalam pembahasan bersama pemerintah.
“Kami minta kepada pemerintah agar segera merealisasikan terkait kepastian kesejahteraan guru, termasuk permasalahan status, baik itu PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu,” tutupnya. (arm/ssb)
