Kesejahteraan Rakyat

3372 artikel ditemukan

Kepadatan Armuzna Jadi Sorotan, Timwas Haji Antisipasi Masalah Berulang

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kepadatan Armuzna Jadi Sorotan, Timwas Haji Antisipasi Masalah Berulang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Persoalan transportasi dan kepadatan jemaah saat puncak ibadah haji kembali menjadi perhatian DPR RI dalam pengawasan penyelenggaraan haji 2026. Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, menegaskan pengawasan tahun ini akan difokuskan pada titik-titik rawan yang selama ini kerap memicu keluhan jemaah.

20 Mei 2026

Komisi III Perdana Masuk Timwas Haji, DPR Ingin Pengawasan Lintas Sektor Lebih Maksimal

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi III Perdana Masuk Timwas Haji, DPR Ingin Pengawasan Lintas Sektor Lebih Maksimal

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Muhammad Nasir Djamil menegaskan keterlibatan Komisi III DPR RI dalam Timwas Haji menjadi bentuk komitmen parlemen untuk memperkuat pengawasan pelayanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.

Nasir Djamil: Keterlibatan Polri Penting Demi Penguatan Pelayanan Jemaah Haji

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nasir Djamil: Keterlibatan Polri Penting Demi Penguatan Pelayanan Jemaah Haji

PARLEMENTARIA, Tangerang — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026 Muhammad Nasir Djamil menilai keterlibatan unsur kepolisian dalam penyelenggaraan ibadah haji memiliki peran penting untuk membantu pelayanan dan pengelolaan jemaah di Tanah Suci. Hal ini disampaikannya sesaat keberangkatan Timwas Haji DPR RI menuju Makkah melalui Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (20/05/2026).

Komisi VIII Dukung Penguatan Anggaran dan Prioritas Kebutuhan UHN I Gusti Bagus Sugriwa

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Dukung Penguatan Anggaran dan Prioritas Kebutuhan UHN I Gusti Bagus Sugriwa

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi VIII DPR RI Mohd Iqbal Romzi menyoroti pentingnya penguatan dukungan anggaran bagi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang kini diterapkan pemerintah di berbagai kementerian dan lembaga. Hal ini menjadi perhatiannya lantaran kebutuhan anggaran pendidikan Hindu perlu dilihat dari prinsip keadilan dan kebutuhan mendasar agar pembangunan pendidikan keagamaan dapat berjalan optimal.

Legislator Dorong Penambahan Anggaran PIP untuk Mahasiswa Kurang Mampu di Bali

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Dorong Penambahan Anggaran PIP untuk Mahasiswa Kurang Mampu di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan kebutuhan bantuan pendidikan di perguruan tinggi masih cukup tinggi, termasuk di Bali yang minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan terus meningkat setiap tahunnya.

Supriyanto Usulkan Skema Asuransi Kesehatan Haji dalam Bentuk Uang Cash

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Supriyanto Usulkan Skema Asuransi Kesehatan Haji dalam Bentuk Uang Cash

PARLEMENTARIA, Madinah – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Supriyanto, mendorong adanya reformasi sistem asuransi kesehatan khusus bagi jemaah haji Indonesia. Ia mengusulkan skema asuransi taktis yang tidak berbelit-belit secara administrasi guna mempercepat penanganan medis jemaah di Tanah Suci.

Terminal Bayangan Jadi Sorotan, Sistem Transportasi Haji Belum Siap Hadapi Lonjakan Jemaah

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Terminal Bayangan Jadi Sorotan, Sistem Transportasi Haji Belum Siap Hadapi Lonjakan Jemaah

PARLEMENTARIA, Madinah – Lonjakan jumlah jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026 mulai memunculkan persoalan serius di sektor transportasi. Penumpukan ribuan jemaah di sejumlah terminal di Makkah menjadi sinyal bahwa sistem mobilitas jemaah belum sepenuhnya siap menghadapi tingginya arus pergerakan antar lokasi ibadah.

Sensus Ekonomi 2026 Jadi Pedoman Kebijakan yang Berpihak ke Rakyat

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Sensus Ekonomi 2026 Jadi Pedoman Kebijakan yang Berpihak ke Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Eva Stevany Rataba menyoroti keputusan Badan Pusat Statistik (BPS) RI yang akan mengadakan Sensus Ekonomi 2026. Pelaksanaan sensus dilakukan setiap 10 tahun sekali sejak 1986 hingga yang terakhir adalah 2016. Para pemilik usaha nantinya akan diminta mengisi ataupun melakukan wawancara dengan petugas Sensus Ekonomi.

My Esti Usul Tes Minat Bakat Masuk TKA Demi Dorong Peminatan Jurusan Siswa SMA Jadi Efektif

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

My Esti Usul Tes Minat Bakat Masuk TKA Demi Dorong Peminatan Jurusan Siswa SMA Jadi Efektif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayati mengusulkan agar pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tidak hanya berfokus pada penambahan mata pelajaran, tetapi juga memasukkan tes minat bakat dan kecerdasan emosional (EQ) bagi siswa sejak jenjang SMP. Sebab, nilainya, penerapan TKA perlu mempertimbangkan kondisi dan kualitas pendidikan di setiap daerah yang berbeda-beda.

My Esti Wijayati: Izin PAUD Harus Mampu Awasi Penuh ‘Daycare’

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

My Esti Wijayati: Izin PAUD Harus Mampu Awasi Penuh ‘Daycare’

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayati menyoroti persoalan penitipan anak atau daycare yang dinilai belum memiliki regulasi dan pengawasan memadai. Sebab, berdasarkan hasil peantauannya, keberadaan daycare saat ini kerap hanya dikaitkan dengan izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), padahal praktik layanan penitipan anak memiliki kebutuhan standar pengawasan tersendiri.

Antrean Haji Panjang, DPR Soroti Risiko Jemaah Lansia dan Beban Petugas Medis

Kesejahteraan Rakyat19 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Antrean Haji Panjang, DPR Soroti Risiko Jemaah Lansia dan Beban Petugas Medis

PARLEMENTARIA, Makkah — Panjangnya daftar tunggu haji Indonesia menjadi salah satu penyebab meningkatnya kerentanan kesehatan jemaah di Tanah Suci. Hal tersebut terbkti dari banyaknya calon jemaah baru yang memperoleh giliran berangkat ketika usia mereka sudah lanjut sehingga sebagian jemaah memiliki risiko penyakit yang lebih tinggi.

Menimbang SE Mendikdasmen 7/2026 Hapuskan Status Guru Non-ASN per 1 Januari 2027

Kesejahteraan Rakyat19 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Menimbang SE Mendikdasmen 7/2026 Hapuskan Status Guru Non-ASN per 1 Januari 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyoroti penerbitan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur penugasan guru non-ASN. Dalam surat edaran tersebut diatur tentang penugasan Guru Non-ASN. Aturan ini diterbitkan untuk menyelamatkan dan memberikan kepastian hukum bagi guru honorer di sekolah negeri selama masa transisi penataan pegawai.