Kesejahteraan Rakyat

4145 artikel ditemukan

Panggah Susanto Resmi Jadi Wakil Ketua BAM DPR

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Panggah Susanto Resmi Jadi Wakil Ketua BAM DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pergantian pimpinan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dilakukan dengan menempatkan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar Panggah Susanto sebagai Wakil Ketua BAM DPR RI menggantikan Agun Gunandjar Sudarsa. Pergantian tersebut diresmikan dalam rapat BAM di Ruang Rapat BAM DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.

20 Agustus 2026

Husni: Kemerdekaan Harus Diisi dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Husni: Kemerdekaan Harus Diisi dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni menilai peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia menjadi momentum untuk merefleksikan sekaligus merawat berbagai capaian yang telah diraih bangsa. Menurutnya, kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai perjalanan sejarah, tetapi harus diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan dan kemajuan kehidupan masyarakat.

Agung Widyantoro Dorong Digitalisasi Cagar Budaya untuk Lindungi Warisan Sejarah

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Agung Widyantoro Dorong Digitalisasi Cagar Budaya untuk Lindungi Warisan Sejarah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mendorong pemerintah memperkuat digitalisasi manuskrip, kitab, dan berbagai peninggalan sejarah sebagai bagian dari strategi pelestarian cagar budaya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan warisan pengetahuan tetap dapat diakses generasi mendatang, termasuk ketika peninggalan fisik terdampak bencana.

Bonnie Triyana Dorong Mitigasi Cagar Budaya Berbasis Pengetahuan Lokal

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Bonnie Triyana Dorong Mitigasi Cagar Budaya Berbasis Pengetahuan Lokal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong pengetahuan lokal masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi bagian dari strategi pelindungan dan mitigasi cagar budaya. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai wilayah yang rawan bencana.

Penataan Status Guru Jadi Langkah Awal Tingkatkan Kesejahteraan

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penataan Status Guru Jadi Langkah Awal Tingkatkan Kesejahteraan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait penataan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kesepakatan tersebut mencakup pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu serta kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Abdul Wachid Minta Kementerian Haji Segera Penuhi SDM di Daerah

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Abdul Wachid Minta Kementerian Haji Segera Penuhi SDM di Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang dinilainya berjalan baik dan lancar. Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan sekaligus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan jemaah pada penyelenggaraan haji berikutnya.

Anggaran Akomodasi Cadangan Haji Hampir Habis, Abidin Minta Penjelasan

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Anggaran Akomodasi Cadangan Haji Hampir Habis, Abidin Minta Penjelasan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mempertanyakan serapan anggaran akomodasi cadangan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang mencapai Rp96,863 miliar. Ia meminta Kementerian Haji dan Umrah menjelaskan alasan hampir seluruh anggaran yang disiapkan sebagai dana cadangan tersebut terserap.

Marwan Pertanyakan Keadilan Distribusi Nilai Manfaat bagi Jemaah Haji dalam Masa Tunggu

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Marwan Pertanyakan Keadilan Distribusi Nilai Manfaat bagi Jemaah Haji dalam Masa Tunggu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyoroti distribusi nilai manfaat dana haji yang dinilai belum berimbang antara jemaah yang berangkat dan jemaah dalam masa tunggu. Ia mendorong agar pembagian nilai manfaat dilakukan secara lebih adil dengan mempertimbangkan kontribusi dana jemaah selama masa tunggu.

Marwan Dorong Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji Optimalkan Investasi BPKH

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Marwan Dorong Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji Optimalkan Investasi BPKH

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diarahkan untuk memperkuat tata kelola dana haji, khususnya dalam mengoptimalkan hasil investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Selly Pertanyakan Biaya Akomodasi Jemaah yang Batal Berangkat Haji

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Selly Pertanyakan Biaya Akomodasi Jemaah yang Batal Berangkat Haji

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Kementerian Haji dan Umrah memberikan klarifikasi terkait realisasi biaya akomodasi jemaah haji di Makkah dan Madinah yang tercatat mencapai 100 persen.

19 Agustus 2026

Selly Pertanyakan Konsistensi Data Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji 2026

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Selly Pertanyakan Konsistensi Data Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti ketidaksinkronan data dalam laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Ia meminta Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) segera menyelaraskan seluruh data agar laporan yang disampaikan memiliki angka yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Netty Upayakan Pekerja Gig Dapat Kepastian Hukum dan Jaminan Sosial

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Upayakan Pekerja Gig Dapat Kepastian Hukum dan Jaminan Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus merespons dinamika dunia kerja yang terus berkembang, termasuk meningkatnya jumlah pekerja informal dan pekerja berbasis platform digital (gig workers), seperti pengemudi ojek daring dan kurir.