Kesejahteraan Rakyat

Karmila Sari: Pendidikan Tinggi Harus Lebih Adil dan Merata di Indonesia

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari, menyoroti berbagai aspirasi yang disampaikan oleh perguruan tinggi, khususnya kampus swasta, dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Pekanbaru, Indonesia, Kamis (9/4/2026). Saat ditemui Parlementaria, dirinya mengungkapkan masih banyak perguruan tinggi swasta mengeluhkan kebijakan pembukaan jalur masuk yang terlalu banyak di perguruan tinggi negeri (PTN). 

Infrastruktur dan Pelayanan di Bandara Internasional Lombok Mengalami Peningkatan Kualitas secara Signifikan

Tata Kelola Berbasis Keadilan Kunci PMI Mendapatkan Perlindungan hingga Pulang ke Tanah Air

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan pentingnya reformasi tata kelola Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berkeadilan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan warga negara yang bekerja di luar negeri.

Komisi IX DPR Nilai Wacana Larangan Vape Perlu Dipertimbangkan Demi Lindungi Generasi Muda

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dipertimbangkan secara serius, tidak hanya dalam konteks pemberantasan narkoba, tetapi juga sebagai upaya melindungi kesehatan generasi muda dari gaya hidup tidak sehat.Pasalnya, tren penggunaan vape yang semakin meluas di kalangan anak muda menunjukkan bahwa produk tersebut telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup yang berisiko bagi kesehatan.

Tutik Ingatkan Standarisasi Data Internasional Demi Lindungi Pekerja Migran Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani mendorong penguatan tata kelola data Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui penerapan identitas digital yang terintegrasi guna meningkatkan perlindungan secara menyeluruh. Baginya, menerapkan satu identitas digital PMI diyakini mampu merekam seluruh siklus migrasi, mulai dari proses pelatihan hingga purna penempatan.

Belum Tuntasnya Rekonstruksi dan Lemahnya Basis Data Bantuan Jadi Persoalan Pemulihan Pascabencana Sulteng

Gamal Sayangkan Menaker Belum Miliki Roadmap Jelas Antisipasi Dampak AI bagi Tenaga Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal, menyoroti tantangan besar yang ditimbulkan oleh perkembangan kecerdasan buatan (artifical intelligence/AI) dan otomasi. Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan terkait penjelasan program kerja tahun 2026, program magang, serta isu ketenagakerjaan lainnya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Penyebaran Informasi Program JKP Perlu Diperluas bagi Pekerja Terdampak PHK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan dinilai perlu memperluas jangkauan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Perluasan program tersebut, khususnya, dalam hal penyebaran informasi dan peningkatan kualitas pelatihan kerja bagi para pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Apresiasi bagi Kemnaker terbitkan Kebijakan Pemberian BHR bagi Pengemudi Ojol

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan yang telah menerbitkan kebijakan pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online (ojol). Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja sektor informal.

Keberhasilan Program ‘MagangHub’ Kemnaker Harus Jelas Serapan Tenaga Kerja secara Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Program Magang Nasional yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, program magang tersebut sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja tenaga muda Indonesia.

Kasus Amsal Sitepu Jadi Alarm, Ashabul Kahfi Dorong Perlindungan Pekerja Kreatif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, menyoroti minimnya perlindungan terhadap pekerja ekonomi kreatif di Indonesia. Ia menilai, kasus yang dialami Amsal Sitepu menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk segera menghadirkan regulasi yang lebih adaptif terhadap jenis pekerjaan non-konvensional.

Nurhadi Minta Kemnaker Deteksi Dini, Antisipasi Badai PHK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui sistem deteksi dini yang komprehensif. Ia menyoroti adanya peringatan dari kalangan serikat pekerja terkait potensi terjadinya gelombang PHK dalam waktu dekat.