Industri dan Pembangunan

Komisi VI Setujui Pengesahan Empat Perjanjian Strategis di Bidang Perdagangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI menyetujui pengesahan empat perjanjian strategis di bidang perdagangan melalui Peraturan Presiden. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan RI dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Senin (21/7/2026).

22 Juli 2026

Legislator Minta Aturan ODOL Makin Diperketat, Sasar Perusahaan Angkutan

Legislator Minta Aturan ODOL Makin Diperketat, Sasar Perusahaan Angkutan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah meminta pemerintah memperketat penegakan aturan terhadap praktik over dimension over loading (ODOL). Hal ini menjadi upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas yang terus berulang. Penindakan, menurutnya, tidak boleh hanya menyasar pengemudi, tetapi juga perusahaan angkutan yang bertanggung jawab atas operasional kendaraan.

Anggia Ermarini Pastikan Komisi VI DPR Kawal Perjanjian Dagang Indonesia-Kanada

Anggia Ermarini Pastikan Komisi VI DPR Kawal Perjanjian Dagang Indonesia-Kanada

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menegaskan komitmennya dalam memperkuat hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Kanada. Langkah strategis ini diwujudkan melalui pengawalan pembahasan serta persiapan implementasi perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement / CEPA) yang tengah bergulir antar kedua negara.

Standar Eropa Kian Ketat, Komisi VII Benahi Arah Kawasan Industri

Standar Eropa Kian Ketat, Komisi VII Benahi Arah Kawasan Industri

PARLEMENTARIA, Batang - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan RUU Kawasan Industri tidak hanya dirancang menyelesaikan permasalahan jangka pendek melainkan regulasi yang adaptif dan siap menghadapi dinamika global puluhan tahun ke depan. Salah satu fokus utama RUU adalah kesiapan kawasan industri dalam menerapkan konsep industri hijau (green industry), prinsip keberlanjutan (sustainability), serta standar ramah lingkungan (eco-friendly).

RUU Perubahan Ketiga UU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR

RUU Perubahan Ketiga UU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen pada Selasa (21/7/2026).

Tambahan Subsidi Kapal Perintis Disepakati, Komisi V DPR Sebut Skema Penyaluran Ikut Dievaluasi

Tambahan Subsidi Kapal Perintis Disepakati, Komisi V DPR Sebut Skema Penyaluran Ikut Dievaluasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI melalui Rapat Koordinasi bersama pemerintah menyetujui penambahan anggaran subsidi pemerintah untuk pelayanan transportasi penyeberangan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), melalui kapal perintis, di Gedung Nusantara III pada Senin (20/7/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sekretariat Negara, Danantara, PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry (ASDP), dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

Sebut Penanganan Karhutla Berulang Tanpa Mitigasi, Johan Rosihan Minta Evaluasi Anggaran KLHK dan BNPB

Sebut Penanganan Karhutla Berulang Tanpa Mitigasi, Johan Rosihan Minta Evaluasi Anggaran KLHK dan BNPB

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyoroti alokasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026. Meski porsi anggaran Kementerian Kehutanan (KLHK) dan BNPB secara umum tercatat meningkat, ia menilai kenaikan tersebut belum menyentuh kebutuhan mendasar mitigasi bencana di lapangan.

Riyono Sebut Revitalisasi Pabrik dan Petani Jadi Kunci Swasembada Gula

Riyono Sebut Revitalisasi Pabrik dan Petani Jadi Kunci Swasembada Gula

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyatakan bahwa target swasembada gula pada 2028 perlu diwujudkan melalui kebijakan dan anggaran yang berpihak kepada petani. Menurutnya, keberhasilan swasembada gula sangat bergantung pada peningkatan kesejahteraan petani tebu dan pembenahan sektor produksi nasional.

Tembakau Impor Masih Dominan, Firman Soebagyo Minta Tata Niaga Dibenahi

Tembakau Impor Masih Dominan, Firman Soebagyo Minta Tata Niaga Dibenahi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai permasalahan tembakau di Indonesia sangat kompleks, mencakup dilema kesehatan publik, kesejahteraan petani, dan ekonomi industri. Menurutnya tingginya angka perokok memicu beban kesehatan yang masif, sementara di sisi lain, petani sering kali terjebak dalam risiko gagal panen, ketergantungan modal, dan tata niaga yang merugikan.

Ramson Siagian: Kalau Tidak Perlu, Kenapa Tambang Ormas Dilanjutkan?

Ramson Siagian: Kalau Tidak Perlu, Kenapa Tambang Ormas Dilanjutkan?

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menyampaikan bahwa Komisi XII DPR RI berencana akan mengevaluasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperketat aturan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi organisasi kemasyarakatan (ormas). Pembahasan resmi terkait nasib dan regulasi turunan izin tambang ormas ini akan ditanyakan langsung dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri ESDM begitu masa reses berakhir.

Heri Gunawan Pertanyakan Pengawasan ATR/BPN terhadap HGU Terlantar PT DGS

Heri Gunawan Pertanyakan Pengawasan ATR/BPN terhadap HGU Terlantar PT DGS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan mempertanyakan pengawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terhadap Hak Guna Usaha (HGU) terhadap HGU Terlantar PT Dwi Daya Gunasuling (DGS) di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Pasalnya, HGU seluas sekitar 7.797 hektare yang disebut terlantar tersebut, dibebani hak tanggungan sebagai jaminan kredit senilai total Rp210 miliar.

Akses KIW Tersendat, Komisi VII Soroti Pentingnya Konektivitas Industri