Industri dan Pembangunan

3374 artikel ditemukan

Jangan Sekadar Pelengkap Status, Pekerja Lokal Harus Duduki Jabatan Strategis Perusahaan Tambang

Industri dan Pembangunan16 April 2026

Jangan Sekadar Pelengkap Status, Pekerja Lokal Harus Duduki Jabatan Strategis Perusahaan Tambang

PARLEMENTARIA, Kendari - Kehadiran industri pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara dituntut untuk memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini menjadi sorotan Komisi XII DPR RI saat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (15/4/2026).

16 April 2026

Christiany Paruntu Minta Pengembangan EBT juga Prioritaskan Indonesia Timur

Industri dan Pembangunan16 April 2026

Industri dan Pembangunan

Christiany Paruntu Minta Pengembangan EBT juga Prioritaskan Indonesia Timur

PARLEMENTARIA, Purwakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan investasi Energi Baru Terbarukan (EBT) di tanah air, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Legislator Dapil Sulawesi Utara ini berharap EBT mampu memperkuat sokongan energi di kawasan tersebut.

Indonesia Mampu Jadi Pusat Industri Baterai EV Dunia

Industri dan Pembangunan16 April 2026

Industri dan Pembangunan

Indonesia Mampu Jadi Pusat Industri Baterai EV Dunia

PARLEMENTARIA, Karawang — Komisi XII DPR RI menegaskan dukungan legislatif terhadap penguatan ekosistem industri baterai nasional sebagai bagian dari transformasi energi bersih dan hilirisasi mineral strategis. Hal itu Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan sampaikan saat kunjungan kerja spesifik ke proyek pabrik baterai kendaraan listrik milik PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) di Karawang, Jawa Barat.

Bagi Hasil Nikel antara Pusat dan Daerah Harus Adil

Industri dan Pembangunan16 April 2026

Industri dan Pembangunan

Bagi Hasil Nikel antara Pusat dan Daerah Harus Adil

PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota Komisi XII DPR RI, Dipo Nusantara mendorong adanya evaluasi terhadap skema bagi hasil pertambangan nikel antara pemerintah pusat dan daerah. Dorongan tersebut disuarakan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang selama ini berstatus sebagai pusat nikel Indonesia.

Komisi VI Dorong BUMN Hadirkan Keadilan Energi bagi Masyarakat

Industri dan Pembangunan16 April 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Dorong BUMN Hadirkan Keadilan Energi bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Purwakarta — Komisi VI DPR RI mendorong peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghadirkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat. Hal ini jadi perhatian seiring percepatan program Energi Baru Terbarukan (EBT) dan pentingnya transisi menuju energi ramah lingkungan.

Komisi XII: Kehadiran Tambang Harus Beri Dampak Nyata untuk Perekonomian Daerah

Industri dan Pembangunan16 April 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII: Kehadiran Tambang Harus Beri Dampak Nyata untuk Perekonomian Daerah

PARLEMENTARIA, Kendari – Komisi XII DPR RI menegaskan kehadiran industri ekstraktif tidak boleh sekadar mengeruk kekayaan alam, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi negara dan daerah.

Komisi VI Dorong Sinergi PT Pos dan KAI di Bawah Payung Danantara

Industri dan Pembangunan16 April 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Dorong Sinergi PT Pos dan KAI di Bawah Payung Danantara

PARLEMENTARIA, Bandung — Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Bandung guna mengevaluasi kinerja BUMN sektor logistik sekaligus mendalami rencana pembentukan Holding BUMN Logistik. Langkah strategis ini didorong oleh pemerintah untuk menjawab tantangan struktural di sektor logistik nasional, yang mencakup tingginya biaya logistik, lebih dari 20 logistik BUMN yang selama ini beroperasi secara terpisah. Ketiadaan integrasi layanan end-to-end ini menyebabkan duplikasi fungsi, overlapping layanan, serta rendahnya utilisasi aset secara menyeluruh.

Dadang Naser Minta Kawasan Hutan Lindung Bebas dari Perhutanan Sosial

Industri dan Pembangunan16 April 2026

Industri dan Pembangunan

Dadang Naser Minta Kawasan Hutan Lindung Bebas dari Perhutanan Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M. Naser, menegaskan bahwa kawasan hutan lindung harus dijaga secara ketat dan tidak dimasukkan dalam skema perhutanan sosial maupun Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Hal ini penting untuk memastikan fungsi konservasi tetap terjaga dan tidak terganggu oleh aktivitas pemanfaatan lahan.

Investasi Rp7 Triliun Baterai EV di Karawang Jadi Peluang Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan

Industri dan Pembangunan16 April 2026

Industri dan Pembangunan

Investasi Rp7 Triliun Baterai EV di Karawang Jadi Peluang Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan

PARLEMENTARIA, Karawang — Komisi XII DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia, khususnya proyek strategis nasional yang tengah dibangun di Karawang, Jawa Barat. Investasi besar yang mencapai miliaran dolar ini dinilai menjadi tonggak penting dalam mendorong transisi energi bersih sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional.

Dorong Industri Baterai EV, Bersiap Perkuat Energi Bersih Nasional

Industri dan Pembangunan16 April 2026

Industri dan Pembangunan

Dorong Industri Baterai EV, Bersiap Perkuat Energi Bersih Nasional

PARLEMENTARIA, Karawang – Komisi XII DPR RI mendorong pengembangan industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang berkelanjutan sebagai langkah strategis memperkuat energi bersih nasional. Hal tersebut ditegaskan dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke kawasan industri baterai EV di Karawang, Jawa Barat, guna memastikan industri ini tidak hanya tumbuh, tetapi juga selaras dengan prinsip keberlanjutan dan mendukung transisi energi nasional.

Komisi IV Dorong Percepat Pengangkatan PPPK dan Pemenuhan Kebutuhan PPL

Industri dan Pembangunan16 April 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Dorong Percepat Pengangkatan PPPK dan Pemenuhan Kebutuhan PPL

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI dorong tindak lanjut atas aspirasi perwakilan Asosiasi Penyuluh Pertanian terkait penyelesaian status kepegawaian dan pengangkatan PPPK penyuluh pertanian. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan bahwa DPR mendukung penuh aspirasi para penyuluh, khususnya dalam upaya mempercepat pengangkatan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang saat ini masih berstatus PPPK paruh waktu.

Adi Wiryatama Dorong Pemerintah Beri Dukungan Pengelola Gajah Wisata

Industri dan Pembangunan15 April 2026

Industri dan Pembangunan

Adi Wiryatama Dorong Pemerintah Beri Dukungan Pengelola Gajah Wisata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Adi Wiryatama, mendorong pemerintah memberikan dukungan kepada para pengelola gajah wisata di tengah kebijakan pelarangan aktivitas gajah tunggang. Ia menilai kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan solusi konkret agar tidak berdampak pada keberlangsungan usaha dan kesejahteraan satwa.