Industri dan Pembangunan

4147 artikel ditemukan

Jelang Sidang Tahunan, Parlemen Kerja Keras Kawal Pemerataan Pembangunan Infrastruktur se-Indonesia

Industri dan Pembangunan15 Agustus 2026

Jelang Sidang Tahunan, Parlemen Kerja Keras Kawal Pemerataan Pembangunan Infrastruktur se-Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI melalui Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya mengawal pemerataan pembangunan infrastruktur agar manfaat program pemerintah dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah terpencil dan terluar Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui pengawasan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan tetap memperhatikan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

15 Agustus 2026

Komisi XII Nilai Target Bisa Lifting Minyak 610 Ribu Barel per Hari Realistis

Industri dan Pembangunan14 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Nilai Target Bisa Lifting Minyak 610 Ribu Barel per Hari Realistis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menilai target lifting minyak bumi sebesar 610 ribu barel per hari (barrel per day/bpd) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 realistis untuk dicapai. Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah didorong mengoptimalkan produksi dari sumur yang sudah beroperasi sekaligus mempercepat pengembangan sumur-sumur baru.

Legislator Soroti Perbedaan Visi dan Realisasi Kebijakan Prabowo, Kemenparekraf Dapat Anggaran Minim

Industri dan Pembangunan14 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Soroti Perbedaan Visi dan Realisasi Kebijakan Prabowo, Kemenparekraf Dapat Anggaran Minim

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana disampaikan dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026. Namun, ia menilai visi tersebut harus diikuti dengan implementasi kebijakan yang selaras di tingkat kementerian dan lembaga.

Ida Nurlaela: Kebijakan Pemerintah Harus Tepat Sasaran dan Berkeadilan

Industri dan Pembangunan14 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Ida Nurlaela: Kebijakan Pemerintah Harus Tepat Sasaran dan Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR R Ida Nurlaela Wiradinata mengapresiasi berbagai langkah dan kebijakan Pemerintahan Prabowo Subianto dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi nasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membangun kemandirian bangsa.

Habib Aboe Minta Pemerintah Transparan soal Efisiensi BUMN dan Capaian 121 Kebijakan

Industri dan Pembangunan14 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Habib Aboe Minta Pemerintah Transparan soal Efisiensi BUMN dan Capaian 121 Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Habib Aboebakar Alhabsyi mengapresiasi sejumlah capaian dan kebijakan pemerintah yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan, Jumat (14/8/2026). Namun, dia meminta pemerintah memastikan seluruh kebijakan tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Komisi VI Dukung Perampingan BUMN Demi Efisiensi

Industri dan Pembangunan14 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Dukung Perampingan BUMN Demi Efisiensi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mendukung langkah pemerintah melakukan perampingan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan memperkuat kinerja perusahaan pelat merah. Menurutnya, penataan tersebut penting agar BUMN bisa lebih fokus menjalankan bidang usaha inti masing-masing.

14 Agustus 2026

Minyak Dunia Bergejolak, Ratna Juwita Desak Pemerintah Siapkan Mitigasi

Industri dan Pembangunan14 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Minyak Dunia Bergejolak, Ratna Juwita Desak Pemerintah Siapkan Mitigasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan skema mitigasi khusus untuk mengantisipasi gejolak harga minyak mentah dunia. Langkah tersebut dinilai penting di tengah eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi global, termasuk melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz dan Laut Merah.

Kejar Target 100 GW Energi Bersih, Legislator Minta Komitmen Lewat Keberpihakan Anggaran

Industri dan Pembangunan14 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Kejar Target 100 GW Energi Bersih, Legislator Minta Komitmen Lewat Keberpihakan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI mendorong pemerintah untuk membuktikan komitmen politiknya dalam mewujudkan transisi energi bersih melalui alokasi anggaran yang signifikan dan terarah. Dukungan anggaran negara dinilai menjadi pilar krusial untuk mengejar target besar pencapaian kapasitas energi terbarukan, termasuk peta jalan mega proyek 100 Gigawatt (GW) yang telah dicanangkan oleh Presiden.

Net Zero Emission 2060, Ratna Juwita: Investasi Masuk, Jangan Korbankan Lingkungan!

Industri dan Pembangunan14 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Net Zero Emission 2060, Ratna Juwita: Investasi Masuk, Jangan Korbankan Lingkungan!

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal pencapaian target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 yang dicanangkan oleh Presiden. Melalui fungsi pengawasan, Komisi XII meminta pemerintah memastikan arus investasi yang masuk, terutama di sektor energi dan hilirisasi industri, tetap memprioritaskan mitigasi dampak lingkungan dan tidak merugikan masyarakat sekitar.

RUU EBET Terus Diprioritaskan, Beri Kepastian Hukum Transisi Energi

Industri dan Pembangunan14 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

RUU EBET Terus Diprioritaskan, Beri Kepastian Hukum Transisi Energi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Legislator Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) agar dapat disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2026 ini. Langkah ini dinilai sangat krusial sebagai payung hukum utama dalam memuluskan agenda transisi energi nasional serta menarik investasi hijau ke dalam negeri.

KDKMP Bisa Pangkas Rantai Distribusi Barang Bersubsidi

Industri dan Pembangunan14 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

KDKMP Bisa Pangkas Rantai Distribusi Barang Bersubsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mendukung penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki penyaluran barang bersubsidi kepada masyarakat. Pasalnya, jaringan koperasi di tingkat desa dapat mendekatkan akses masyarakat terhadap barang bersubsidi.

14 Agustus 2026

Firman Soebagyo Dukung Telur Peternak Rakyat Diprioritaskan untuk MBG

Industri dan Pembangunan14 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Firman Soebagyo Dukung Telur Peternak Rakyat Diprioritaskan untuk MBG

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendukung kebijakan agar telur hasil produksi peternak rakyat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas harga telur sekaligus memastikan hasil produksi peternak rakyat terserap.