Industri dan Pembangunan

3368 artikel ditemukan

Komisi XII DPR RI Dorong Pengembangan Jargas untuk Perluas Pemanfaatan Gas Bumi

Industri dan Pembangunan27 April 2026

Komisi XII DPR RI Dorong Pengembangan Jargas untuk Perluas Pemanfaatan Gas Bumi

PARLEMENTARIA, Bali — Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendorong pengembangan jaringan gas (jargas) secara lebih masif guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi, baik untuk sektor industri maupun masyarakat.

27 April 2026

Pascapanen di Labuan Bajo Kurang Optimal, Beras Masih Pecah

Industri dan Pembangunan27 April 2026

Industri dan Pembangunan

Pascapanen di Labuan Bajo Kurang Optimal, Beras Masih Pecah

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Keterbatasan fasilitas pengering dan penggilingan modern membuat kualitas beras di Labuan Bajo belum optimal, meski hasil panen petani tergolong baik. Kondisi ini menjadi sorotan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi IV ke gudang Perum Bulog, di Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sabtu (25/4/2026).

Pembangunan KMNP di NTT Upaya Strategis Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

Industri dan Pembangunan27 April 2026

Industri dan Pembangunan

Pembangunan KMNP di NTT Upaya Strategis Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat- Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin menegaskan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus mendukung swasembada pangan di sektor perikanan.

Gas Bumi Jadi Piihan Energi Lebih Bersih dan Efisien Topang Pariwisata Bali

Industri dan Pembangunan27 April 2026

Industri dan Pembangunan

Gas Bumi Jadi Piihan Energi Lebih Bersih dan Efisien Topang Pariwisata Bali

PARLEMENTARIA, Badung — Komisi XII DPR RI memandang pentingnya penguatan pemanfaatan gas bumi untuk menjaga daya saing pariwisata sekaligus ketahanan energi di Provinsi Bali.

PNBP TN Komodo Rp100 Miliar, Daerah Tidak Dapat

Industri dan Pembangunan27 April 2026

Industri dan Pembangunan

PNBP TN Komodo Rp100 Miliar, Daerah Tidak Dapat

PARLEMENTARIA, Labuan Bajo – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyoroti ketimpangan pembagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kawasan Taman Nasional (TN) Komodo yang dinilai belum memberikan kontribusi langsung kepada daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan reses bersama pelaku pariwisata dan pemerintah daerah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (24/4/2026).

Kuota Pengunjung ke TN Komodo Dibatasi, Komisi IV Dorong Kenaikan Bertahap

Industri dan Pembangunan27 April 2026

Industri dan Pembangunan

Kuota Pengunjung ke TN Komodo Dibatasi, Komisi IV Dorong Kenaikan Bertahap

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mendorong evaluasi kebijakan kuota kunjungan wisatawan di Taman Nasional (TN) Komodo serta pengembangan wisata alternatif berbasis konservasi di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja ke Manggarai Barat, NTT Jumat (24/4/2026).

Hendry Munif Nilai Transformasi Lampung Jadi Contoh Pengembangan Industri Daerah

Industri dan Pembangunan27 April 2026

Industri dan Pembangunan

Hendry Munif Nilai Transformasi Lampung Jadi Contoh Pengembangan Industri Daerah

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munif menilai Provinsi Lampung tengah mengalami transformasi signifikan, Lampung tidak hanya sekadar gerbang Pulau Sumatera menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru akan tetapi menjadi contoh sebagai pengembangan industri daerah.

Ibu-Ibu PKK Kumpulkan Minyak Jelantah Jadi Avtur, Legislator Apresiasi Terobosan Tersebut

Industri dan Pembangunan27 April 2026

Industri dan Pembangunan

Ibu-Ibu PKK Kumpulkan Minyak Jelantah Jadi Avtur, Legislator Apresiasi Terobosan Tersebut

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Inovasi pengelolaan limbah rumah tangga menjadi energi kembali mendapat perhatian. Minyak jelantah yang dikumpulkan ibu-ibu PKK di Semarang dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini diolah di Kilang Cilacap menjadi bahan bakar pesawat (avtur). Hal ini sebagai bagian dari upaya pemanfaatan limbah sekaligus penguatan ketahanan energi nasional.

Legislator: Regulasi PLTS Rooftop di Yogyakarta Perlu Dipermudah

Industri dan Pembangunan27 April 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator: Regulasi PLTS Rooftop di Yogyakarta Perlu Dipermudah

PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Arif Riyanto Uopdana, mendorong kemudahan regulasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) rooftop. Khususnya, untuk sektor rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pariwisata Butuh Dukungan Lintas Sektor, Rycko Dorong Sinergi Kementerian untuk Lampung

Industri dan Pembangunan27 April 2026

Industri dan Pembangunan

Pariwisata Butuh Dukungan Lintas Sektor, Rycko Dorong Sinergi Kementerian untuk Lampung

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung — Anggota Komisi VII DPR RI, Rycko Menoza, menegaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai sektor lain, seperti infrastruktur dan transportasi. Karena itu, ia mendorong penguatan sinergi lintas kementerian guna mengoptimalkan potensi daerah.

Legislator Usul Pemerintah Tiru Pengelolaan Sampah Nusa Kambangan, Dinilai Efektif dan Murah

Industri dan Pembangunan27 April 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Usul Pemerintah Tiru Pengelolaan Sampah Nusa Kambangan, Dinilai Efektif dan Murah

PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik, mendorong pemerintah segera mengadopsi sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Pulau Nusa Kambangan. Dorongan ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Masa Reses di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Apresiasi BBM Subsidi Tetap, Komisi XII Dorong Penguatan Infrastruktur Energi

Industri dan Pembangunan27 April 2026

Industri dan Pembangunan

Apresiasi BBM Subsidi Tetap, Komisi XII Dorong Penguatan Infrastruktur Energi

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan LPG subsidi. Kebijakan ini dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, daya beli, serta keharmonisan sosial.