Industri dan Pembangunan

3364 artikel ditemukan

Revisi UU Desain Industri Guna Respons Perubahan Zaman dan Lindungi Kekayaan Intelektual

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Revisi UU Desain Industri Guna Respons Perubahan Zaman dan Lindungi Kekayaan Intelektual

PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, menegaskan urgensi perbaikan regulasi Desain Industri. Hal itu karena payung hukum eksisting yang dibentuk pada tahun 2000, menurutnya, sudah usang dan tidak relevan dengan ekosistem digital.

26 Mei 2026

RUU Desain Industri Jawab Tantangan Inovasi dan Perkembangan Teknologi

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

RUU Desain Industri Jawab Tantangan Inovasi dan Perkembangan Teknologi

PARLEMENTARIA, Surabaya - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri DPR RI, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sudah tidak mampu lagi menjawab tantangan perkembangan industri dan teknologi yang berkembang pesat, termasuk hadirnya kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Optimalisasi Sumur Idle dan Penyederhanaan Regulasi untuk Dongkrak Lifting Migas Nasional

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Optimalisasi Sumur Idle dan Penyederhanaan Regulasi untuk Dongkrak Lifting Migas Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha, mendorong PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk mempercepat berbagai langkah strategis guna meningkatkan lifting migas nasional. Menurutnya, upaya peningkatan produksi tidak cukup hanya bertumpu pada eksplorasi sumur baru, melainkan juga harus diiringi optimalisasi sumur idle, percepatan hilirisasi gas, serta penyederhanaan regulasi internal.

Kementerian ESDM Perlu Revisi Aturan agar Pertambangan Rakyat Lebih Terakomodasi

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Kementerian ESDM Perlu Revisi Aturan agar Pertambangan Rakyat Lebih Terakomodasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI dari Dapil Jambi, Syarif Fasha, mendorong pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merevisi regulasi terkait legalisasi pertambangan rakyat agar lebih mengakomodasi kebutuhan penambang di lapangan.

Komisi VII Minta Kesiapan Infrastruktur Standardisasi di Tengah Persaingan Global

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VII Minta Kesiapan Infrastruktur Standardisasi di Tengah Persaingan Global

PARLEMENTARIA, Bandung — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur standardisasi nasional di tengah meningkatnya persaingan industri dan perdagangan global. Menurutnya, standardisasi tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga bagian dari perlindungan terhadap daya saing industri nasional.

Produk Impor Bebas Masuk, SNI Dinilai Belum Mampu Lindungi Industri Dalam Negeri

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Produk Impor Bebas Masuk, SNI Dinilai Belum Mampu Lindungi Industri Dalam Negeri

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti lemahnya pengawasan dan standardisasi terhadap produk impor yang masuk ke Indonesia. Kondisi tersebut dinilai merugikan industri nasional sekaligus membuat perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku usaha domestik belum optimal.

SNI Jadi Benteng Produk Lokal dan Jalan IKM Tembus Ekspor

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

SNI Jadi Benteng Produk Lokal dan Jalan IKM Tembus Ekspor

PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai Standar Nasional Indonesia (SNI) memiliki peran strategis tidak hanya sebagai instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai benteng bagi produk lokal dari serbuan produk impor murah. Menurutnya, pemberlakuan SNI wajib yang tepat dapat memperkuat industri dalam negeri sekaligus membuka jalan bagi industri kecil menengah (IKM) untuk menembus pasar ekspor.

Informasi Program Sertifikasi Gratis bagi UMKM dan IKM Masih Minim

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Informasi Program Sertifikasi Gratis bagi UMKM dan IKM Masih Minim

PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munif menyoroti masih minimnya informasi yang diterima pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM serta Industri Kecil Menengah/IKM terkait program sertifikasi gratis, termasuk sertifikasi Standar Nasional Indonesia/SNI. Menurutnya, persoalan sosialisasi menjadi salah satu hambatan utama bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produknya.

UMKM Ekspor Jangan Cuma Jargon, Akses SNI Harus Dipermudah

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

UMKM Ekspor Jangan Cuma Jargon, Akses SNI Harus Dipermudah

PARLEMENTARIA, Bandung — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah untuk memperkuat keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurutnya, dorongan agar UMKM mampu menembus pasar ekspor tidak boleh berhenti sebatas jargon, tetapi harus diikuti dengan kemudahan akses terhadap standardisasi.

Komisi V Pastikan Sistem Navigasi Udara Nasional Andal Pascagangguan GPS

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Pastikan Sistem Navigasi Udara Nasional Andal Pascagangguan GPS

PARLEMENTARIA, Tangerang — Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty memastikan kesiapan sistem navigasi udara nasional tetap andal menyusul adanya laporan gangguan GPS (GPS interference) yang terjadi pada April hingga awal Mei 2026 dan berdampak pada puluhan penerbangan komersial di Indonesia.

Bisa Rugikan Masyarakat, Pengawasan Ketat Hewan Kurban Jelang Iduladha Jangan Asal-asalan

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Bisa Rugikan Masyarakat, Pengawasan Ketat Hewan Kurban Jelang Iduladha Jangan Asal-asalan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menekankan pentingnya pengawasan tata niaga hewan kurban jelang Iduladha 2026. Ia meminta agar petugas dari instansi terkait melakukan pengawasan komprehensif dan tidak hanya bersifat administratif belaka.

Novita Hardini Dorong Kemenpar Perkuat Koordinasi Antar Stakeholder Pariwisata

Industri dan Pembangunan25 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Novita Hardini Dorong Kemenpar Perkuat Koordinasi Antar Stakeholder Pariwisata

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VII DPR RI menyoroti masih lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam tata kelola destinasi wisata nasional. Minimnya forum komunikasi yang substantif antara Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, dan pengelola wisata dinilai menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi pengelolaan pariwisata Indonesia. Hal tersebut mengemuka dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Klaten, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026) lalu.