Ekonomi dan Keuangan

1215 artikel ditemukan

BAKN Desak Perbaiki Tata Kelola Penyelesaian Sertifikat Kepemilikan Perumahan Nasabah BTN di Karawang

Ekonomi dan Keuangan7 September 2026

BAKN Desak Perbaiki Tata Kelola Penyelesaian Sertifikat Kepemilikan Perumahan Nasabah BTN di Karawang

PARLEMENTARIA, Karawang - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyoroti penyelesaian sertifikat kepemilikan rumah nasabah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah melunasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), namun belum memperoleh sertifikat. Dari sekitar 300.000 sertifikat yang harus diterbitkan, ada sekitar 30.000 sertifikat yang bermasalah.

7 September 2026

Ada Indikasi Pinjam Nama KPR, Shohibul Imam Desak Perlindungan Debitur

Ekonomi dan Keuangan4 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Ada Indikasi Pinjam Nama KPR, Shohibul Imam Desak Perlindungan Debitur

PARLEMENTARIA, Karawang - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti indikasi praktik pinjam nama dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BAKN menegaskan penanganan persoalan tersebut harus mengedepankan perlindungan terhadap debitur dan konsumen, sekaligus memastikan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) tidak mengalami kerugian dan pengembang menjalankan tanggung jawabnya.

Jalal Abdul Nasir: KPR Non-Subsidi Harus Utamakan Kepastian Sertifikat Konsumen

Ekonomi dan Keuangan4 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Jalal Abdul Nasir: KPR Non-Subsidi Harus Utamakan Kepastian Sertifikat Konsumen

PARLEMENTARIA, Karawang - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan tata kelola Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar konsumen memperoleh kepastian sertifikat setelah memenuhi kewajibannya. Salah satu usulan yang mengemuka ialah penerapan mekanisme KPR non-subsidi dengan Akta Jual Beli (AJB), bukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), untuk mencegah persoalan sertifikat kembali terjadi.

Kamrussamad Dorong Gubernur BI Baru Perkuat Transmisi Kebijakan ke Sektor Riil

Ekonomi dan Keuangan4 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kamrussamad Dorong Gubernur BI Baru Perkuat Transmisi Kebijakan ke Sektor Riil

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta kepemimpinan baru Bank Indonesia (BI) memastikan kebijakan likuiditas dan suku bunga benar-benar mengalir ke sektor riil. Menurutnya, kebijakan moneter tidak cukup hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan berkualitas, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Andreas Eddy Susetyo Dorong Tinjau Kembali Skema KPR Non-Subsidi

Ekonomi dan Keuangan4 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Andreas Eddy Susetyo Dorong Tinjau Kembali Skema KPR Non-Subsidi

PARLEMENTARIA, Karawang — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo mendorong peninjauan kembali mekanisme Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non-subsidi sebagai langkah mendasar untuk mencegah persoalan sertifikat kepemilikan rumah kembali terjadi. Salah satu opsi yang tengah dikaji ialah tidak lagi menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), melainkan memastikan tanah telah dipecah terlebih dahulu sebelum transaksi dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB).

BAKN Dorong Percepatan Penyelesaian 30.000 Sertifikat Nasabah BTN

Ekonomi dan Keuangan4 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Percepatan Penyelesaian 30.000 Sertifikat Nasabah BTN

PARLEMENTARIA, Karawang — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti masih adanya sekitar 30.000 sertifikat kepemilikan rumah nasabah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang belum terselesaikan, meski sebelumnya terdapat sekitar 300.000 sertifikat yang menjadi perhatian. BAKN meminta penyelesaian diprioritaskan bagi nasabah yang telah memenuhi kewajiban Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Komisi XI Setujui RKA OJK 2027 Rp10,5 Triliun, Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Jadi Sorotan

Ekonomi dan Keuangan4 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Setujui RKA OJK 2027 Rp10,5 Triliun, Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Jadi Sorotan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XI DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp10,5 triliun dengan menekankan penguatan fungsi pengawasan, pengaturan, dan perlindungan konsumen. Penguatan tersebut dinilai penting menyusul masih adanya persoalan di industri jasa keuangan yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Said Abdullah Tekankan Akurasi Data Desil agar Subsidi Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan3 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Said Abdullah Tekankan Akurasi Data Desil agar Subsidi Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menekankan pentingnya akurasi data desil penerima subsidi agar berbagai program subsidi pemerintah benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, persoalan inclusion error dan exclusion error dalam pendataan masih menjadi tantangan besar yang harus segera diselesaikan pemerintah.

Ecky Awal Mucharam Minta Insentif Pajak Lebih Berkeadilan bagi Kader Posyandu

Ekonomi dan Keuangan3 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Ecky Awal Mucharam Minta Insentif Pajak Lebih Berkeadilan bagi Kader Posyandu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Muchara meminta pemerintah memastikan kebijakan insentif perpajakan dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027 tidak hanya dinikmati sektor usaha besar, tetapi juga memberikan keadilan bagi masyarakat kecil, termasuk kader posyandu. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia yang membahas asumsi dasar, pendapatan, defisit, dan pembiayaan dalam RUU APBN 2027 di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Kepastian Target Cukai Minuman Berpemanis dalam RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan3 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kepastian Target Cukai Minuman Berpemanis dalam RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mempertanyakan kepastian target penerimaan negara dari cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan sumber pengganti penerimaan apabila kebijakan tersebut kembali tidak dapat direalisasikan.

Misbakhun: Pimpinan Baru BI Harus Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja

Ekonomi dan Keuangan1 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Misbakhun: Pimpinan Baru BI Harus Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan, kepemimpinan baru Bank Indonesia (BI) harus mampu memperkuat peran bank sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pergantian pimpinan BI harus menjadi momentum untuk menghadirkan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

DPR Setujui Tiga Calon Pimpinan BI Hasil Fit and Proper Test Komisi XI

Ekonomi dan Keuangan1 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

DPR Setujui Tiga Calon Pimpinan BI Hasil Fit and Proper Test Komisi XI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI terhadap calon pimpinan Bank Indonesia (BI). Tiga nama yang disetujui di antaranya adalah Destry Damayanti sebagai calon Gubernur BI, Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI dan Solikin M. Cuhro sebagai calon Deputi Gubernur BI.