Ekonomi dan Keuangan

Dorong LKPP Perkuat Pemberdayaan UMKM agar Tepat Sasaran dan Naik Kelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berhasil melampaui target sasaran strategis serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama bertahun-tahun. Namun demikian, ia meminta LKPP terus memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya agar pelaku UMKM benar-benar menjadi penerima manfaat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

16 Juli 2026

Penguatan SDM BPKP dan LKPP untuk Tingkatkan Kinerja Lembaga

Penguatan SDM BPKP dan LKPP untuk Tingkatkan Kinerja Lembaga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi mendorong penguatan kelembagaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pasalnya, perluasan tugas kedua lembaga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya dan dukungan anggaran agar mampu menjalankan fungsi pengawasan maupun pengadaan secara optimal.

Syarief Abdullah: Transfer Daerah Tak Boleh Menghambat Pembangunan

Syarief Abdullah: Transfer Daerah Tak Boleh Menghambat Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menegaskan bahwa kebijakan transfer ke daerah harus menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal nasional dan kebutuhan riil daerah. Penegasan ini disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (16/7/2026), usai menggelar Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat guna menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Dolfie: Anggaran Pendidikan Jangan Dikorbankan untuk Pengelolaan Defisit Negara

Dolfie: Anggaran Pendidikan Jangan Dikorbankan untuk Pengelolaan Defisit Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie meminta pemerintah memastikan anggaran pendidikan ditempatkan sebagai belanja negara, bukan pembiayaan, agar amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dapat benar-benar terpenuhi. Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Thoriq Majiddanor Soroti Shortfall Penerimaan Negara dan Minta Evaluasi Formula DAU

Thoriq Majiddanor Soroti Shortfall Penerimaan Negara dan Minta Evaluasi Formula DAU

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor menyoroti sejumlah indikator dalam Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Anggaran (LKPP) 2025 yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kualitas kebijakan fiskal pemerintah. Sejumlah sorotan ini disampaikan dalam agenda Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan serta Menteri PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Harris Turino Kritik Efektivitas Kebijakan Fiskal, Soroti Belanja Modal hingga Pengelolaan SAL

Harris Turino Kritik Efektivitas Kebijakan Fiskal, Soroti Belanja Modal hingga Pengelolaan SAL

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kementerian Keuangan selama 15 tahun berturut-turut belum otomatis mencerminkan kualitas tata kelola fiskal yang mampu menghasilkan kebijakan berdampak optimal bagi pembangunan. Pernyataan ini disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan serta Menteri PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026)

Kejar Ketertinggalan Global, DPR Persiapkan RUU Pusat Finansial

Kejar Ketertinggalan Global, DPR Persiapkan RUU Pusat Finansial

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI menekankan sikap kehati-hatian yang tinggi dalam membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII). Langkah ini diambil guna memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar matang secara substansi.

Musthofa: Penghapusan SLIK untuk Kredit Mikro Perlu Diimbangi Rekam Jejak Peminjam

Musthofa: Penghapusan SLIK untuk Kredit Mikro Perlu Diimbangi Rekam Jejak Peminjam

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota BAKN DPR RI Musthofa menyetujui usulan penyaluran kredit di bawah satu juta rupiah tanpa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan syarat perbankan tetap menelusuri rekam jejak historis calon peminjam. Syarat ini dinilai penting agar kebijakan penyaluran tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki moral hazard. Hal tersebut disampaikan usai melakukan agenda Kunjungan Kerja BAKN ke Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/07/2026).

Realisasi APBN 2025 Berjalan Baik, Penerimaan Negara 2026 Harus Terus Ditingkatkan

Realisasi APBN 2025 Berjalan Baik, Penerimaan Negara 2026 Harus Terus Ditingkatkan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, pemerintah didorong untuk terus mengoptimalkan penerimaan negara agar target pertumbuhan ekonomi ke depan dapat tercapai sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal.

BAKN Soroti Tata Kelola Penyaluran KUR di Jawa Tengah agar Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan14 Juli 2026

BAKN Soroti Tata Kelola Penyaluran KUR di Jawa Tengah agar Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Semarang - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti tata kelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua BAKN DPR RI Amin AK memaparkan bahwa wilayah tersebut merupakan penyalur KUR terbesar secara nasional dengan kuantitas dan kualitas terbaik. Ia menegaskan bahwa besarnya skala penyaluran tersebut harus dibarengi pengelolaan yang tepat sasaran agar kemanfaatannya optimal.

Buku Anotasi KUHAP Diharapkan Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Ekonomi dan Keuangan14 Juli 2026

Buku Anotasi KUHAP Diharapkan Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sinergi antarlembaga penegak hukum dan kesamaan pemahaman dalam menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi kunci keberhasilan reformasi sistem peradilan pidana nasional. Untuk mendukung hal tersebut, Buku Anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diharapkan menjadi referensi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan KUHAP secara konsisten.

Implementasi KUHAP Jadi Kunci Keberhasilan Reformasi Hukum Nasional