//
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Jaka/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan, kepemimpinan baru Bank Indonesia (BI) harus mampu memperkuat peran bank sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pergantian pimpinan BI harus menjadi momentum untuk menghadirkan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Misbakhun dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Laporan Komisi XI DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur BI, yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Ia menilai komitmen tersebut tidak cukup berhenti pada pernyataan kebijakan, tetapi harus diterjemahkan ke dalam aturan yang jelas dan panduan operasional. Hal itu penting agar kebijakan BI dapat dilaksanakan secara konsisten sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi.
“Komitmen ini harus dibuktikan melalui implementasi aturan yang jelas serta panduan operasional kebijakan Bank Indonesia,” tegas Misbakhun.
Dirinya menambahkan, BI memiliki posisi strategis dalam merespons dinamika perekonomian nasional. Karena itu, kebijakan moneter dan kebijakan lain yang menjadi kewenangan bank sentral perlu diarahkan agar turut mendukung aktivitas ekonomi yang produktif dan memperluas kesempatan kerja.
Apalagi, tuturnya, persetujuan DPR terhadap calon pimpinan BI tidak semata-mata menjadi bagian dari proses pergantian kepemimpinan, melainkan harus menjadi awal penguatan kontribusi bank sentral terhadap perekonomian nasional. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan fokus, terarah, dan terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Menutup pernyataan, Misbakhun mengingatkan bahwa penguatan peran BI untuk mendukung perekonomian telah menjadi bagian dari kerangka perubahan regulasi sektor keuangan. Karena itu, mandat tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret, konsisten, dan dapat diimplementasikan. (um)
