Ekonomi dan Keuangan

Banggar Dorong Reformasi Fiskal Dalam RUU P2 APBN 2025

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) APBN Tahun Anggaran (TA) 2025 bersama Menteri Keuangan RI. Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid, Banggar DPR RI menekankan pentingnya penguatan tata kelola fiskal melalui penyempurnaan Dana Alokasi Umum (DAU), reformasi subsidi energi, hingga pengelolaan aset negara yang lebih akuntabel.

14 Juli 2026

BAKN Dorong Penguatan Tata Kelola Hulu Migas Tingkatkan Penerimaan Negara

BAKN Dorong Penguatan Tata Kelola Hulu Migas Tingkatkan Penerimaan Negara

PARLEMENTARIA, Semarang – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan optimalisasi pengelolaan kegiatan usaha hulu migas dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan negara. Melalui kunjungan kerja spesifik ke PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan SKK Migas di Semarang, BAKN menelaah berbagai permasalahan yang menjadi perhatian dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta memperoleh penjelasan mengenai berbagai upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan.

Pemerintah Tegaskan APBN 2025 Tetap Kredibel di Tengah Gejolak Global

Pemerintah Tegaskan APBN 2025 Tetap Kredibel di Tengah Gejolak Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah menegaskan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Hal itu disampaikan dalam Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Sari Yuliati: Pelaku Kasus Pembakaran Santri di Lombok Tengah Harus Diproses Hukum Hingga Tuntas

Sari Yuliati: Pelaku Kasus Pembakaran Santri di Lombok Tengah Harus Diproses Hukum Hingga Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menerima kuasa hukum dan keluarga korban kasus pembakaran yang terjadi di Pondok Pesantren Raudlatussaulatiyah Al Ibrahimy, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, keluarga korban meminta dukungan agar kasus yang menimbulkan korban jiwa dan luka bakar serius itu diusut hingga tuntas serta memberikan keadilan bagi para korban.

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-25 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026 DENGAN AGENDA TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PANDANGAN FRAKSI ATAS RUU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TA 2025

Ekonomi dan Keuangan12 Juli 2026

Peluncuran Implementasi Biodiesel B50 Langkah Strategis Menuju Kemandirian Energi Nasional

Ekonomi dan Keuangan11 Juli 2026

Peluncuran Implementasi Biodiesel B50 Langkah Strategis Menuju Kemandirian Energi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap peluncuran implementasi Biodiesel B50 yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi besar mewujudkan kemandirian energi nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong transformasi ekonomi berbasis sumber daya domestik.

BAKN Kunjungi Telkom, Dorong Penguatan Transparansi, Akuntabilitas & Tata Kelola BUMN

BAKN Kunjungi Telkom, Dorong Penguatan Transparansi, Akuntabilitas & Tata Kelola BUMN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengingatkan kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tidak mengabaikan dan menunda penyelesaian permasalahan dari badan audit negara. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, seusai kunjungan kerja on the spot penelaahan tata kelola PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Sinergi Kebijakan Politik dan Ekonomi Kunci Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Sinergi Kebijakan Politik dan Ekonomi Kunci Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menegaskan bahwa sinergi kebijakan politik dan ekonomi menjadi kunci dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kedaulatan ekonomi harus mampu meningkatkan penerimaan negara dan mendorong pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Kamrussamad Dorong Penguatan UMKM dan Inovasi Fiskal Daerah untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Kamrussamad Dorong Penguatan UMKM dan Inovasi Fiskal Daerah untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mendorong pemerintah terus memperkuat kualitas belanja negara serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, langkah tersebut menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Jangan Sekadar Narasi, Evaluasi Inpres Harus Lebih Terukur Dan Berdampak

Jangan Sekadar Narasi, Evaluasi Inpres Harus Lebih Terukur Dan Berdampak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan pentingnya evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) dilakukan secara lebih terukur dan terstruktur. Menurutnya, laporan evaluasi tidak cukup hanya memuat capaian umum, tetapi juga harus menjelaskan pelaksana teknis, target, realisasi, hingga dampak pembangunan yang dihasilkan.

Kemantapan Jalan Daerah Perlu Ditingkatkan untuk Perkuat Konektivitas dan Ekonomi

Kemantapan Jalan Daerah Perlu Ditingkatkan untuk Perkuat Konektivitas dan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta pemerintah mempercepat peningkatan kualitas jalan daerah agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, kemantapan jalan menjadi kunci memperlancar konektivitas, menekan biaya logistik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke daerah.

Legislator Soroti Potensi Risiko PFII bagi Stabilitas Sistem Keuangan Nasional