//
Anggota Komisi XI DPR RI Anna Mu’awanah saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Bea Cukai Jawa Timur I dan Sidoarjo di Surabaya, Jawa Timur.|Foto : Andri/Arifman
PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XI DPR RI Anna Mu’awanah mendorong pemerintah mengevaluasi pembatasan produksi dan tarif cukai hasil tembakau agar kebijakan fiskal tetap berjalan tanpa membuka ruang semakin luas bagi peredaran rokok ilegal. Menurutnya, pengaturan industri hasil tembakau perlu mempertimbangkan kondisi pelaku usaha sekaligus kemampuan pengawasan di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Anna saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Bea Cukai Jawa Timur I dan Sidoarjo di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/8/2026). Ia menilai setiap instrumen pengendalian produksi maupun penetapan tarif perlu didukung kajian yang komprehensif agar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap industri dan masyarakat.
“Kalau soal pembatasan cukai ataupun mungkin tarif yang berbeda, mungkin pemerintah harus mengkaji dengan exercise-exercise agar penerapan itu sesuai dengan kebijakan fiskal,” ujar Anna.
Ia menjelaskan, industri hasil tembakau di Jawa Timur masih banyak melibatkan pelaku usaha dengan pola kemitraan. Karena itu, penerapan pembatasan produksi maupun kuota perlu memperhatikan karakteristik industri di daerah dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Menurut legislator Fraksi PKB tersebut, pengendalian yang terlalu ketat tanpa perhitungan dan pengawasan yang memadai justru berpotensi menggeser konsumsi masyarakat ke produk ilegal.
Kondisi itu tidak hanya merugikan pelaku usaha yang patuh, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan negara. Karena itu, Anna menilai diperlukan titik keseimbangan antara pengendalian konsumsi hasil tembakau, optimalisasi penerimaan cukai, keberlangsungan industri, serta pemberantasan rokok ilegal.
Di sisi lain, ia meminta pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di Jawa Timur terus dioptimalkan agar manfaat penerimaan cukai dapat kembali dirasakan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.
“Jawa Timur hampir 65 persen untuk cukai rokok. Mudah-mudahan dengan semangat bagi hasil yang maksimal itu bisa memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan di Jawa Timur khususnya,” katanya.
Terakhir, Anna berharap evaluasi terhadap pengaturan hasil tembakau dapat menghasilkan kebijakan yang lebih terukur. Selain menjaga kepentingan fiskal nasional, langkah tersebut diharapkan mampu mempertahankan keberlangsungan usaha yang legal sekaligus memperkuat upaya menekan peredaran rokok ilegal. (MAN/um)
