Ekonomi dan Keuangan

1075 artikel ditemukan

Mohamad Hekal Optimistis Indonesia Kejar Persaingan Pusat Finansial Global

Ekonomi dan Keuangan21 Juli 2026

Mohamad Hekal Optimistis Indonesia Kejar Persaingan Pusat Finansial Global

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

21 Juli 2026

RUU PFII Resmi Sah, DPR Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Ekonomi dan Keuangan21 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

RUU PFII Resmi Sah, DPR Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Persetujuan tersebut diambil setelah seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap RUU yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

UU PFII Sah! DPR Bangun Fondasi Indonesia Naik Kelas di Peta Keuangan Global

Ekonomi dan Keuangan21 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

UU PFII Sah! DPR Bangun Fondasi Indonesia Naik Kelas di Peta Keuangan Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Pengesahan tersebut menjadi langkah strategis DPR bersama pemerintah dalam membangun fondasi hukum bagi pengembangan pusat keuangan internasional yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.

Perdagangan Karbon Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat dan Memperkuat Ekonomi Hijau

Ekonomi dan Keuangan20 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Perdagangan Karbon Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat dan Memperkuat Ekonomi Hijau

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan bahwa pengembangan perdagangan karbon (carbon trading) di Indonesia harus ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk mendorong kesejahteraan rakyat, memperkuat daya saing ekonomi nasional, sekaligus mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

RUU PFII Harus Jaga Kedaulatan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

Ekonomi dan Keuangan20 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

RUU PFII Harus Jaga Kedaulatan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Wakil Pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Komisi XI Sepakati RUU PFII Dibawa ke Pembicaraan Tingkat II

Ekonomi dan Keuangan20 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Sepakati RUU PFII Dibawa ke Pembicaraan Tingkat II

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Puteri Komarudin Ingatkan LKPP Kawal Pengadaan Daerah agar Serapan DAK Fisik Optimal

Ekonomi dan Keuangan17 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Ingatkan LKPP Kawal Pengadaan Daerah agar Serapan DAK Fisik Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus memperkuat konsolidasi belanja pengadaan pemerintah. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mengoptimalkan penggunaan keuangan negara untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Banggar Dorong BI Kalbar Perkuat Deteksi Dini Ekonomi dan Pembinaan UMKM

Ekonomi dan Keuangan17 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Dorong BI Kalbar Perkuat Deteksi Dini Ekonomi dan Pembinaan UMKM

PARLEMENTARIA, Pontianak – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Barat memperkuat sistem deteksi dini (early warning system) terhadap perkembangan ekonomi daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Barat.

Groundbreaking PSN Masela Senilai Rp355 Triliun Tonggak Baru Kedaulatan Energi Nasional

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Groundbreaking PSN Masela Senilai Rp355 Triliun Tonggak Baru Kedaulatan Energi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela dengan nilai investasi sekitar Rp355 triliun. Menurutnya, proyek tersebut merupakan momentum penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan Indonesia Timur.

Banggar Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur

PARLEMENTARIA, Surabaya – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid menekankan pentingnya sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah guna mempercepat pembangunan serta menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Menurutnya, efektivitas pembangunan tidak dapat hanya diukur dari besaran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH), tetapi juga harus memperhatikan belanja kementerian dan lembaga yang mengalir ke daerah.

Dolfie: WTP Bukan Prestasi, BPKP dan LKPP Harus Tunjukkan Dampak Nyata

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dolfie: WTP Bukan Prestasi, BPKP dan LKPP Harus Tunjukkan Dampak Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah sebuah prestasi, melainkan standar minimal yang wajib dipenuhi setiap kementerian dan lembaga. Karena itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diminta tidak hanya berfokus pada capaian administratif, tetapi juga menunjukkan dampak nyata dari pelaksanaan tugasnya terhadap kualitas pembangunan nasional.

Dorong Penguatan Anggaran BPKP demi Perluas Pengawasan dan Pendampingan Daerah

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dorong Penguatan Anggaran BPKP demi Perluas Pengawasan dan Pendampingan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Fathi mendorong pemerintah memperkuat anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar lembaga tersebut mampu memperluas jangkauan pengawasan, pendampingan, dan konsultasi kepada pemerintah daerah. Sebab, besarnya wilayah Indonesia serta kompleksitas pengelolaan anggaran negara membutuhkan kapasitas BPKP yang jauh lebih kuat.