Ekonomi dan Keuangan

1215 artikel ditemukan

BAKN Minta DTSEN Tak Jadi Saringan Tunggal Penerima Bansos

Ekonomi dan Keuangan14 September 2026

BAKN Minta DTSEN Tak Jadi Saringan Tunggal Penerima Bansos

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.

14 September 2026

Sari Yuliati Desak Evaluasi Menyeluruh Kasus 352 Siswa Keracunan MBG

Ekonomi dan Keuangan12 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Sari Yuliati Desak Evaluasi Menyeluruh Kasus 352 Siswa Keracunan MBG

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, anggota DPR RI Dapil NTB II, menyampaikan keprihatinan atas kejadian keracunan yang dialami 352 siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat 11/09/2026 setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Puteri Komarudin Dalami Desain Iuran Program Penjaminan Polis

Ekonomi dan Keuangan12 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dalami Desain Iuran Program Penjaminan Polis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendalami desain Program Penjaminan Polis (PPP) yang disiapkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), khususnya terkait skema iuran bagi perusahaan asuransi. Ia meminta desain iuran mempertimbangkan kemampuan industri sekaligus memastikan kecukupan dana penjaminan dan perlindungan bagi pemegang polis.

BAKN: Ekosistem BUMN Farmasi Perlu Dibangun untuk Akhiri Kerugian Berulang

Ekonomi dan Keuangan11 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN: Ekosistem BUMN Farmasi Perlu Dibangun untuk Akhiri Kerugian Berulang

PARLEMENTARIA, Bandung — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong PT Bio Farma bersama anak usahanya membangun ekosistem bisnis farmasi yang terintegrasi sebagai langkah konkret mengakhiri kerugian berulang yang terjadi pada sejumlah perusahaan dalam holding BUMN farmasi. Penguatan ekosistem tersebut dinilai perlu dilakukan dengan mengoptimalkan aset dan kapasitas masing-masing perusahaan sekaligus memperkuat sinergi dengan program strategis pemerintah.

BAKN Minta KAI Siapkan Skenario Cadangan Jika Pengalihan Utang KCIC Molor

Ekonomi dan Keuangan11 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Minta KAI Siapkan Skenario Cadangan Jika Pengalihan Utang KCIC Molor

PARLEMENTARIA, Bandung — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah menyiapkan rencana cadangan atau plan B dalam proses pengalihan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), menyusul besarnya potensi molornya penyelesaian dari target 15 September. Permintaan itu disampaikan usai BAKN DPR RI melakukan pertemuan membahas penyelesaian utang KCIC.

Penjaminan Polis Harus Jaga Konsumen dan Keberlanjutan Industri

Ekonomi dan Keuangan11 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Penjaminan Polis Harus Jaga Konsumen dan Keberlanjutan Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anneta Komaruddin meminta penerapan Program Penjaminan Polis (PPP) tidak hanya berorientasi pada perlindungan konsumen, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan industri asuransi. Menurutnya, kemampuan industri memenuhi kewajiban permodalan dan iuran penjaminan perlu diperhitungkan agar program tersebut tidak justru menambah tekanan terhadap perusahaan asuransi.

LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi

Ekonomi dan Keuangan10 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anna Muawanah menekankan pentingnya peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi melalui penguatan skema penjaminan polis. Menurutnya, kepercayaan menjadi fondasi utama dalam membangun kembali industri asuransi nasional setelah munculnya sejumlah persoalan yang merugikan pemegang polis.

Puteri Komarudin Minta PSR Ukur Dampak, Bukan Sekadar Serapan

Ekonomi dan Keuangan9 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Minta PSR Ukur Dampak, Bukan Sekadar Serapan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan melaporkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah diimplementasikan pada 427.935 hektare lahan dengan dana tersalur mencapai Rp13,51 triliun hingga Agustus 2026. Program tersebut telah menjangkau 187.782 pekebun.

9 September 2026

Setujui Pagu Kemenkeu 2027 Rp49,8 Triliun, Komisi XI Ingatkan Efisiensi Harus Berbasis Kinerja

Ekonomi dan Keuangan8 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Setujui Pagu Kemenkeu 2027 Rp49,8 Triliun, Komisi XI Ingatkan Efisiensi Harus Berbasis Kinerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan efisiensi adalah bagian penting dalam pengelolaan anggaran Kemenkeu ke depan. Maka dari itu, jelasnya, pagu anggaran unit Kemenkeu yang akan diefisienkan harus mempertimbangkan capaian output, outcome, dan impact dari setiap program atau kegiatan.

Habib Idrus: Klaim Efisiensi Rp7,67 Triliun Harus Didukung Metodologi Jelas

Ekonomi dan Keuangan8 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Habib Idrus: Klaim Efisiensi Rp7,67 Triliun Harus Didukung Metodologi Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Habib Idrus Salim Aljufri mengingatkan bahwa setiap klaim keberhasilan Kemenkeu harus didukung oleh metodologi pengukuran yang jelas. Hal ini menjadi penting agar capaian dalam efisiensi, pengelolaan aset, penerimaan negara, hingga pemberdayaan ekonomi bisa dinilai secara objektif.

Fauzi Amro Dorong Integrasi Data Kemenkeu Tutup Celah Penghindaran Kewajiban Fiskal

Ekonomi dan Keuangan8 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Fauzi Amro Dorong Integrasi Data Kemenkeu Tutup Celah Penghindaran Kewajiban Fiskal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro meminta Kementerian Keuangan memperkuat integrasi data antarkementerian/lembaga untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Integrasi ini bernilai penting untuk memastikan kebijakan fiskal didukung informasi yang akurat dan saling terhubung.

Komisi XI Minta Fungsi BUN Diperjelas dalam Indikator Kinerja Kemenkeu

Ekonomi dan Keuangan7 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Minta Fungsi BUN Diperjelas dalam Indikator Kinerja Kemenkeu

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie meminta fungsi Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) dicantumkan secara jelas dalam indikator tugas dan kinerja Kementerian Keuangan. Menurutnya, kejelasan tersebut penting agar pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.