//
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad dalam Dialektika Demokrasi bertema “Kepemimpinan Baru Bank Indonesia: Menakar Arah Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Devi/Mahendra
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta kepemimpinan baru Bank Indonesia (BI) memastikan kebijakan likuiditas dan suku bunga benar-benar mengalir ke sektor riil. Menurutnya, kebijakan moneter tidak cukup hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan berkualitas, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Dialektika Demokrasi bertema “Kepemimpinan Baru Bank Indonesia: Menakar Arah Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
“Pertumbuhan ekonomi itu berkualitas diukur dengan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta dan berapa banyak angka penurunan kemiskinan dan pengangguran yang sudah terjadi,” ujar Kamrussamad.
Ia menilai pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan moneter BI, serta kebijakan makroprudensial dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sinergi tersebut dinilai semakin penting seiring pembahasan target pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen pada tahun 2027.
Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar dan harus diikuti dengan perputaran dana ke sektor produktif. Karena itu, ia meminta Gubernur BI terpilih nantinya tidak hanya melihat besaran likuiditas yang disalurkan kepada sektor keuangan, tetapi juga mengukur dampaknya terhadap perekonomian sektor riil.
Salah satu instrumen yang disorot ialah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Kamrussamad menilai pemberian insentif kepada perbankan perlu diikuti evaluasi mengenai sejauh mana kredit yang tersedia benar-benar mengalir ke sektor produktif.
“Impact dari kredit yang disalurkan oleh perbankan terhadap sektor pertanian itu yang kita minta diperluas sampai ke sana,” katanya.
Selain KLM, dirinya meminta BI mengoptimalkan instrumen Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai insentif agar dana perbankan lebih banyak bergerak ke sektor riil melalui pembiayaan proyek dan kegiatan usaha. Menurutnya, pengelolaan likuiditas juga perlu memperhatikan potensi terserapnya dana perbankan pada instrumen tertentu yang dapat mengurangi ruang pembiayaan bagi sektor produktif.
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian ialah transmisi suku bunga kebijakan BI atau BI-Rate. Kamrussamad menilai penurunan BI-Rate perlu diikuti transmisi yang lebih cepat terhadap suku bunga kredit perbankan.
“Begitu BI-Rate diturunkan, transmisinya lambat. Nah, ini kita perlu kawal sama-sama supaya di kepemimpinan baru ini hal-hal ini bisa dibenahi dan tidak terulang lagi,” ujarnya.
Kamrussamad menekankan kebijakan moneter perlu memberikan ruang yang cukup bagi ekspansi sektor produktif tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi. Berdasarkan perhitungannya, setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen diharapkan mampu menciptakan hingga sekitar 950.000 lapangan kerja baru.
Karena itu, ia berharap kepemimpinan baru BI mampu memperkuat koordinasi dengan pemerintah sebagai otoritas fiskal dan OJK sebagai otoritas sektor jasa keuangan.
“Perlu kami minta kepada Bank Indonesia untuk menjaga sinergi yang solid dengan otoritas fiskal dan otoritas jasa keuangan supaya pertumbuhan ekonomi berkualitas bisa kita dapatkan,” tandas Kamrussamad. (nar, gal/um)
