
Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke PLN Bandung, Jumat (20/11/26). |Foto: Adi/sai
PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menilai anggaran subsidi listrik sebenarnya sudah cukup. Masalahnya, penyalurannya belum tepat sasaran. Ia meminta pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) segera dituntaskan agar subsidi diterima oleh warga yang berhak.
"Kami menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima subsidi, tetapi justru mendapatkannya. Oleh karena itu, validasi data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi sangat krusial dan harus segera dilakukan," ujarnya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI bersama PT PLN (Persero) di Bandung, Jumat (20/11/2026).
Andi mencontohkan, warga yang tercatat di desil 6 bisa saja kondisi aslinya tidak demikian. Sebaliknya, warga di desil 4 justru seharusnya mendapat subsidi. Karena itu, ia meminta PLN menetapkan batas desil penerima secara tegas dan mengecek langsung kondisi di lapangan.
Ia juga meminta validasi dilakukan per rumah tangga, bukan per desa. Menurutnya, data itu menjadi dasar perhitungan besaran subsidi setiap pemerintah menyusun RAPBN. Pola yang sama berlaku untuk rasio elektrifikasi. "Jika di suatu kabupaten terdapat 1.000 rumah tangga, maka seluruh 1.000 rumah tersebut harus dipastikan sudah berlistrik," katanya.
Dari sisi PLN, paparan perusahaan menyebut survei lapangan bersama BPS sudah rampung per 30 September 2026. Survei itu mencakup sekitar 87 juta pelanggan rumah tangga, atau 100 persen dari total populasi. PLN juga sudah menghubungkan aplikasi PLN Mobile dengan sistem Kementerian Sosial. Dengan begitu, permohonan sambung baru dan perubahan daya untuk tarif subsidi hanya disetujui bagi pelanggan di DTSEN desil 1 sampai 3, sesuai kebijakan Kementerian ESDM.
Andi mengaku sudah mendengar PLN mulai memvalidasi data, tetapi menurutnya belum mencapai 100 persen. "Pada intinya, seluruh pembenahan subsidi ini bermuara pada keakuratan data," ujarnya.
Selain soal data, Andi mengusulkan PLN membentuk desk layanan cepat tanggap. Selama ini, menurutnya, warga belum tahu harus melapor ke mana jika status mereka tidak sesuai. Lewat desk itu, warga bisa mengadu disertai bukti kondisi nyata berdasarkan DTSEN, sehingga PLN dapat segera mengubah status mereka dari pelanggan nonsubsidi menjadi penerima subsidi. (app/aha)