
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Habib Syarief Muhammad dalam RDPU pembahasan RUU Hak Cipta yang menghadirkan praktisi musik, budayawan, akademisi, dan pakar hukum, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.|Foto: Runi/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Habib Syarief Muhammad, menegaskan revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta harus memberikan perlindungan nyata bagi pencipta, musisi, koreografer, dan seniman tradisional dari praktik eksploitasi di tengah perkembangan industri digital.
Menurutnya, pembaruan regulasi tidak cukup hanya mengatur administrasi pendaftaran karya, tetapi juga harus menjamin keadilan ekonomi, kepastian hukum, serta hak pencipta atas pemanfaatan karya mereka.
Hal tersebut disampaikan Habib Syarief dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta yang menghadirkan praktisi musik, budayawan, akademisi, dan pakar hukum, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menilai, perkembangan platform digital menghadirkan ketimpangan dalam industri kreatif. Karya musik, tarian, dan seni budaya Indonesia dapat dinikmati jutaan hingga miliaran kali melalui platform digital, tetapi penciptanya belum tentu memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan.
“Jangan sampai musisi, koreografer, dan seniman tradisional kita justru hidup dalam kesulitan ekonomi ketika karya mereka terus diputar, digunakan, dan menghasilkan keuntungan bagi pihak lain. Ada ketimpangan antara nilai ekonomi yang dihasilkan industri digital dengan kesejahteraan para penciptanya,” ujarnya.
Habib Syarief mengidentifikasi tiga persoalan utama yang perlu diperkuat dalam RUU Hak Cipta.
Pertama, transparansi pengelolaan dan distribusi royalti. Ia menyoroti masih adanya kritik terhadap transparansi dan akurasi penghimpunan serta penyaluran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Selain itu, perkembangan layanan streaming digital atau Digital Service Provider (DSP), seperti Spotify dan YouTube, juga menuntut kejelasan mekanisme pembayaran royalti kepada pencipta.
Karena itu, ia mendorong penguatan mekanisme pengawasan, audit, dan transparansi pengelolaan royalti agar hak ekonomi pencipta dapat terpenuhi. “Negara harus memastikan tata kelolanya transparan, akuntabel, dan memberikan ruang bagi musisi untuk menentukan mekanisme pengelolaan haknya,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.
Kedua, perlindungan koreografi dan seni tradisional di ruang digital. Menurutnya, platform seperti TikTok dan Instagram Reels memang membuka peluang bagi karya seni Indonesia untuk dikenal lebih luas. Namun, pemanfaatan karya tersebut juga berisiko dilakukan tanpa izin maupun tanpa mencantumkan identitas penciptanya. Karena itu, RUU Hak Cipta perlu memberikan perlindungan yang memadai terhadap karya koreografi, karawitan, dan seni tradisional lainnya.
Ketiga, kepastian hukum dan valuasi kekayaan intelektual. Habib Syarief menilai pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 masih menghadapi sejumlah kendala.
Salah satunya adalah belum tersedianya mekanisme penilaian atau appraisal kekayaan intelektual yang kredibel serta ekosistem pasar yang mampu memberikan kepastian nilai ekonominya. Kondisi tersebut membuat lembaga perbankan masih ragu menerima hak cipta sebagai objek jaminan pembiayaan.
Ia berharap revisi UU Hak Cipta dapat menjawab berbagai persoalan tersebut sehingga karya kreatif tidak hanya memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum, tetapi juga memberikan kesejahteraan ekonomi bagi para penciptanya. (rr/rdn)