
Anggota Komisi III DPR RI Andi Amar Ma'ruf Sulaiman.|Foto : Farhan/MRI.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Andi Amar Ma'ruf Sulaiman mengajak masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk turut mengawasi implementasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset apabila nantinya telah disahkan menjadi undang-undang. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan aturan berjalan sesuai tujuan pembentukannya dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu menilai pengawasan tidak boleh berhenti pada proses pembahasan dan pengesahan undang-undang. Justru, masa transisi dan pelaksanaan aturan menjadi tahapan penting yang harus dikawal bersama agar mekanisme perampasan aset benar-benar diterapkan sebagaimana tujuan awal penyusunannya.
Karena itu, ia berharap pihak-pihak yang selama ini memberikan masukan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, termasuk organisasi masyarakat sipil, dapat terus mendampingi dan menyampaikan temuan apabila terdapat pelaksanaan yang menyimpang.
“Yang penting adalah ketika pengimplementasiannya terjadi, harus sesuai dengan bagaimana itu berjalan. Sesuai dengan niatnya kita. Ini sudah lama dibahas bagaimana niatnya betul-betul terjalan sesuai,” ujar Andi Amar dalam pembahasan RUU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan Komisi III DPR RI terbuka menerima laporan masyarakat apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan aturan tersebut. Menurutnya, keterlibatan publik menjadi salah satu bentuk pengawasan agar kewenangan perampasan aset tidak digunakan di luar ketentuan hukum.
“Pengawasan APH, teman-teman ketika melihat ada yang terjadi di luar dari bagaimana seharusnya undang-undang RUU ini dilaksanakan, itu dilaporkan atau disampaikan ke kami. Komisi III sangat terbuka,” ungkap Legislator Dapil Sulsel II itu.
Andi Amar juga menyampaikan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui sekitar 70 rapat dengar pendapat (RDP) untuk menghimpun berbagai masukan. Banyaknya masukan tersebut, menurutnya, perlu diikuti dengan pengawasan yang berkelanjutan agar substansi yang telah dirumuskan tidak menyimpang ketika diterapkan.
Ia secara khusus mengingatkan pentingnya mencegah penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power dalam pelaksanaan perampasan aset. Sebab, kewenangan tersebut berkaitan langsung dengan hak kepemilikan masyarakat sehingga harus dijalankan berdasarkan prosedur dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui pengawasan bersama, Andi Amar berharap implementasi RUU Perampasan Aset nantinya dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Ia juga menekankan pentingnya memastikan aturan tersebut berjalan sesuai tujuan, sehingga dapat menjadi landasan penegakan hukum yang lebih terjamin bagi generasi mendatang. (fa/aha)