
Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menyampaikan pandangan dan masukan saat mengikuti rapat penelaahan tata kelola PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dalam Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di Telkom Landmark Tower, Jakarta.|Foto: Nadya/sai
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menindaklanjuti dugaan praktik monopoli dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, terkait perizinan menara telekomunikasi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Praktik ini, nilainya, diskriminatif terhadap menara milik entitas BUMN dan berpotensi menguntungkan mitra bisnis swasta tertentu. Hal ini disampaikannya seusai mengikuti kunjungan kerja penelaahan tata kelola PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Senin (16/11/2026).
"Ya kalau ini memang didasarkan kepada kebijakan pemerintah daerah yang monopolistik terhadap pihak tertentu, kita akan nanti dorong KPPU untuk mengambil tindakan," tegas Herman kepada Parlementaria.
Politisi Partai Demokrat ini menilai, kebijakan pembongkaran menara yang telah dibangun Telkomsel, disertai kewajiban menyewa menara milik mitra pemerintah daerah dengan tarif lebih tinggi, berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga menghambat optimalisasi pemanfaatan aset BUMN yang berperan dalam penyediaan layanan telekomunikasi bagi masyarakat.
"Masa tower yang sudah dibangun oleh Telkomsel minta untuk dimusnahkan dan kemudian harus sewa kepada mitranya pemerintah daerah dengan sewa yang lebih mahal? Kan gak fair," ujarnya.
Di sisi lain, Herman turut menanggapi penyajian kembali (restatement) laporan keuangan Telkom terkait perubahan masa depresiasi aset jaringan menjadi lima tahun. Menurutnya, persoalan tersebut secara substansi telah diselesaikan oleh manajemen saat ini. Dengan demikian, proses selanjutnya tinggal dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk penyelesaian administrasinya. (Ndy/um)