//
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah.|Foto : Farhan/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendukung adanya ketentuan yang membuka kemungkinan penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Menurutnya, langkah tegas diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan kejahatan korupsi tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya.
Abdullah menilai, pemidanaan terhadap koruptor selama ini belum sepenuhnya menjawab persoalan pengembalian kerugian negara. Sebab, meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman penjara, aset yang berasal dari hasil kejahatan korupsi belum tentu dapat dikembalikan secara maksimal kepada negara.
“Banyak koruptor sudah dihukum, tetapi hasil kejahatannya tidak sepenuhnya kembali ke negara. Bahkan, kekayaan hasil korupsi masih bisa dinikmati oleh pelaku maupun keluarganya. Apalagi jika aset tersebut dipindahkan atau disembunyikan di luar negeri dan melibatkan jaringan tertentu. Karena itu, sudah saatnya negara memiliki instrumen hukum yang lebih tegas, termasuk kemungkinan penerapan hukuman mati bagi koruptor,” tegas Abdullah dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Politisi dari Fraksi PKB yang akrab disapa Gus Abduh itu menjelaskan, ketentuan mengenai kemungkinan pidana mati bagi pelaku korupsi tercantum dalam draf terbaru RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, khususnya Pasal 4 ayat (2).
Dalam pasal tersebut disebutkan, “Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”
Ia menilai, sanksi terhadap koruptor perlu mempertimbangkan besarnya kerugian negara dan keuntungan yang diperoleh pelaku. Dalam sejumlah perkara dengan nilai kerugian mencapai miliaran hingga triliunan rupiah, vonis yang dijatuhkan kerap dinilai belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
Menurut Abdullah, pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berorientasi pada pemidanaan atau pemenjaraan pelaku. Negara juga harus memastikan aset hasil kejahatan dapat dirampas dan dikembalikan untuk kepentingan publik.
“Jangan sampai koruptor hanya menjalani hukuman penjara, sementara uang hasil kejahatannya tetap aman dan bisa dinikmati anak cucunya. Negara harus memastikan bahwa kejahatan korupsi tidak memberikan keuntungan sedikit pun bagi pelakunya,” ujarnya.
Gus Abduh juga mengingatkan bahwa penanganan perkara korupsi membutuhkan biaya besar, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Karena itu, penguatan mekanisme perampasan aset menjadi bagian penting agar negara dapat memulihkan kerugian akibat tindak pidana korupsi.
Meski mendukung ketentuan tersebut, Abdullah mengingatkan bahwa penerapan pidana mati harus dilakukan secara sangat hati-hati dan menjadi pilihan terakhir. Ia menegaskan, upaya pemberantasan korupsi tetap harus berlandaskan prinsip negara hukum serta memperhatikan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin konstitusi.
“Prinsip kehati-hatian harus menjadi pegangan. Hukuman mati memang dapat menjadi instrumen untuk menghadapi kejahatan korupsi yang luar biasa, tetapi penerapannya harus melalui proses hukum yang ketat, objektif, dan benar-benar memenuhi ketentuan perundang-undangan,” katanya.
Ia menambahkan, hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemidanaan, termasuk kemungkinan penerapan pidana mati, harus mempertimbangkan jaminan konstitusional tersebut. (fa/rdn)
