Abdullah

10 artikel dengan tag ini

Abdullah Soroti Dugaan Korupsi Dana Bencana di Tengah Karhutla

Politik dan Keamanan16 Oktober 2026

Abdullah Soroti Dugaan Korupsi Dana Bencana di Tengah Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti ironi dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang terungkap ketika masyarakat di sejumlah daerah masih menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas perkara tersebut sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran kebencanaan.

16 Oktober 2026

Polisi Harus Pulihkan Mental Ibu dan Anak Korban KDRT Akibat Suami Kalah Judi Slot

Politik dan Keamanan15 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Polisi Harus Pulihkan Mental Ibu dan Anak Korban KDRT Akibat Suami Kalah Judi Slot

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mengapresiasi Polsek Margaasih, Kabupaten Bandung, yang telah menangkap seorang suami yang melakukan KDRT terhadap istri dan anaknya setelah kalah judi online (judol) atau slot. Meski demikian, ia meminta polisi juga memastikan kondisi mental ibu dan anak yang menjadi korban mendapat perhatian agar bisa pulih dari trauma.

Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait penyelesaian pengembalian berkas perkara atau P-19 serta mekanisme Praperadilan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Abdullah saat membacakan Keterangan DPR RI secara virtual di Komplek Senayan, Selasa (7/10/2026).

Legislator Minta Panggil Polres Pemalang dan Pihak Sekolah Terkait Kasus Kekerasan Pelajar

Politik dan Keamanan5 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Minta Panggil Polres Pemalang dan Pihak Sekolah Terkait Kasus Kekerasan Pelajar

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengungkapkan pihaknya berencana mendorong Komisi III meminta penjelasan dari Polres Pemalang dan pihak sekolah mengenai sejumlah hal yang dinilai perlu dijelaskan kepada masyarakat dalam kasus tersebut.

Legislator Desak Polisi Kawal Kasus Dugaan Kekerasan Siswa SD Pemalang Secara Transparan

Politik dan Keamanan5 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Desak Polisi Kawal Kasus Dugaan Kekerasan Siswa SD Pemalang Secara Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengaku mendapat aduan terkait kasus meninggalnya siswa kelas 2 SDN 1 Kebondalem, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hasbi Al Aqib (7), yang diduga mengalami perundungan oleh kakak kelasnya. Abdullah mengatakan, ada sejumlah aduan yang disampaikan kepadanya.

Kepemimpinan Polri Baru Diharapkan Perkuat Kepastian Layanan Masyarakat

Politik dan Keamanan3 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Kepemimpinan Polri Baru Diharapkan Perkuat Kepastian Layanan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, mendukung kepemimpinan baru Polri di bawah Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk memperkuat kepastian layanan dan tindak lanjut laporan masyarakat. Ia berharap Kapolri Jenderal Suyudi mampu memastikan setiap laporan diterima dengan baik.

Kasus Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Ditjen Imipas dan Polri Harus Transparan dalam Penanganan

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Kasus Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Ditjen Imipas dan Polri Harus Transparan dalam Penanganan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas dugaan pelanggaran terkait hunian mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang ditemukan Ombudsman RI pada Rabu (23/9/2026).

DPR Tegaskan Afirmasi Perempuan dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

DPR Tegaskan Afirmasi Perempuan dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Namun, DPR menilai rumusan afirmasi bagi penyelenggara pemilu tidak dapat disamakan dengan afirmasi bagi peserta pemilu karena keduanya memiliki mekanisme pengisian yang berbeda.

21 Korporasi Disegel, Abdullah Minta Penegakan Hukum Menyeluruh terkait Karthula

Politik dan Keamanan7 September 2026

Politik dan Keamanan

21 Korporasi Disegel, Abdullah Minta Penegakan Hukum Menyeluruh terkait Karthula

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap 21 perusahaan atau badan usaha yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh hingga menjangkau pihak yang bertanggung jawab di balik dugaan pelanggaran tersebut.

Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak, Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Transparan

Politik dan Keamanan2 September 2026

Politik dan Keamanan

Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak, Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Menurutnya, RUU tersebut memiliki posisi strategis karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas sehingga penyusunannya membutuhkan kajian yang cermat dan tidak tergesa-gesa.