
Anggota Komisi VIII DPR RI Mohd. Iqbal Romzi saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027/1448 H, di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.|Foto: Tiara/mrs
PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Mohd. Iqbal Romzi menekankan pentingnya memperkuat persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027/1448 H dengan menjadikan hasil evaluasi penyelenggaraan haji sebelumnya sebagai pijakan perbaikan. Menurutnya, penyelenggaraan haji harus dipersiapkan secara matang, aman, amanah, dan berorientasi pada pelayanan serta kemaslahatan jemaah.
“Pertama, terencana dan mempertajam persiapan. Hari ini kita mendengar itu semua berbasiskan evaluasi pelaksanaan tahun lalu. Alhamdulillah,” kata Iqbal saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2027/1448 H di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (2/10/2026).
Iqbal menilai aspek keamanan harus menjadi perhatian utama dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan haji. Keamanan tersebut mencakup pelayanan yang diberikan kepada jemaah maupun seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah haji.
“Yang kedua, aman pelayanannya. Pastikan sebelum pelayanan haji itu aman, untuk anggota, untuk jemaah. Jemaah itu harus mendapatkan pelayanan yang aman. Semuanya halal,” ujarnya.
Selain aspek keamanan, Iqbal menekankan bahwa penyelenggaraan haji tidak semata-mata berorientasi pada aspek teknis pelayanan. Seluruh rangkaian penyelenggaraan harus mendukung jemaah agar dapat menjalankan ibadah dengan baik dan memperoleh kemabruran.
“Yang ketiga, harapan penebalan. Tidak ada yang paling dicita-citakan selama hidup manusia. Bagaimana jemaah itu bisa mendapatkan anugerah haji yang mabrur. Mata menangis, air mata muncul karena rasa takut kepada Allah,” tuturnya.
Lebih lanjut, Iqbal mengingatkan pentingnya prinsip amanah dalam pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji. Berbagai evaluasi yang telah dilakukan, menurutnya, harus benar-benar ditindaklanjuti agar penyelenggaraan haji 2027 semakin baik dan mampu menjawab harapan masyarakat.
“Yang keempat, amanah pengelolaannya. Sudah banyak evaluasi terkait dengan unsur-unsur yang terkait dengan haji itu. Karena itu, kita kali ini untuk memastikan 2027 semakin baik. Publik umumnya masih banyak juga yang mengharapkan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya moral dan etika sebagai landasan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji. Menurutnya, nilai tersebut diperlukan agar setiap pihak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
“Kemudian yang kelima, luhur landasannya. Landasan kita ini moral yang baik, etika yang baik. Jadi, kalau betul-betul tidak beretika, bagaimana nanti menjalankannya? Ini yang harus kita kedepankan,” tegas Iqbal.
Dalam kesempatan tersebut, Iqbal turut menyoroti pentingnya penguatan layanan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah sebagaimana amanat penyelenggaraan ibadah haji. Ia menilai ketiga aspek tersebut harus berjalan seimbang untuk memastikan hak dan keselamatan jemaah terpenuhi.
“Yang keenam, layanan perlindungan jemaah. Ini memberikan layanan yang terbaik. Karena amanah undang-undang itu pembinaan, pelayanan, perlindungan. Harus ada keseimbangan,” jelasnya.
Iqbal menambahkan, setiap kebijakan dan perbaikan layanan haji harus mempertimbangkan kemaslahatan jemaah serta mempertahankan praktik yang selama ini telah berjalan baik. Perbaikan, menurutnya, harus dilakukan secara proporsional tanpa menghilangkan hal-hal positif yang sudah ada.
“Tetap memelihara nilai-nilai yang murah, yang baik. Tapi kalau yang lebih baik, kenapa tidak? Jadi kalau nanti ada daerah yang mau diambil, padahal sudah baik, itu bukan memperbaiki. Jadi kita harus istiqamah di dalamnya,” pungkas Iqbal.
Terakhir, Iqbal menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, haji merupakan tugas negara yang membutuhkan sinergi dan tanggung jawab bersama sehingga tidak boleh ada ego sektoral maupun kelembagaan.
“Kemudian, lingkup kolaborasinya. Ini kan tugas negara. Tugas bersama, sukses untuk bersama. Tidak ada ego sentralnya yang paling menonjol. Semuanya merasakan untuk kebaikan,” tandasnya. (tra/ssb)