//
Anggota Komisi XII DPR RI Ridwan Andi Wittiri dalam agenda Rapat Kerja dengan Menteri ESDM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.|Foto : Arifman/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ridwan Andi Wittiri mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menyediakan akses listrik berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di Pulau Liukang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Menurutnya, penyediaan listrik akan mendukung pengembangan potensi pariwisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan Menteri ESDM yang membahas asumsi dasar sektor energi dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2027 serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Ia mengungkapkan, Pulau Liukang yang berada di depan kawasan wisata Tanjung Bira memiliki potensi wisata bahari yang besar. Namun hingga kini masyarakat di pulau tersebut belum menikmati akses listrik yang memadai.
“Di depan Tanjung Bira ada Pulau Liukang. Banyak wisatawan mancanegara datang ke sana untuk menyelam dan snorkeling. Yang menjadi masalah adalah belum ada listrik. Kalau diberikan PLTS komunal untuk dua desa di sana, saya yakin bisa menjadi objek wisata yang berkembang seperti di Bali maupun Labuan Bajo,” ujar Ridwan.
Ia menambahkan, usulan tersebut sebelumnya juga telah disampaikan kepada Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Menurutnya, pembangunan PLTS komunal tidak hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing sektor pariwisata daerah.
Menanggapi berbagai masukan anggota Komisi XII DPR RI, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan pagu anggaran Kementerian ESDM dalam RAPBN Tahun 2027. Ia menyampaikan, berdasarkan pembahasan bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 5 Agustus 2026, Kementerian ESDM memperoleh pagu anggaran sebesar Rp27,37 triliun.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp22,51 triliun atau sekitar 82 persen dialokasikan untuk program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur energi, sedangkan sisanya digunakan untuk program layanan publik nonfisik dan kebutuhan pendukung lainnya.
Terakhir, Bahlil juga mengungkapkan usulan subsidi listrik dalam RAPBN 2027 mencapai Rp117,84 triliun, dengan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 75 dolar AS per barel, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, dan tingkat inflasi 2,5 persen.
“Kalau harga ICP naik menjadi 80 dolar AS per barel, maka ada kemungkinan terjadi penambahan subsidi, termasuk jika nilai tukar mengalami perubahan. Kita berdoa mudah-mudahan nilai tukar tidak terlalu banyak terkoreksi,” ujar Bahlil. (bit/um)
